Merevitalisasi Tribrata-Polri


Kamis, 23 Juni 2016 - 04:33:50 WIB
Merevitalisasi Tribrata-Polri Ilustrasi.

Syahdan, surat pencalonan Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri telah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu lalu (15/6). Meskipun Rapat Paripurna DPR belum dilaksanakan guna membacakan surat tersebut, jalan suksesi Tribrata Satu sudah terbuka lebar untuk Komjen Tito Karnavian.

Pertama, Komjen Tito di­tetapkan sebagai calon tung­gal Kapolri oleh Presiden Jokowi. Kedua, beliau adalah lulusan terbaik Akademi Ke­polisian 1987. Ketiga, mes­kipun sebagai Jenderal bin­tang tiga termuda, Komjen Tito memiliki prestasi, kinerja dan track record yang cemer­lang di Kepolisian. Keempat, pencalonan Komjen Tito disambut hangat hampir selu­ruh kalangan, bahkan mayo­ritas fraksi di DPR. Tentu saja, sebagai pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti nantinya, pada Komjen Tito disematkan asa guna meningkatkan pro­fesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat.

Po­lisi dan Masyarakat

Su­lit rasanya memi­sah­kan intensitas hubungan an­tara masyarakat dengan po­li­si. Polisi dan masyarakat ba­gai­kan lubuk dengan ikan­nya. Tidak ada masyarakat tan­pa polisi. Seba­lik­nya, keberadaan polisi ti­­dak dapat dile­pas­kan dari masya­ra­kat, di mana ada ma­­syarakat di­si­tu­lah ter­da­pat ins­titu­si yang na­ma­­nya po­­­li­­si. Lak­­­sa­na se­bu­ah ada­­­gium ubi so­cie­­­­tas ibi politeia, be­­­­­gitulah filosofi ro­­­­mantisme hubu­ngan antara masya­ra­kat dengan poli­si.

Secara konstitusional, po­li­si dibentuk sebagai ‘alat negara’ untuk menjaga ke­amanan dan ketertiban masya­rakat. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Lebih lanjut, pasal a quo menyebutkan empat tugas kepolisian, yaitu: (a) melindungi; (b) menga­yomi; dan (c) melayani masya­rakat; serta (d) menegakan hukum. Hal tersebut seirama dengan cita-cita dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terkait tujuan pemben­tukan negara, yaitu: “melin­dungi segenap bangsa Indo­nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan manifestasi dari fungsi pemerintahan nega­ra di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban ma­sya­rakat. Sehingga Polri dapat mendukung jalannya tata pemerintahan yang baik (good governance) apabila terwujud kepolisian yang baik (good police). Polisi sebagai penge­lola keamanan dan ketertiban umum dibutuhkan bagi sta­bilitas pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparat ke­po­­lisian senantiasa dituntut un­tuk bertindak berdasarkan nor­ma-norma hukum yang ber­laku, dan dengan me­ng­in­dahkan norma-nor­­ma agama, ke­so­pa­nan, kesusilaan, ser­ta men­jun­jung tinggi hak asasi ma­­­nusia (Pa­­sal 4 UU No. 2/2002 ten­tang Ke­polisian Negara RI). Begitu juga di­tentukan pula bah­wa aparat kepo­li­sian harus me­ngu­tamakan tindakan pen­ce­gahan (preventif) dari­pada represif (Pasal 19 ayat (2) UU a quo).

Namun, pada kenyataan sehari-hari yang kita lihat dan rasakan adalah Polisi men­jelma laksana momok mena­kutkan bagi masyarakat. Per­soalan ini tak dapat dinafikan dari fakta lapangan yang me­ngemuka bahwa aparat kepo­lisian masih menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperlakukan masyarakat, tatkala menjalankan tugas. Cara-cara kekerasan untuk mengungkap fakta dan bukti di balik sebuah kasus keja­hatan menjadi sesuatu yang tak terbantahkan bahwasanya nilai-nilai militeristik masih menjadi anutan bagi aparat kepolisian.

Kepolisian dinilai sebagai institusi yang paling banyak terlibat kasus kekerasan terha­dap warga sipil. KontraS (Ko­misi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat jumlah kasus pe­nyik­saan oleh polisi terus meningkat. Pada 2010-2011 terjadi 86 kasus. Pada periode 2012-2013 menjadi 100 ka­sus. Dan bertambah 108 kasus pada 2013-2014.

Litbang Kompas (April 2015) meliris laporan pe­nga­duan ma­sya­ra­kat terkait ki­nerja Pol­ri. Lapo­ran ma­sya­ra­kat me­ning­kat hing­­ga 17 per­­sen, dari 668 pelaporan (2013) menjadi 778 pelaporan (2014). Materi yang dilaporkan masyarakat be­ragam, mulai dari buruk­nya pelayanan, keberpihakan penanganan perkara, proses penyidikan yang berbelit-belit, hingga arogansi polisi. Dari semua kasus yang masuk, terbanyak adalah pengaduan terkait proses yang berlarut-larut, penyimpangan prose­dur, dan penyalahgunaan we­we­nang atau kekuasaan.

Bahkan, Komnas HAM menyatakan dari setiap ta­hunnya rata-rata ada 5.000-7.000 kasus pelanggaran HAM di Indonesia, Polisi sebagai Institusi Pelanggar HAM terbesar kedua yang dilaporkan di bawah korporasi. Tentu hal ini kontraproduktif dengan prinsip Polri, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa men­­junjung tinggi hak asasi manusia (Lihat Pasal 19 ayat (1) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI).

Dalam perspektif keta­tanegaraan, kecenderungan represif dari aparat kepolisisan menghalangi terwujudnya kepolisian yang baik dalam ranah konfigurasi tata pe­merintahan yang baik. Aparat kepolisisan sebagai alat ne­ga­ra perlu meng­­garis­ba­­wahi bah­wa pe­nye­­leng­ga­ra­an ke­ama­­nan ada­­lah sa­lah sa­tu ben­tuk pela­yan pu­blik de­ngan meng­gu­na­kan fasilitas yang berasal dari publik pula, se­hing­ga penye­leng­garaan ke­amanan ja­ngan sam­pai justru mengan­cam keamanan publik atau rakyat itu sendiri.

Pakar resolusi konflik Robert Irwin Rotberg dalam Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indi­cators (2003) merumuskan bahwa, salah satu faktor kega­galan suatu negara berkaitan dengan persoalan kemampuan terhadap pengelolaan ke­ama­nan. Tak dapat dinafikan, negara gagal  adalah  negara  yang  tidak  dapat  lagi men­jalankan  fungsi-fungsi  dasar­nya  (yang salah satunya sektor keamanan).

Untuk itu, Polri harus mampu mengubah mindset dan culture-set organisasi seca­ra cepat sehingga akan mampu menggerakkan ‘re­vo­lusi men­tal’ dalam setiap kesatuan Polri, baik di ting­kat Mabes, Polda, Polres, Polsek, maupun Babin­kam­tibmas. Paradigma polisi sipil dan community poli­cing harus mampu dija­dikan modal untuk melakukan alterasi Polri yang nyata, kongret, dan riil sesuai tugas pokok dalam mengayom dan melindungi masyarakat. Ke­pada Komjen Tito, semoga, mampu mengemban amanah tersebut. ***

 

ALEK KARCI KURNIAWAN
(Analis Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)
 


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]