Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman


Kamis, 23 Juni 2016 - 05:00:48 WIB
Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman Eris­man.

PADANG, HALUAN—Ke­putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang,  terkait pemberhentian Eris­man selaku Ketua DPRD masih menjadi polemik. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Asrinaldi mengindikasikan, ada upaya politis untuk menying­kir­kan kader Gerindra tersebut dari kursi pimpinan.

“Berkaca dari keadaan sebelumnya, secara politis saya melihat, pemberhentian ini terkesan seperti upaya kelompok tendensius se­mata,”  katanya Rabu  (22/6).

Banyak kasus pelangga­ran yang dilakukan oknum anggota DPRD namun tidak disikapi BK.  Seperti, ter­tangkap kasus perjudian. Walaupun secara hukum dibebaskan, namun, BK ti­dak melakukan apa-apa.

Beranjak dari sana, terke­san ada semacam kekuatan yang disusun agar seseorang tersingkir dari kursinya.

Bisa jadi tidak hanya di lingkungan dewan, tetapi juga internal partainya. Keya­kinan ini,  diperkuat dengan sejumlah isu yang mendera Erisman sejak awal jabatan.

Berbagai tudingan dila­yangkan,  yang belum ter­bukti benar dan salah. Sebut saja kasus dugaan ijazah palsu, dugaan perbuatan asusila hingga perseling­kuhan. Asrinaldi mengaku,  tidak membahas materi hukumnya, hanya melihat kronologi politiknya.

Untuk itu, bila tidak puas, Erisman disarankan melihat ulang syarat materil yang dituduhkan padanya. 

“Bila tidak puas, sah-sah saja  mengadukan ke PTUN. Melihat syarat materilnya layak atau tidak,” pung­kasnya.

Ketua BK DPRD Kota  Padang Yendril berharap, Erisman berjiwa besar. Se­bab, keputusan yang diambil sama sekali tidak mengada-ada. 

BK telah merujuk pada tatib 2010 yang dijuntokan (jo) dengan tatib 2015. Se­lain itu, juga merujuk pada sejumlah referensi, baik dari kunjungan ke kabupaten kota lain, maupun ke MKD di MPR.

“Dari hasil penyelidikan itu, lahirlah kesepaktan BK yang dituangkan dalam ben­tuk putusan. Sudah konsti­tusional,  dan sesuai taha­pan-tahapan kerja BK,” ung­kapnya.

Ia  juga menegaskan, ti­dak ada unsur kepentingan dan muatan politis dalam mengambil keputusan.

Diketahui, keputusan BK DPRD Kota Padang ter­se­but, tertera dalam surat keputusan BK bernomor 04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016 tertanggal 6 Juni. (h/ade)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Desember 2017 - 13:27:39 WIB

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan PADANG, HARIANHALUAN.COM---Pengamat Hukum Tata Negara Unand Feri Amsari Senin (18/12) menilai, malasnya Anggota DPRD Kota Padang dalam mengembalikan mobil dinas (mobnas) berarti sebagai penyimpangan..
  • Rabu, 22 Juni 2016 - 04:17:19 WIB

    Pengamat: Kunker Dewan Mubazir

    PADANG HALUAN—Asyik rupanya, jadi anggota dewan. Kerjanya hanya jalan jalan, walaupun out­putnya tidak jelas, bahkan man­faatnya juga tidak ada buat rakyat atau konstituen me­reka..
  • Sabtu, 30 April 2016 - 03:39:16 WIB
    Soal Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

    Pengamat: Perlu Kajian Untuk Pembiayaan

    PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Pendidikan Univer­sitas Negeri Padang (UNP), Syahril mengatakan, dengan penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi nantinya harus ada kesetaraan, terutama dalam segi pembiyaan. Karena kalau tidak .
  • Sabtu, 09 Januari 2016 - 03:11:53 WIB

    Pengamat: Tak Mudah Kembalikan Andi Taswin ke Jabatan Semula

    PADANG, HALUAN — Ketegangan yang terjadi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dengan mantan Direktur Umum (Dirum) PDAM Padang Andi Taswin dinilai sebagai suatu hal yang tidak seharusnya terjadi..
  • Kamis, 19 November 2015 - 19:58:28 WIB

    Pengamat: Harus Ada Hasil Jelas dari Pansus Pilgub

    ANGGARAN TERPAKAI RP175 JUTA

    PADANG, HALUAN — Gu­na mengusut dugaan pelang­garan yang terjadi dalam tahapan Pilkada, beberapa waktu lalu DPRD Sumbar .


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]