Pembatalan Perda

Daerah Dipersilakan Ajukan Gugatan


Kamis, 23 Juni 2016 - 05:09:54 WIB
Daerah Dipersilakan Ajukan Gugatan Ilustrasi.

Meski telah mencabut sedikitnya 3.143 Perda, Perkada dan Permendagri, Kemendagri sepertinya tidak menutup peluang untuk membatalkan pera­turan-peraturan lainnya yang dianggap bermasa­lah. Namun demikian, daerah yang Perda-nya dibatalkan, dipersilakan untuk mengajukan gu­gatan ke MA.

JAKARTA, HALUAN —Direk­tur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono mempersilakan daerah yang perdanya dibatalkan untuk mengajukan gugatan ke Mah­kamah Agung (MA).

“Silakan menggugat ke MA, tapi sebaliknya dilihat dulu,” kata Soni Sumarsono menjawab pertanyaan wartawan, di Jakarta, kemarin.

Untuk kabupaten/kota, jelas Soni, keberatannya bisa disam­pai­kan ke gubernur dan boleh juga langsung ke Kemendagri. “Silakan saja sebelum ke MA. Toh itu masih terbuka, mekansis­menya seperti itu,” jelasnya.

Bahkan kata Soni, yang ke MA itu boleh dilakukan kabupaten/kota. “Masyarakat juga boleh. Nggak apa-apa, memang prosedur diberikan untuk itu,” terangnya.

Ketika ditanya apakah akan ada lagi Perda yang akan dibatal­kan, Soni tak menampiknya. “Terus, nggak boleh berhenti. Pengawasan berjalan terus nggak boleh berhenti,” katanya.

“Walau jumlahnya nggak semasif ini, tapi tetap harus berja­lan. Yang prinsip bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Jadi kalau berubah kebija­kannya seperti paket 12 kan ada kepres maka menyesuaikan, yang jelas seprti itu,” katanya (berita terkait halaman 19).

Sementara DPRD Sumbar, akan mempelajari kembali Peratu­ran Daerah (Perda) yang dicabut Kemendagri. Sedikitnya ada 59 Perda dan 1 Perbup yang dicabut Kemendagri.

Ketua Komisi I Bidang Pem­e­rintahan DPRD Sumbar, Aristo Munandar, kepada Haluan kema­rin menuturkan, setelah diketahui Perda apa saja yang dicabut Kemendagri, DPRD bersama de­ngan Biro Hukum Setdaprov Sumbar dan juga Kepala Daerah akan duduk membahas hal ini. Namun, saat ini DPRD masih menunggu Perda yang dicabut tersebut.

“Kami menunggu laporan reseminya, nanti setelah dapat laporan resminya baru akan du­duk bersama dengan Pemprov Sumbar membahas hal ini,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Dijelaskan Aristo, untuk pem­buatan satu Perda memang mem­butuhkan anggaran besar me­ngingat banyaknya proses yang dilalui. Itu mulai dari pengajuan naskah akademik dari SKPD, hingga melakukan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah. “Satu Perda saja itu bisa menelan anggaran hingga Rp100 juta lebih,” tukasnya.

Dilanjutkannya sebelum lang­kah Kemendagri mencabut Perda bermasalah ini, DPRD Sumbar juga telah lebih dahulu melaku­kan eva­luasi Perda bermasalah di Sumbar.

 Ketika Perda itu tidak jalan akan sangat merugikan masya­rakat karena telah meng­habiskan uang rakyat untuk pembuatannya. “Tiap tahunnya ada 15 Perda yang lahir. Bahkan sa­tu periode dewan bisa men­capai 80 Perda. Kita tentu tidak ingin Perda yang telah ada tapi tidak jalan karena tidak ada payung hu­kum­nya berupa Pergub. Kalau begitu untuk apa Perda ini dibuat,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Ke­mendagri) telah mengu­mum­kan 3.143 peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada) dan pera­turan menteri dalam negeri (permen­dagri) yang telah dibatalkan pemerintah.

Dari 3.143 Perda yang dibatal­kan tersebut, 60 di antaranya adalah Perda yang berlaku selama ini di Sumatera Barat (Sumbar) dengan rincian 7 Perda Pemprov Sumbar dan 53 Perda kabupaten/kota di Sumbar. Dari jumlah itu tidak satupun perda syariah yang masuk daftar bermasalah.

Kepala Biro Hukum Setda­prov Sumbar, Enifita Djinis, dihubungi Haluan Selasa (21/6) malam mengatakan memang dari laman website Kemendagri me­mang ada tujuh Perda Provinsi yang dicabut. Namun, terkait dengan pencabutan ini Pemprov Sumbar akan mendatangi Kemen­dagri untuk merevisi keputusan tersebut.

Pertama, tentang Perda Tera Ulang yang memang telah dicabut sejak tahun 2011 lalu namun masih masuk saat ini. Kedua, tentang Perda Retribusi Pajak Daerah, Perda ini sudah direvisi dan bahkan masuk dalam lima perda yang diparipirnakan DPRD beberapa waktu lalu yang saat ini dalam evaluasi Kemendagri.

“Kamis (hari ini, red) kami akan datangi langsung Dirjen Otoda untuk mengklarifikasi hal ini,” terangnya. (h/sam/isr)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]