Pemerintah Rumus Ulang Kurikulum SMK


Jumat, 24 Juni 2016 - 04:56:03 WIB
Pemerintah Rumus Ulang Kurikulum SMK Ilustrasi.

JAKARTA, HALUAN—Pemerintah akan merumuskan kembali kurikulum dan rasio perbandingan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan politeknik dengan Sekolah Me­nengah Atas (SMA). Tujuannya, agar lulusan SMA dan politeknik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain itu, pemerintah memang tengah bertekad untuk menciptakan pekerja yang profesional dan me­miliki kompetensi mumpuni dalam menghadapi per­saing­an global saat ini. 

Baca Juga : Perizinan Kehutanan, Angota Komisi IV DPR: Siti Nurbaya Kebagian Cuci Piring

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, usai me­mimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Re­vi­talisasi Pendidikan Vo­ka­sional di Kantor Ke­men­te­rian PMK, Jakarta, dalam kete­ra­n­g­an tertulisnya, Kamis (23/6).

“Selain masalah pen­di­di­kan umum, politeknik dan akademi serta sekolah ke­juruan akan kita tingkatkan kompetensinya. Ini supaya kita bisa menciptakan anak-anak Indonesia yang bisa bekerja secara profesional dan berdaya saing, diakui stan­darnya oleh negara-ne­gara lain,” tegas Puan Maharani.

Baca Juga : Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Setop, Ini Penjelasan Dirjen Bina Marga

Ia menjelaskan, pem­bicaraan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulu­san SMK dan politeknik sebenarnya sudah ber­lang­sung beberapa kali dengan melibatkan tiga kementerian koordinator di lingkup Ka­binet Kerja, yakni Menko Perekoniomian, Menko Ma­ritim dan Menko PMK. 

“Sekarang kami targetkan semua halnya bisa berjalan secara efektif dalam 4-5 bulan ke depan,” kata Puan.

Baca Juga : Para Penerima Sebut Tidak Ada Efek Samping Serius dari Vaksin Covid-19

Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dan Men­teri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri. 

Puan menjelaskan ada dua hal yang dilakukan dalam revitalisasi pendidikan voka­sional, yakni pendidikan dan pelatihan.

Baca Juga : Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas LPI

Pendidikan bisa dila­ku­kan di sekolah-sekolah SMK dan politeknik, sementara pelatihan berupa kursus atau training yang sesuai dengan kebutuhan riil dunia usaha. Selain sekolah, sebenarnya lembaga pelatihan sudah dimiliki oleh pemerintah selama ini.

Namun, ke depan, me­nurut Menko PMK, yang dibutuhkan adalah per­ce­patan­nya dan bagaimana du­nia usaha bisa involve (men­yatu) di dalamnya. Hal ini hanya bisa terjadi kalau ku­ri­kulum diubah atau di­se­suai­kan dan standar kom­petensi disiapkan secara matang dan terencana. (h/rol)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 16:56:05 WIB

    Perizinan Kehutanan, Angota Komisi IV DPR: Siti Nurbaya Kebagian Cuci Piring

    Perizinan Kehutanan, Angota Komisi IV DPR: Siti Nurbaya Kebagian Cuci Piring Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menilai terobosan perizinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi demi mempermudah investasi dan memotong birokrasi yang berbelit seperti diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (U.
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 15:48:57 WIB

    Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Setop, Ini Penjelasan Dirjen Bina Marga

    Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Setop, Ini Penjelasan Dirjen Bina Marga Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian buka-bukaan soal kondisi Jalan Tol Trans Sumatera. Ia mengatakan, PT Hutama Karya (Persero) atau HK yang mendapat penugasan untuk membangun tol tersebut mengalami de.
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 15:21:18 WIB

    Para Penerima Sebut Tidak Ada Efek Samping Serius dari Vaksin Covid-19

    Para Penerima Sebut Tidak Ada Efek Samping Serius dari Vaksin Covid-19 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima vaksin COVID-19 dosis kedua, Rabu (27/1/2021) di halaman tengah Istana Negara, Jakarta. Pemberian vaksin tersebut kemudian diikuti dengan vaksinasi kepada sejumlah perwakilan dari ber.
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 14:43:03 WIB

    Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas LPI

    Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas LPI Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin  melantik Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (Dewas LPI), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021) pagi..
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 14:08:17 WIB

    Pakai Singlet saat Vaksin Dosis ke Dua, Ini Alasan Jokowi

    Pakai Singlet saat Vaksin Dosis ke Dua, Ini Alasan Jokowi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua pada pagi hari ini Rabu (27/1) di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta. Berbeda saat penyuntikan tahap pertama, kali ini, Presiden hanya tampak menge.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]