THR dan Dilema Perusahaan


Jumat, 24 Juni 2016 - 05:23:32 WIB

PNS, TNI dan Polri tentunya akan nyaman dari segi keuangan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Pemerintah sudah memastikan para abdi negara ini men­dapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan ditambah lagi gaji ke-13. Gaji ke-13 guna membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjo­negoro memastikan bahwa pembayaran gaji ke-13 dan THR bagi PNS/TNI/Polri sudah dapat dibayarkan secara bertahap mulai Kamis (23/6/2016). Bambang menuturkan, THR yang diberi­kan pemerintah ini meru­pakan THR yang per­tama kali diterima oleh PNS/TNI/Polri. Se­belumnya, golongan ini hanya menerima 13 kali gaji, yakni gaji 12 bulan dan gaji ke-13.

THR, gaji ke-13 atau apapun lah namanya, sudah pasti menggembirakan bagi pene­rimanya yang perlu disyukuri. PNS, TNI/Polri bisa nyaman menghadapi Lebaran.

Kondisi yang sama tentunya dialami oleh kar­yawan BUMN yang notabene juga di ba­wah naungan pemerintah. Mereka akan men­dapatkan THR setidaknya satu bulan gaji. Tapi bagaimana dengan perusahaan swasta murni?

Ketentuan dasar pembayaran THR me­ngacu pada Peraturan Menteri Kete­naga­ker­jaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 di­mana perusahaan harus mem­ba­yarkan THR bagi karyawannya minimal satu bulan gaji.

Di Sumatera Barat, berdasarkan data pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini tercatat 3.700 lebih perusahaan yang harus melaksanakan Permenaker tersebut. Maksimal tujuh hari menjelang Lebaran, THR sudah harus dibayarkan. Kalau tidak, selain sanksi adiministratif, juga akan dikenakan denda 5 persen dari besaran THR.

Kita yakin, 3.700 lebih perusahaan yang ada di Sumbar jauh hari sudah mem­persiapkan diri untuk bisa mematuhi Per­menaker itu. Pihak manajemen tentunya sudah mengkalkulasikan kebutuhan dana untuk pembayaran THR bagi karyawannya.

Semua perusahaan kita yakini ingin membuat karyawannya sejahtera. Apalagi menghadapi lebaran, saatnya perusahaan memberikan perhatian lebih kepada karya­wannya. Bagi perusahaan, karyawan adalah aset yang paling berharga. Maju mundurnya sebuah perusahaan tentunya sangat tergan­tung kepada kinerja karyawan­nya. Memang selayaknya karyawan menda­patkan kese­jahteraan dari perusahaan tempat mereka bekerja dalam bentuk THR.

Sementara di tengah kelesuan pereko­nomian sekarang ini, tak sedikit pula perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Antara keinginan untuk memba­yar THR dengan kemampuan keuangan bertolak belakang.

Untuk hal ini pemerintah memberikan ruang kepada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan melapor kepada Dinas Tenaga Kerja bahwa perusahaan yang bersangkutan benar-benar tak sangggup. Tentunya harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan.

Kita berharap, di tengah kelesuan pereko­nomian saat ini seluruh perusahaan di Sumbar  tetap bisa menunaikan kewajiban membayar THR untuk karyawannya.

Seperti dikemukakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar, Muzakir Aziz, selama ini, dari 40 perusahaan besar dan 300 an lebih perusahaan kecil yang tergabung di Apindo, belum ada permasa­lahan terkait dengan pembayaran THR ini.

Harapan kita, bagaimanapun sulitnya, semua perusahaan dapat menunaikan kewajiban membayar THR hingga tidak ada pekerja yang merasa bersedih menghadapi lebaran tahun 2016 ini. Semoga. ***

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]