BAM dan Baca Alquran Terancam Hilang

LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri


Jumat, 24 Juni 2016 - 05:48:57 WIB
LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu.

PADANG, HALUAN—Pembatalan sejumlah peraturan daerah (Perda) di Sumatera Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) cukup me­ngun­dang perhatian banyak pihak. Salah satu Perda yang menjadi sorotan adalah Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang isinya memuat tentang pelak­sanaaan mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) dan pendidikan Alquran untuk seluruh jenjang pen­didikan.

Jika Perda ini benar-benar dibatalkan, berarti tidak ada keharusan dunia pendidikan memberikan pemahaman tentang adat dan agama kepada peserta didik. Dalam Perda tersebut disebutkan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional di Sumatera Barat perlu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi dan sosiologi masyarakat berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), alam takambang jadi guru serta mengintegrasikan kearifan lokal dan keunggulan daerah.

Dalam pasal 14 tentang kurikulum juga disebutkan muatan lokal dalam kurikulum meliputi mata pelajaran: Budaya Alam Mingkabau (BAM) dan Pendidikan Al quran untuk SD, SMP dan SMA/ sederajat. Pelaksanaaan mata pelajaran ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Peme­rintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu melihat, apa yang dilakukan Mendagri ini sama dengan mengubah filosofi Minangkabau adat basyandi syarak-syarak basandi kitabullah menjadi adat basandi adat, syarak-basandi syarak. Artinya hubungan antara adat dan agama adalah urusan yang terpisah, tidak berkaitan sama sekali.

Ia melihat, pemerintah sudah melakukan intervensi terhadap kearifan lokal masyarakat Minangkabau dengan menghapus Perda yang memuat tentang pemuatan mata pelajaran BAM dan baca Alquran. Pemerintah seakan tidak ingin urusan agama dan budaya diurus oleh daerah.

“Sudah sejak lama Sumbar menerapkan baca Alquran kepada siswa sebelum belajar. Hal ini bertujuan agar siswa memahami isi Alquran, sehingga pendidikan karakter terwujud. Peme­rintah kini seakan mengambil segala sesuatu yang berhubungan dengan agama dan budaya menjadi urusan pusat, bukan urusan daerah,” ucapnya, Kamis (23/6).

Ia juga mempertanyakan apa yang salah dengan Perda ini sehingga harus dibatalkan. Seharusnya pemerintah pusat berterima kasih karena kearifan lokal suatu daerah diatur dalam Perda oleh pemerintah daerahnya.

Kepala SMPN 8 Padang Riadi mengatakan, dengan diberlakukannya kurikulum 2013, mata pelajaran BAM secara khusus telah dihapus, namun diintegrasikan dalam mata pelajaran seni dan budaya. Berbeda dengan sekolah yang masih menerapkan KTSP yang masih menggunakan mata pelajaran BAM. Jika mata pelajaran BAM dan baca Alquran ini dihilangkan dan tidak ada keharusan untuk diselenggarakan, ia sangat menyesalinya.

 “BAM ini merupakan salah satu cara me­nanam­kan nilai-nilai budaya Minangkabau kepada mayarakat. Jika ini hilang, apa yang akan terjadi pada generasi ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Sumbar Enifita Djinis mengatakan, hingga kini pihaknya belum mengetahui apa alasan Mendagri membatalkan Perda yang berkaitan dengan kearifan lokal Minangkabau ini. Alasan itu bisa diketahui, ketika Mendagri telah mengeluarkan SK tentang pembatan Perda ini. “Sampai sekarang belum ada SK dari Men­dagri,” terangnya. (h/eni)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 15 Desember 2016 - 02:11:26 WIB
    DPRD DAN PEMPROV JANJIKAN ANGGARAN DI APBD PERUBAHAN

    LKAAM Diminta Berlapang Dada

    PADANG, HALUAN — Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar yang mem­bidangi masalah kebudayaan, Nofrizon meminta Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Datuk Rajo Panghulu mencerminkan sikap sebagai .
  • Rabu, 14 Desember 2016 - 01:41:40 WIB
    ANGGARAN TAK TERSEDIA DI APBD INDUK 2017

    Sayuti: Tutup Saja LKAAM

    Sayuti: Tutup Saja LKAAM PADANG, HALUAN — Ketua Lem­baga Kerapatan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Datuk Rajo Panghulu meradang ketika anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya tak tercantum dalam APBD induk Sumbar 2017. Kondisi yan.
  • Jumat, 30 September 2016 - 03:49:43 WIB

    LKAAM:Ulayat Bukan Penghalang Investasi

    PADANG, HALUAN — Sengketa lahan tanah ulayat masih menjadi momok menakutkan bagi kalangan investor dan niniak mamak sendiri di Minangkabau. Sulitnya penyelesaian sengketa ini, telah menimbulkan beberapa masalah seperti yang.
  • Ahad, 15 Mei 2016 - 16:05:30 WIB

    Banyak KAN di Daerah Kurang Responsif Terhadap Himbauan LKAAM

    PADANG, HALUAN--Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) Sumbar menyayangkan sikap sejumlah daerah yang tidak merespon himbauan LKAAM untuk melaporkan kelengkapan struktur, sarana, dan kegiatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) y.
  • Sabtu, 19 Maret 2016 - 04:26:44 WIB

    M. Sayuti Kembali Pimpin LKAAM Sumbar

    M. Sayuti Kembali Pimpin LKAAM Sumbar PADANG, HALUAN — Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu, M.Pd terpilih kembali menjadi Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat periode 2016 - 2021 melalui Mubes LKAAM XI Sumatera Barat di Hotel Bumimin.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]