Disnakertrans Bentuk Tim Pengawas THR

PADANG, HALUAN  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta agar perusahaan yang ada di Sumbar bisa segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR). Sesuai aturan Ketenagakerjaan, THR sudah harus dibayarkan 7 menjelang Lebaran.

Wakil Ketua DPRD Sum­bar, Arkadius Dt. Intan Bano, kepada Haluan Kamis (23/6), me­nga­takan pembayaran THR untuk karyawan ini se­be­lumnya te­rc­antum dalam Pera­turan Men­teri Nomor 4 Tahun 1994  dan kini ke­tentuan dasar pembayaran THR mengacu pada Peraturan Menteri Ke­tenagakerjaan (Per­me­naker) Nomor 6 Tahun 2016 dimana pembayaran THR harus dilak­sanakan perusahaan. Se­hing­ga tidak ada alasan bagi pe­rusahaan untuk tidak mem­ba­yarkannya sesuai dengan aturan.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

“Ini kan momen tahunan yang seharusnya memang telah disiapkan pihak pe­rusahaan dari jauh-jauh hari. Jadi, memang tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak me­m­ba­yar­kan­nya,” tukasnya.

Kalau pun ada kata Ar­ka­dius, perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR dengan ala­san yang logis, diminta untuk segera melapor kepada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

DPRD juga meminta ke­pa­da karyawan untuk bisa me­lihat kondisi perusahaan tem­patnya bekerja. “Kalau me­mang keadaan perusahaan sedang dalam kon­disi tidak baik dan belum mampu me­nunaikan THR, harus di­ma­klumi juga. Tapi initinya pe­rusahaan tetap harus mem­ba­yarnya,”pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Ke­pala Dinakertrans Sumbar, Sofyan, mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan edaran ter­tanda Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ke­pada 3.700 lebih perusahaan yang ada di Sumbar untuk bisa membayarkan THR bagi ka­rya­wannya. Karena ba­gaimana pun ini merupakan kewajiban perusahaan dan meru­pakan hak karyawan yang harus dite­rima menjelang Lebaran.

Baca Juga : Jadikan Padang Kota Bersih, Danlantamal II Ajak Warga Perang dengan Sampah

“Sesuai dengan Permen Ke­tenagakerjaan yang baru, itu maksimal tujuh hari men­jelang Lebaran, THR memang sudah harus dibayarkan. Ka­lau tidak selain sanksi admi­nistratif, juga akan dikenakan denda 5 persen dari besaran THR,”ungkapnya.

Dalam edaran yang dikirim ke kabupaten/kota juga tercantum agar daerah bisa membentuk posko pengaduan THR. Nanti bagi pe­rusahaan yang tidak membayarkan THR bisa lang­sung ditindak ber­dasarkan hasil pengaduan melalui posko ter­sebut.

Baca Juga : Warga Sungai Sapiah Padang Mulai Berdatangan Menyambut Kedatangan Jenazah Angga

“Edaran Gubernur ini telah kami kirim ke kabupaten/kota dari minggu lalu,”tukasnya.

Ditambahkannya, Dis­na­ke­r­trans Sumbar juga akan mem­bentuk  tim pengawas THR yang anggota dari Dis­nakertrans Sum­bar, Apindo, KSPSI, dan juga pemerintah kabupaten/kota. “Tim ini yang akan turun ke kabupaten/kota untuk me­ngum­pulkan data pe­ngaduan THR ini,”paparnya.

Dalam Pe­raturan Menteri Ke­tenagakerjaan (Permenaker) No­mor 6 Tahun 2016 diatur tentang hak pekerja, syarat penerima THR, waktu pembayaran THR dan se­bagainya. Sebelumnya, THR diberikan kepada pekerja yang sudah bekerja minimal tiga bulan masa kerja secara terus menerus. Kini, mereka yang bekerja selama satu bulan sudah dapat memperoleh THR.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar, Muzakir Aziz, dihubungi Ha­luan Kamis (23/6), menuturkan meski THR merupakan ke­wa­jiban bagi perusahaan, namun karyawan juga diminta untuk mengetahui kemampuan peru­sahaan tempatnya bekerja.

“Jangan asal tuntut saja, mung­­­kin saja ada perusahaan yang tidak mampu membayar THR karena memang tengah sulit, ya karyawan harus paham situasi ini,” katanya.

Tapi, lanjut Muzakir, bukan berarti perusahaan tidak mem­bayarkannya sama sekali, tetap harus dibayarkan mungkin tidak sebelum Lebaran akan tetapi setelah Lebaran.

Ditegaskannya, dari 40 pe­rusahaan besar dan 300 an lebih perusahaan kecil yang tergabung di Apindo, belum ada per­ma­salahan terkait dengan pem­bayaran THR ini.

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Ekonomi dari Uni­versitas Andalas (Unand), Werry Darta Taifur. Menurutnya, pem­bayaran THR ini sudah menjadi kewajiban perusahaan setiap tahunnya. Tentu pe­rusahaan telah menyiapkannya dari jauh-jauh hari.

“Namun, kalau ada peru­sahaan yang tidak mem­ba­yar­kan­nya, karena memang kelesuan ekonomi karyawan juga harus paham kondisi ini, jangan terlalu didesak,”ungkapnya di Padang kemarin.

Hanya saja lanjut Werry, perusahaan tetap harus mem­bayarkannya di lain waktu agar apa yang menjadi hak karyawan juga terpenuhi. (h/isr)