Jangan Asal Terbitkan IMB


Sabtu, 25 Juni 2016 - 02:44:21 WIB
Jangan Asal Terbitkan IMB Drainase jalan ke kampus STKIP Gunung Pangilun ini, sisi tebingnya sudah runtuh dan material masuk ke aliran air, sehingga terjadi pendangkalan. Saat hujanlebat, jalan ini tergenang air hingga lutut.

PADANG, HALUAN — Lahirnya Perda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumbar 2016, diharapkan menjadi awal baru untuk penataan perumahan dan pemukiman di Sumbar.

Perda ini tentu harus men­jadi acuan bagi kabupaten/kota, sehingga tidak asal mengeluarkan Izin Men­diri­kan Bangunan (IMB).

Kepala Bidang (Kabid) Tata Pemukiman Disp­rasjal­tarkim Sumbar, Dedi Rinaldi kepada Haluan di Padang Jumat (24/6), mengatakan, Perda ini mengacu kepada estimasi pertumbuhan pen­duduk dengan pe­r­kembangan pemukiman untuk 20 tahun yang akan datang. Dimana telah ditentukan titik terkait zona yang tidak boleh untuk pe­m­u­kiman dan yang boleh untuk perumahan dan pe­mu­kiman.

“Kabupaten/kota harus menindaklanjuti Perda ini, sehingga tidak asal menge­luar­kan IMB saja yang nanti­nya akan membuat pemu­ki­man dan perumahan tidak tertata, dan akibatnya bisa banjir dan hilangnya daerah resapan air,” ungkapnya.

Untuk sanksinya, ujar De­di, bisa berupa teguran kepada kabupaten/kota yang memang tidak menjalankan Perda ini dengan baik.

Selain itu, katanya, Perda ini nantinya juga akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk membangun rumah susun demi mengontrol per­kem­bangan pemukiman.

“Kalau dibangun ke atas tentu gratis, tapi kalau ke samping kan berbayar karena harus beli tanah yang saat ini harganya sudah mahal,” ujarnya.

Ditegaskannya, lahirnya Perda ini bukan juga untuk menghambat perkembangan pemukiman dan perumahan. Dengan Perda ini nantinya akan mempermudah pengem­bang untuk bisa lebih terarah dalam membangun. 

Pemukiman Ditata

Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Sumbar, Marlis kepada Haluan kemarin mengatakan, saat ini kawasan perumahan dan pemukiman di Sumbar belum terkelola dengan baik. Hal ini dibukti­kan dengan banyaknya pemu­ki­man dan perumahan di­bang­un di kawasan terlarang.

“Perda ini akan mengatur pemukiman masyarakat se­hing­ga tertata sesuai pe­runtu­kan­nya. Bukan seperti saat ini,” ujar Ketua DPD Hanura itu.

Pihaknya juga meminta agar kabupaten/kota untuk mematuhi Perda ini. Sebab tidak ada gunanya Perda Ka­wa­san Pemukiman dan Pe­ru­mahan ini jika ka­bu­paten/kota tetap mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sembarangan.

“Seperti larangan mem­bangun baru di daerah resapan air. Kalau itu tetap dijalankan akan mudah terjadi banjir di kawasan tersebut,” terangnya.

DPRD Sumbar sangat ber­harap agara Satuan Kerja Pe­ran­gkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dapat segera menindaklanjuti Per­da ini. (h/isr)   




Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM