Prediksi KPU: Pilkada di 29 Daerah Akan Terhambat


Sabtu, 25 Juni 2016 - 06:37:01 WIB
Prediksi KPU: Pilkada di 29 Daerah Akan Terhambat

JAKARTA, HALUAN — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan terhambat. Sebab, 29 dari 101 daerah belum mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati pemerintah daerah dan KPUD.

Dia mengatakan, ang­garan sangat diperlukan un­tuk merekrut Panitia Pe­milih Kecamatan (PPK) dan Pa­nitia Pemungutan Suara (PPS) terhambat. Menu­rut­nya, pembentukan PPK dan PPS juga mem­butuhkan bia­ya seperti trans­portasi pa­nitia, me­nyediakan ruangan dan konsumsi untuk peserta.

Baca Juga : Menko Airlangga: Vaksin Adalah Game Changer Pulihkan Ekonomi Nasional

“Masing-masing daerah kan ada yang harus keluarkan uang sekarang. Kalau ada yang bisa dibayar belakangan baru tetap berjalan. Kalau enggak bisa ya tetap ter­hambat daerah itu,” kata Arief di Kantor KPU, Kamis (23/6).

Dia mengatakan, KPUD telah mengirimkan surat kepada 29 kepala daerah yang belum mencairkan NP­HD.

Baca Juga : Terungkap, Begini Sosok Pelaku Penyebar Fitnah Mayor TNI Tewas Divaksin Sinovac

Menurutnya, PPS dan PPK yang telah terpilih akan protes jika tidak diberi honor.

“Karena mereka harus dibayar ketika sudah direkrut. Kami sudah ingatkan kirim surat bahwa tahapan sudah berjalan dan kebutuhannya harus segera dipenuhi,” ucap­nya.

Baca Juga : Jawab Kritik ke Jokowi soal Banjir Kalsel, Moeldoko: Bencana Tidak Bisa Dikendalikan

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Ku­molo mengatakan, pelak­sanaan Pilkada 2017 tak akan terganggu. Dia yakin, NPDH di 29 daerah akan segera dicairkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, belum cairnya NPHD hanya ma­salah teknis.

“Secara prinsip 101 da­erah anggarannya sudah ada, cukup dan tercukupi,” kata Tjahjo.

Baca Juga : Satgas Covid-19 Beberkan Faktor Penyebab Kenaikan Kasus Corona di Indonesia

Namun, kepala daerah tak bisa mencairkan NPDH be­gitu saja.

Menurutnya, pen­cairan membutuhkan waktu.

“Uang kan enggak bisa dari kantong ke luar langsung kan enggak bisa. Ada pro­sesnya, ada pertang­gung­jawabannya ada tahapannya,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik meminta, pencairan NPHD diselesaikan pada Selasa, (21/6). Dia mengatakan, ang­garan pilkada harus sesuai NPHD.

Menurutnya, pe­me­rin­tah daerah dapat membuat ad­dendum atau klausa tam­­bahan apabila ang­garan b­elum cukup namun sudah menandatangani NPHD.

“Kami kasih batas waktu sampai 21 Juni, sebelum tanggal 21 Juni harus ditun­taskan semuanya. Sehingga nanti tidak menjadi masalah baru dalam proses pelak­sanaan Pilkada 2017,” kata Husni di kantor Bawaslu, Jumat (10/6). (h/cnn)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]