ICW Minta KPU Atur Soal Dana Relawan Pilkada


Senin, 27 Juni 2016 - 04:52:31 WIB
ICW Minta KPU Atur Soal Dana Relawan Pilkada

JAKARTA, HALUAN — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pe­milihan Umum (KPU) mem­buat aturan terkait pema­sukan dan pengeluaran dana kampanye dari relawan. Se­bab undang-undang pemilu, baik pemilu presiden dan wakil presiden, legislatif ataupun pilkada luput me­ngatur keuangan kandidat sebelum pemilu di gelar.

Hal itu disampaikan Ko­ordinator Divisi Politik dan Investigasi ICW, Donal Fariz, menanggapi fenomena mun­culnya Teman Ahok. Me­nurutnya, kegiatan dilakukan relawan Basuki Tjahja Pur­nama ini sebelum pemilu membutuhkan biaya besar.

“Jadi yang kami dorong ada­lah relawan harus mela­por­kan aktivitas dana yang me­reka terima dan mereka ke­luarkan pada tahapan pra pen­calonan ke KPU. Harus di­atur agar dikemudian hari ti­dak diper­masalahkan,” kata Do­nal.

Dia khawatir, akan ada uang hasil korupsi atau pen­cucian uang yang masuk jika keuangan dari relawan yang dikumpulkan sebelum pe­milu tidak diatur. Apa lagi saat ini Teman Ahok di­sebut-sebut menerima uang sebesar Rp30 miliar.

“Jadi kalau Ahok mau maju melalui jalur perse­orangan kami berharap pera­turan KPU mengatur bagai­mana dana Teman Ahok itu masuk kepada pelaporan awal dana kampanye seorang Ahok,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Ko­misi III DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Per­juangan Junimart Girsang me­nyebut ada alirana dana ke Te­man Ahok. Dana tersebut be­rasala dari perusahaan pe­ngembang reklamasi di Pan­tai Utara Jakarta. Hal itu di­sampaikan Junimart dalam ra­pat kerja Komisi III DPR dan KPK beberapa waktu lalu.

Namun, juru bicara Te­man Ahok Amalia Ayu­ning­tyas menyatakan pihaknya siap jika ada tim penegak hukum yang ingin memeriksa dan mengaudit pengeluaran dan pemasukan anggaran operasional teman Ahok. Menurutnya, tudingan ter­sebut merupakan tudingan tidak berdasar dan tanpa bukti yang jelas.

Perubahan Undang-Un­dang Nomor 8 Tahun 2015 ten­tang Pilkada sendiri tidak me­ngatur dana kampanye da­ri relawan sebelum pilkada di­mulai. Donal menuturkan, da­na kampanye hanya diatur se­telah KPU memulai taha­pan pilkada. “Teman Ahok ini bekerja sebelum tahapan pil­kada mulai. Undang-un­dang Pilka­da hanya mengatur da­­lam tahapan saja,” tutur­nya.

Dia menyarankan, da­lam aturannya nanti, KPU harus mewajibkan bakal calon kan­didat dalam pil­kada mendata tim-tim pen­dukung. Menu­rutnya, ke­lompok relawan harus tere­gistrasi sebagai bagian dari pendukung kandidat.

“Bakal calon kandidat mau­pun kelompok relawan pe­milu juga harus membuat la­poran keuangan yang men­­­­ca­tat penerimaan dan pe­nge­luaran uang dalam se­luruh aktivitas pra pemilu seperti pencalonan,” ucap­nya. (h/cnn)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]