Pencoretan Solok Selatan Dari Tds 2016


Senin, 27 Juni 2016 - 05:08:51 WIB
Pencoretan Solok Selatan Dari Tds 2016 Ilustrasi.

Geliat pariwisata Sumatera Barat yang makin diperhitungkan di mata nasional maupun mancanegara tidaklah dapat kita pisahkan dari acara tahunan yang dilakukan di Sumbar, yakninya Tour De Singkarak (TdS). Tour de Singkarak adalah kejuaraan balap sepeda resmi dari Persatuan Balap Sepeda Internasional (Union Cycliste International) yang diselenggarakan setiap tahun di Sumatera Barat. Kejuaraan yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009 ini  telah menjalin kerjasama dengan Amaury Sport Organisation yang menjadi penyelenggara Tour de France di Perancis.

Sesuai dengan nama­nya, Singkarak yang meru­pa­kan danau terbesar di Sumatera Barat menjadi bagian dari jalur lintasan Tour de Sing­karak. Selain itu, beberapa kawasan wisata lain juga men­jadi bagian dari jalur lintasan, termasuk Lembah Ha­rau, Da­nau Maninjau, Kelok 44, Da­nau Diatas, dan Danau Di­bawah. Jalur lintasan (Etape) dari TdS melewati semua Kabu­paten dan Kota yang terdapat di Sumbar dengan tujuan untuk memperkenalkan keka­yaan alam dan budaya yang berbeda antara satu daerah dengan lainnya.

Pada TDS tahun 2015 terdapat IX etape yang dilalui oleh para pem­balap dan men­cakup rute-rute yang akan me­man­jakan mata dengan pemandangan alam serta trek menanjak yang menantang. Ke-IX etape ini akan melewati beberapa titik yang ada di Sumbar per etape. Termasuk Kabupaten Solok Selatan yang menjadi garis finish dari etape ke-IV. Salah satu per­timbangan Solok Selatan se­ba­gai titik akhir etape IV adalah keindahan alam dan budaya yang terdapat disana.

Tapi hal mengejutkan di­be­ritakan oleh Koran Haluan (23/6) dengan sebuah tulisan yang berjudul Jalan Banyak Rusak, Solok Selatan Batal Masuk Rute TDS 2016. Di­kutip dari berita tersebut, yang menjadi alasan pembatalan ini adalah akibat rusaknya infrastruktur umum termasuk jalan raya. Pembatalan ini akan langsung mengecewakan banyak pihak terutama ma­sya­rakat Solok Selatan yang me­nganggap bahwa acara tahu­nan ini menjadi salah satu lahan nafkah mereka.

Tidak dapat dipungkuri, bahwa dengan dijadikannya Solok Selatan sebagai salah satu etape dalam TdS mem­buat perekonomian dan pari­wisata di daerah ini makin terpacu dan berkembang. Ka­re­na TdS telah mem­per­kenal­kan berbagai kekayaan alam dan budaya yang ada di Solok Selatan kepada daerah lain hingga ke mancanegara. Se­hingga geliat perkembangan masyarakat dan pembangunan daerah semakin maju.

Menjadi sebuah keke­ce­waan yang teramat ketika mengetahui bahwa Etape 8 yang direncanakan ada di Solok Selatan dibatalkan se­cara sepihak oleh panitia TdS tahun 2016 yang juga berasal dari Pemerintah Provinsi Sum­bar. Hal ini sangat disayangkan bahwa Solok Selatan yang telah menjadi salah satu tem­pat persinggahan para pem­balap dunia dalam TdS sejak tahun 2013 harus dibatalkan atau dihapus dari daftar Etape pada TDS yang akan diadakan pada tahun 2016.

Alasan penghapusan Sol­sel dalam TdS tahun 2016 diakibatkan dari kondisi infra­struktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang sekarang dalam keadaan bu­ruk dan rusak parah. Hal ini diakibatkan oleh banjir ban­dang dan tanah longsor yang terjadi pada bulan Februari 2016 lalu di beberapa titik dalam wilayah solsel. Kondisi infrastruktur yang rusak men­jadi alasan utama mencoret solsel sebagai salah satu etape dalam TdS 2016.

Kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor telah terjadi beberapa bulan yang lalu. Sehingga apabila pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi benar-benar peka terhadap kondisi dan keadaan daerah serta bersungguh-sungguh ingin mengeluarkan masyarakat solsel dari dalam keterpurukan akibat bencana alam seharusnya dapat mela­ku­kan reaksi cepat untuk melakukan perbaikan ter­ha­dap infrastruktur yang rusak. Selain untuk membantu mo­bilitas masyarakat yang akan menggunakan fasilitas umum tersebut sehari-hari, juga se­bagai suatu langkah yang dilakukan oleh daerah dalam mempersiapkan diri dalam TDS 2016.

Solok selatan harus gerak cepat dalam mengatasi per­soalan infrastruktur, terutama jalan yang nantinya akan delewati oleh pembalap man­canegara tersebut. Namun uniknya di Indonesia, dalam melakukan perbaikan jalan saja terdapat kotak-kotak yang memisahkan kewe­nangan da­lam per­baikan dan pera­wa­tannya. Karena jalan ini dibe­dakan men­jadi dua, yaitu jalan daerah Kabupaten, Provinsi, dan jalan Nasional. Sehingga apabila terjadi keru­sakan pada jalan yang masih berstatus sebagai jalan Na­sio­nal dalam suatu Ka­bu­paten/Kota maka tanggung ja­wab per­bai­kan dan pera­watan  berada ditangan Direktorat Jenderal Bina Mar­ga, Kementerian PU.

Sehingga pemerintah da­erah Kabupaten Solok selatan dapat berkilah untuk tidak memperbaiki jalan yang rusak dengan alasan bahwa itu bu­kanlah kewenangannya, me­lainkan tupoksi dari peme­rintah pusat karena statusnya yang sebagai jalan Nasional. Sistem yang rumit dan mem­bingungkan publik ini tetap dijalankan walau tidak efisien. Se­hingga apabila terjadi keru­s­akan pada jalan, maka proses perbaikannya akan terkesan lama dan berbelit-belit dalam penyelesainnya. Seharusnya aturan tidak dijadikan tameng untuk mengelak dari ke­wa­jiban pemerintah untuk mem­berikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Asas Otonomi Daerah yang dianut oleh Indonesia seyog­yanya dapat membuat keadaan lebih baik dan bukannya makin memperumit keadaan. Otoda muncul sebagai jawa­ban ketidakmampuan peme­rintah pusat untuk mengatur seluruh wilayah Indonesia secara sentralistik. Sehingga pemerintah pusat menye­rah­kan dan melimpahkan bebe­rapa kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam melakukan penyelanggaraan pemerintahan.

Pemerintah daerah diya­kini lebih mengerti dengan kondisi daerah karena mereka akan bersentuhan langsung dengan masyarakan yang bera­da disana. Sehingga diha­rap­kan pemda akan lebih peka dalam mendengarkan aspirasi dari masyarakat akar rumput yang ada di daerah. Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat tidak elok rasanya pemerintah harus saling lem­par tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Dalam upaya per­baikan ja­lan yang men­jadi ala­san So­lok Se­la­tan di­­co­ret dari TDS 2016 ha­rus di­la­kukan dengan melibatkan semua pihak agar dapat di­perbaiki secepat mung­­­kin. Apabila mengacu pa­da regulasi yang ada, maka men­jadi tang­gung jawab pu­sat dalam mem­­per­baiki jalan na­sional ini. Namun ini bukan be­rarti me­lepaskan peran dari pe­me­rintah daerah sebagai man­da­taris rakyat di daerah. Pe­merintah daerah Solok Sela­tan harus mampu bersinergi de­ngan Pemerintah Provinsi Sum­bar apabila masih ingin men­jadikan Daerah ber­­ju­­lukan Nagari Sarantau Sasu­rambi ini menjadi titik akhir etape VIII dalam TDS tahun 2016. (*)

 

HEMI LAVOUR FEBRINANDEZ
(Mahasiswa Fakultas Hukum UNAND)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]