Irdinansyah Tarmizi Tegaskan Promosi di Luhak Nan Tuo Harus Beretika

BATUSANGKAR, HALUAN —Sebagai wilayah kabupaten berjulukan pusek jalo yang lebih dikenal sebagai Luhak nan Tuo, tampilan media promo produk dan jasa di Kabupaten Tanah Datar harus mencerminkan perilaku yang sesuai etika yang santun.

Dalam merealisasikannya, Bupati Tanah Datar H.Irdi­nansyah Tarmizi telah menge­luarkan Surat Edaran (SE) dengan nomor 487/994/Hu­mas-2016 tentang pengawasan dan penertiban media promosi produk barang dan jasa.

Baca Juga : Gandeng ACT, Pemprov Sumbar Kirim Ribuan Ton Bantuan Pangan ke Sulbar dan Kalsel

Surat edaran ini me­nin­dak­lanjuti kesepakatan yang di­hasilkan pada rapat koordinasi bupati dan walikota se-Sumbar dimana menyepakati Sumbar sebagai destinasi pariwisata halal, katanya di Batusangkar Sabtu 25/6.

Materi promosi yang dipa­kai untuk memasarkan produk barang dan jasa yang dimuat pada media promosi publik seperti baliho, spanduk, dan media elektronik dengan mem­perhatikan beberapa hal, di­antaranya menggunakan gam­bar yang sopan sesuai norma dan etika masyarakat Mi­nang­kabau.

Baca Juga : Jabatan IP Segera Berakhir, Kemendagri Belum Tetapkan Pjs Gubernur Sumbar

Selanjutnya promosi media tersebut tidak menggunakan gambar yang mem­per­ton­ton­kan aksi kekerasan, me­ngan­dung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta tidak diskriminasi.

“Pemkab Tanah Datar terus melakukan pengawasan secara rutin serta pencegahan terhadap pelanggaran dan pengenaan sanksi terhadap penyimpangan yang dilakukan dalam peng­gunaan media promosi di ruang publik, katanya.

Baca Juga : Jabatan Gubernur Sumbar Berakhir 12 Februari 2021

Menurut H.Irdinansyah Tarmizi, Pemkab Tanah Datar akan mengembangkan konsep wisata halal di Tanah Datar karena pasarnya cukup poten­sial,wisata halal itu berkaitan dengan konsep universal seperti menyajikan makanan yang sehat, akomodasi yang bersih, dan kebaikannya bagi ke­sla­hatan manusia sehingga dite­rima semua kalangan.

Sementara Kepala Bagian Humas Setdakab Tanah Datar, Adriyanti Rustam mengatakan untuk menerapkan wisata halal tidak ada hambatan yang terlalu besar di daerah ini hanya ada kendala administrasi saja.

Baca Juga : Tahun 2021, Target PAD Kota Pariaman Naik jadi Rp45 Miliar

Para pelaku wisata harus mengikuti prosedur ad­mi­nis­trasi, misal kalau ada yang menyediakan ayam harus me­mastikan disembelih dengan cara yang halal dalam Islam atau rumah potong yang ber­sertifikat halal. (h/emz )