Dr. Fahmiron soal koruptor: Pertimbangkan Hak Anak


Senin, 27 Juni 2016 - 05:51:09 WIB
Dr. Fahmiron soal koruptor: Pertimbangkan Hak Anak Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Padang Panjang, Fahmiron.

PADANG, HALUAN — Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Padang Panjang, yang juga hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pa­dang, Fahmiron, berhasil meraih gelar doktor ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) dengan predikat cumlaude. Fahmiron tercatat sebagai satu-satunya Ketua PN di Sumbar yang ber­gelar doktor hingga saat ini.

Selain mencatatkan diri se­bagai satu-satunya Ketua PN bergelar doktor, Fahmiron juga tercatat sebagai doktor ke-13 yang dilahirkan FH Unand, setelah ia berhasil mem­per­ta­hankan disertasinya dalam si­dang terbuka promosi doktor ilmu hukum di Gedung Pan­casila Hukum Unand, Sabtu (26/6).

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Ratusan pasang mata jadi saksi saat Ketua Dewan Penguji, Rektor Unand, diwakili Dekan FH Unand Dr. Zainul Daulay, S.H, M.H, membacakan hasil kelulusan ujian disertasi Fah­miron yang dipromotori oleh Prof. Dr. Elwi Danil, S.H, M.H, Dr. Ferdi, S.H, M.H dan Dr. Suharizal, S.H, M.H.

Sedangkan tim penguji terdiri dari Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, M.PA, Dr. Kurnia Warman, S.H, M.H, Dr. Shinta Agustina, S.H, M.H dan Dr. Sukanda Husin, S.H, L.L.M. Ditambah penguji eksternal dari USU Medan, Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H, M.H.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Fahmiron mengangkat ju­dul ‘Pertimbangan Hakim Da­lam Menjatuhkan Putusan Pe­ram­pasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemenuhan Per­lindungan Hak Anak’ dalam disertasinya.

Judul itu dipilih ka­rena selama ini, me­nu­rutnya, hakim belum mem­­pertimbangkan me­ngenai perlindungan hak anak saat me­mu­tuskan perampasan aset ter­hadap seorang ko­ruptor. Sejauh ini, hakim ha­nya menyebutkan dalam bagian pertimbangan hal-hal yang me­ringankan putusan, yaitu tang­gungan keluarga yang termasuk anak-anak di da­lamnya.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

“Hakim memiliki inde­pen­desi sebagaimana diwujudkan dalam kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara. Me­kanis­menya, sebelum di­la­ku­kan perampasan harta tidak wajar, dikurangi dulu dengan jumlah harta yang didapatkan secara sah. Ini yang akan di­berikan sebagai pemenuhan kebutuhan anak-anak ter­pi­dana,” ujar Fahmiron.

Fahmiron melanjutkan, kon­­sep pertimbangan bagi ha­kim dalam menjatuhkan pu­tusan perampasan aset ter­pidana korupsi dapat dilakukan terhadap aset yang tidak se­im­bang dengan sumber penam­bahan kek­ay­aan­nya, dengan berpegang pada prisnsi bahwa terpidana tidak bisa mem­buk­tikan asal-usul kekayaan ter­sebut secara sah.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Dalam konteks pekerjaan Fahmiron sehari-hari sebagai hakim, khususnya hakim tipi­kor di Pengadilan Tipikor Pa­dang, ia pun berjanji akan memegang prinsip-prinsip yang dituliskan di dalam disertasinya saat me­mu­tuskan sebuah per­kara yang bersangkut paut dengan pe­ram­pasan asset. “Tentu saya harus kon­sisten dengan ini setiap kali saya membuat keputusan dalam per­sidangan. Sesuai dengan yang di­pesankan dewan penguji,” pung­kas bapak dua anak, kela­hiran Padang, 19 Juni 1967 ini. (h/isq)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]