Siasat dan Opsi Fiskal


Selasa, 28 Juni 2016 - 05:38:04 WIB
Siasat dan Opsi Fiskal Ilustrasi.

Pasca-perlambatan ekonomi kuartal I/2016, pemerintah mulai menurunkan batas bawah estimasi laju produk domestik bruto tahun depan. Namun demikian, APBN diperkirakan akan tetap ekspansif.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Ke­bi­jakan Fiskal (KEM-PPKF) 2017 yang diajukan ke DPR, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di level 5,3%-5,9%. Selain melebar, rentang estimasi ini berubah dari rencana awal sekitar 5,5%-5,9%, yang disampaikan pada Rapat Terbatas tentang Pagu Indikatif 2017, Kamis (28/4/2016).

Intinya, tahun depan di­per­kirakan akan lebih tinggi dari tahun ini.  Akselerator dan penopang pertumbuhan eko­nomi tahun depan tidak ber­beda jauh dari tahun ini. Seiring dengan belum beru­bahnya kondisi ekonomi glo­bal, penopang ekonomi masih terletak pada konsumsi dan investasi swasta, serta belanja pemerintah. Secara teknis diharapkan kontribusi Kon­sumsi Rumah Tangga   akan ada di kisaran 5,1%-5,2%, Konsumsi LNPRT sebesar 6,2%-7,1%, Konsumsi Peme­rintah 6,5%-6,5%, PMTB  6,4%-7,3%, Ekspor Barang dan Jasa  1,0%-2,7%, dan Impor Barang dan Jasa  1,8%-3,2%. Total PDB diekspektasikan menjadi 5,3%-5,9%.

Selain mengupayakan be­lan­ja infrastruktur yang lebih besar, kebijakan sistem prio­ritas belanja akan diarahkan agar lebih tajam mengenai sasaran. Dengan demikian, saat tidak ada peningkatan pagu anggaran, belanja prio­ritas akan lebih besar. Dalam dokumen KEM-PPKF 2017, pemerintah menyebut tanta­ngan pengelolaan fiskal tahun depan masih cukup berat. Pertama, terbatasnya ruang fiskal untuk menopang belan­ja produktif dan prioritas. Kedua, realisasi belanja yang belum sepenuhnya optimal, terutama belanja yang bersifat produktif. Ketiga, pemberian subsidi yang tepat sasaran. Keempat, pengendalian be­lan­ja yang mengikat (manda­tory spending). Kelima, pe­ngen­dalian keseimbangan primer. Untuk tahun ini, peme­rintah terbilang masih opti­mistis bahwa laju produk domestik bruto (PDB) seba­gai­mana ditargetkan akan tercapai. Padahal sebelumnya, Bank Indonesia sempat me­revisi proyeksi dari 5,2%-5,6% menjadi 5,0%-5,4%

Selain itu, nilai tukar ru­piah diperkirakan akan berada di level Rp13.650- Rp13.900 per dolar Amerika Serikat.  Rentang nilai tukar ini me­mang sangat berkaitan erat dengan perkembangan global yang sampai hari ini belum juga memberikan kepastian. Untuk mengantisipasi imbas negatif  nilai tukar,  stimulus fiskal dan inflasi yang rendah diharapkan bisa memperbaiki tingkat konsumsi masyarakat yang kontribusinya sangat besar terhadap pertumbuhan.

Untuk menyiasati anca­man penurunan penerimaan negara, selain terus mendesak DPR untuk menyelasikan RUU Tax Amnesti dan ber­bagai penghematan, peme­rintah juga akan menambah penerbitan bruto surat berhar­ga negara tahun ini sekitar Rp46 triliun untuk menga­komodasi pelebaran defisit anggaran dalam rencana revisi APBN 2016. Secara otomatis penerbitan bruto SBN tahun ini akan mencapai Rp600-an triliun dari posisi saat ini Rp556 triliun. Imbasnya, defisit anggaran yang akan diajukan dalam revisi APBN 2016 akan menjadi  2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini mele­bar dari patokan dalam APBN sebelumnya yang tercatat 2,15% terhadap PDB. Dari data yang ada, hingga 19 Mei 2016, total SBN yang telah diterbitkan sekitar Rp326 triliun atau sudah separoh le­bih dari gross. Sementara SAL, perkiraannya sekitar Rp18 triliun sampai Rp20 triliun.

Terobosan anggaran dan penajaman prioritas pemba­ngunan, baik untuk tahun ini maupun tahun-tahun men­datang,  memang harus dila­ku­kan pemerintah karena perkembangan pertumbuhan sampai kuartal pertama tahun ini terbilang kurang meng­gem­birakan. Berdasarkan  data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertum­buhan ekonomi triwulan I 2016 hanya mencapai 4,92% persen secara tahunan, lebih rendah dibanding triwulan keempat 2015 yang tercatat sebesar 5,04%, tetapi lebih tinggi dibanding triwulan pertama 2015 yang tercatat sebesar 4,73%.  Meski secara tahunan mengalami pertum­buhan, namun  secara kuar­talan  pertumbuhan ekonomi tercatat minus 0,34%. Dan jika ingin memaksa terlihat lebih baik, memang start di triwulan pertama 2016 kalau diban­ding triwulan pertama 2015 juga masih terbilang lebih baik.

Kinerja ekonomi kuartal pertama 2016 yang agak me­nge­cewakan tentu tak lepas dari kinerja perekonomian global pada triwulan pertama 2016 yang juga masih mele­mah. Negara mitra dagang Indonesia seperti China me­nga­lami perlambatan ekonomi dari 6,8% menjadi 6,7%. Per­tum­buhan Amerika Serikat sendiri stagnan di angka 2% dan juga Singapura yang stag­nan di 1,8%. Sementara itu dari sisi domestik sendiri, inflasi bergerak rendah sebe­sar 0,62% pada periode Ja­nuari-Maret 2016, rupiah me­nguat 3,67%, belanja negara meningkat 6,16% year on year (YoY), dan realisasi pene­rimaan pajak 13,24% dari target tahun ini.

Untuk perspektif pemban­ding, saya kira  ada baiknya juga pemerintah sedikit mem­beri atensi kepada perspektif yang belum lama ini ditawar­kan Bank Dunia. Lembaga Keuangan Global ini  menu­run­kan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena melihat dari sisi potensi per­lam­batan laju pertumbuhan pendapatan.  Indonesia Eco­nomic Quarterly  edisi Maret 2016 memproyeksikan eko­nomi Indonesia hanya tumbuh 5,1% pada 2016 (yoy), lebih rendah dari proyeksi sebelum­nya sebesar 5,3%. Secara kom­paratif, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan yang lebih tinggi jika diban­dingkan dengan negara-negara eksportir komoditas lainnya. Namun pemerintah butuh catatan tambahan bahwa per­tumbuhan di bawah 6% tidak bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi ang­katan kerja yang mencapai 3 juta setiap tahun.

Pertumbuhan ekonomi da­ri sektor swasta nampaknya memang sedikit mampu  me­­ngimbangi penurunan penda­patan yang dialami  peme­rintah. Data menunjukan bah­wa sumbangan pendapatan pemerintah terhadap  produk domestik bruto hanya menca­pai 13%. Kontribusi yang tidak terlalu menggembirakan tersebut  tertekan oleh penu­ru­nan porsi pendapatan migas dari 3,4% pada 2012 menjadi 1,2% pada 2015.  Sehingga tugas  berat pemerintah Indo­nesia terkait masalah penda­pa­tan  masih sangat banyak, te­ru­tama  masalah reformasi sek­­tor perpajakan melalui per­baikan administrasi, sis­tem informasi dan manajamen da­ta, dan perubahan kebija­kan.

Jadi belanja pemerintah untuk infrastruktur menjadi faktor utama yang  men­do­rong pertumbuhan ekonomi bergerak perlahan dengan perkiraan mencapai 5,1% pada 2016.  Sementara risiko yang membentang tidak mu­dah, yakni pertumbuhan pen­da­patan yang lemah  dan me­nu­runnya harga komoditas yang menimbulkan risiko bagi investasi pemerintah. Sehingga sangat bisa dipa­hami mengapa pemerintah begitu “ngoyo” membangun segala kebutuhan untuk meng­hadirkan investasi swasta kare­na dianggap sebagai salah satu ti­tik masuk yang paling mung­­kin di tahun ini.

Kondisi ini tentu terdo­rong oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yang saling bersambut. Aksi bank sentral negara-negara di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat yang cenderung tidak menaik­kan suku bunga membawa dampak positif bagi negara berkembang. The Fed memilih menahan suku bunga acuan­nya di level  0,5% pada kuartal I/2016 dan Jepang masih bertahan dengan  kebijakan suku bunga negatif. Sementara itu, Bank sentral lainnya juga terlihat tidak terlalu bernafsu menaikkan suku bunga, se­hing­ga membuat para pemo­dal asing semakin optimis melirik instrument investasi di negara-negara emerging. 

Namun demikian, selain me­ngolah berbagai opsi peng­he­matan, intensifikasi dan eks­tensifikasi penerimaan, atau penajaman program prio­ri­tas, saya kira ada baiknya ju­ga pemerintah menyisakan sa­tu opsi terakhir ketika ke­ada­an ternyata bergerak jauh dari target yang ditetapkan, yakni penyesuaian, baik ber­bagai asumsi makro maupun target pertumbuhan. Opsi penye­suai­an akan dibutuhkan jika tar­get dan rencana yang telah di­buat bergerak menjauh dari realitas dan dinamika eko­no­mi yang ada. Tujuannya seder­ha­nya saja, yakni agar tidak ter­jadi disparitas yang terlalu lebar antara target dan penca­pai­an di penghujung tahun. (*)

 

RONNY P SASMITA
(Analis Senior Financeroll Indonesia)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]