Dugaan Pelanggaran Kontrak Oleh Investor

Praktisi Hukum: Walikota Harus Tegas


Selasa, 28 Juni 2016 - 05:50:19 WIB
Praktisi Hukum: Walikota Harus Tegas Ilustrasi.

BUKITTINGGI, HALUAN — In­ves­tor yang melanggar kontrak dengan Pemko Bukittinggi, tidak dapat dito­lerir dan  harus ditindak tegas. Sebab, tindakan tersebut selain telah meru­gikan pemko, juga telah melecehkan kewibawaan pemerintah daerah, sekaligus dikhawatirkan menjadi preseden buruk di masa mendatang.

Demikian pendapat praktisi hu­kum, Zulhefrimen yang dihubungi Haluan di Bukittinggi, Senin (27/6) sehubungan dugaan terjadinya pelang­garan kontrak antara investor H Can dengan Pemko Bukittinggi dalam pembangunan pertokoan Al Ibad Terminal Aur Kuning.

Baca Juga : Ketua DW IV Jurai Kabupaten Pessel Terima Penghargaan Sebagai Penggita Literasi

“Pelanggaran kontrak itu, berupa penjualan lapak atau tempat ber­dagang PKL konveksi secara sepihak oleh pihak investor dengan harga Rp20 juta sampai Rp25 juta per­petak,” katanya.

Menurut Zulhefrimen, Pemko Bukittinggi harus memberikan sanksi tegas kepada investor yang secara sengaja melanggar kontrak berupa melakukan tindakan secara sepi­hak dengan menjual lapak tempat berdagang PKL di lantai dua ba­ngu­nan pertokoan Al Ibad di Aur Kuning, dengan melebihi harga yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Baca Juga : Bupati Pessel Minta Masyarakat Gunakan Produk Lokal Karya UMKM

Seharusnya pihak investor ber­konsultasi kembali dengan pemko atau DPRD, sebelum melakukan tindakan penjualan secara sepihak, karena kontrak dibuat berdasarkan pen­yer­taan asset pemko yang tentu saja punya nilai tersendiri, sesuai kontrak yang telah disepakati bersama dan disetujui DPRD.

“Sekarang investor bertindak sendiri atau menjualnya secara se­pihak  dengan harga ditetapkan sen­diri, ya jelas dia melanggar hukum. Makanya, harus diberikan sanksi dan penyelesaiannya harus proprosional. Sebab, pemko bukan orang bodoh,” kata Zulhefrimen.

Baca Juga : Dirjen PPKL KLHK Tawarkan Empat Pendekatan Atasi Banjir Kalsel

Saat ini, pasangan walikota dan wakil walikota yang baru menjadi pusat perhatian masyarakat yang melakukan berbagai langkah-langkah penertiban, seperti penertiban PKL dan penataan perpakiran, sehingga dengan sendirinya mendapat dukung­an masyarakat di kota wisata ini.  

“Jangan gara-gara masalah ini, kepemimpinan yang baru menjadi kurang baik di mata masyarakat. Padahal walikota yang baru telah banyak melakukan langkah-langkah perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga : Dishut Sumbar Targetkan ITH Sebesar 61% Tahun Ini

Dalam hal ini, pihak Dinas Penge­lola Pasar telah melayangkan surat teguran kepada pihak investor, agar penjualan lapak tersebut tidak mele­bihi dari harga yang sudah ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Namun diduga keras, seluruh lapak yang berjumlah sekitar 90 unit berukuran 1x1,5 meter itu telah habis terjual, mengingat tingginya permintaan akibat PKL tidak dibolehkan lagi berjualan di dalam terminal.

Kepala Dinas Pengelola Pasar, Elvis yang dihubungi Haluan mem­benarkan pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada pihak investor, karena telah menjual lapak tersebut secara sepihak dengan harga di atas harga yang telah ditetapkan dalam kontrak dengan pemko pada tahun 2002 silam. Harga jual dalam kontrak itu Rp4 juta. (h/sms)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 28 Januari 2021 - 08:41:07 WIB

    Ketua DW IV Jurai Kabupaten Pessel Terima Penghargaan Sebagai Penggita Literasi

    Ketua DW IV Jurai Kabupaten Pessel Terima Penghargaan Sebagai Penggita Literasi Marhamah Betriadi menerima penghargaan sebagai Ketua Darmawanita IV Jurai Kabupaten Pessel sebagai Penggiat Literasi, dari Kepala Kantor Kementerian Agama. Berawal dari hobi membaca dan belajar menulis, serta ketertarikan den.
  • Kamis, 28 Januari 2021 - 08:39:59 WIB

    Bupati Pessel Minta Masyarakat Gunakan Produk Lokal Karya UMKM

    Bupati Pessel Minta Masyarakat Gunakan Produk Lokal Karya UMKM Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni meminta masyarakat untuk menggunakan produk lokal karya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sendiri. Karena dengan menggunakan produk lokal dalam keseharian akan turut mendukung pertumbuha.
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 23:57:59 WIB

    Dirjen PPKL KLHK Tawarkan Empat Pendekatan Atasi Banjir Kalsel

    Dirjen PPKL KLHK Tawarkan Empat Pendekatan Atasi Banjir Kalsel Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), M.R. Karliansyah menawarkan empat pendekatan penanganan dan upaya pemulihan lingkungan di Kalimantan Selatan ke.
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 22:47:46 WIB

    Dishut Sumbar Targetkan ITH Sebesar 61% Tahun Ini

    Dishut Sumbar Targetkan ITH Sebesar 61% Tahun Ini Indeks Tutupan Hutan (ITH) di Sumbar sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020 adalah 61,84 persen. Kenyataan di lapangan ITH pada 2020 itu mencapai 62,83 persen atau 101, 60 persen atau lebi.
  • Rabu, 27 Januari 2021 - 22:26:36 WIB

    KPHP Dharmasraya Usulkan Perluasan Wilayah Kerja Pengelolaan Hutan Sosial

    KPHP Dharmasraya Usulkan Perluasan Wilayah Kerja Pengelolaan Hutan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengusulkan perluasan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kabupaten Dharmasraya agar bisa mencakup seluruh areal hutan di daer.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]