Pemda Tindaklanjuti Pembatalan Perda


Rabu, 29 Juni 2016 - 05:16:54 WIB
Pemda Tindaklanjuti Pembatalan Perda Ilustrasi.

AGAM, HALUAN — Pe­merintah Daerah (Pemda) Kabupaten Agam, mengambil beberapa langkah terhadap informasi tentang adanya eva­luasi dan pembatalan beberapa produk hukum daerah oleh pemerintah pusat, beberapa waktu lalu.

Di Agam, ada tujuh Pera­turan Daerah (Perda) dan satu Peraturan Bupati (Perbup) yang telah dibatalkan Kemen­terian Dalam Negeri, antara lain Perda No 2 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah telah diubah dengan Perda No 6 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda No 2 tahun 2008. Adapun sebab diubah perda ini, diper­kirakan karena menyesuaikan dengan aturan yang lebih ting­gi, yakni PP No 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah.  

Kemudian perda nomor 6 tahun 2011 tentang penye­lengaraan administrasi kepen­dudukan, diperkirakan materi yang dibatalkan adalah penge­naan denda yang tertera dalam pasal 92 pasal 98, karena bertentangan dengan pasal 794 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan.

Plt Sekretaris Daerah (Sek­­da) Kabupaten Agam, Martias Wanto di ruang ker­janya, Sabtu (25/6) me­nga­takan, peme­rintah telah me­res­pon ini de­ngan cepat. Bu­pati Agam telah meminta Satuan Kerja Pe­rangkat Da­erah (SKPD) Agam untuk mengambil langkah me­ngan­tisipasi jika terjadi evaluasi atau pembatalan ter­hadap produk hukum daerah, supaya tidak terjadi keko­so­ngan hu­kum di Kabupaten Agam.

“Pemerintah tidak mengi­nginkan terjadinya kekosongan hukum di kabupaten, seiring dengan pembatalan perda dan perbup tersebut. Sejauh ini, kita menindaklanjuti secara serius persoalan tersebut, mudah-mudahan tidak ada masalah,” jelasnya,

Dikatakannya, sebetulnya ada sebagian perda yang sudah diganti dengan perda yang baru, karena menyesuaikan dengan perubahan aturan di­tingkat pusat dan perda yang dirubah itu tidak termasuk dalam hasil inventarisasi pro­duk hukum daerah, yang di­evaluasi atau yang akan diha­pus pemerintah pusat.

Menurut Martias Wanto, pemerintah akan menunggu perkembangan dari pusat. Sebab, sampai saat ini suratnya juga masih bulum ada, namun pemerintah sudah me­ngan­tisipasi. “Evaluasi secara me­nyeluruh sudah dilakukan ter­hadap perda, apa penyebab aturan itu dihapus dan ba­gaimana solusinya,” ungkap Martias Wanto. (h/yat)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]