Vaksin dan Kepercayaan

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) menyatakan kasus vaksin palsu merupakan kejahatan luar biasa. Negara turut bersalah karena gagal melakukan pengawasan. Vaksin palsu bahkan sudah beredar selama 13 tahun, sejak 2003.

Karenanya, kasus ini bisa digo­longkan sebagai kejahatan kema­nusiaan. Ke mana pemerintah, Men­teri Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan? Mereka telah mencederai kepercayaan masya­rakat. Sudah sejak 2003 (vaksin palsu) ini. Ke mana saja mereka?

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq

Kejahatan kemanusiaan negara soal vaksin palsu ini, dalam kalkulasi KPA dilakukan terhadap 90 juta anak Indonesia. Lebih parah lagi, kasus ini melibatkan mereka yang ber­ke­cimpung di bidang kesehatan.

Kasus vaksin palsu yang beredar di pasaran hanya dapat terjadi karena kurang­nya pengawasan Menkes dan BPOM. Jika pengawasan dilakukan maksimal, diyakini hal itu tak mung­kin terjadi.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam

Selain tergolong pada kejahatan kema­nusiaan, pemerintah juga bisa disebut alpa luar biasa. Saat kasus menyeruak, pemerin­tah seolah me­nganggap kasus ini sebagai hal biasa yang bisa ditolerir. Menkes Nila F Moeloek bahkan sempat menyatakan vaksin palsu tak terindikasi me­nyebabkan gang­guan kesehatan.

Karenanya, mereka-mereka yang terlibat dalam kejahatanini layak dihukum berat karena berdampak mengurangi keper­cayaan masyarakat terhadap program kesehatan. Kasus ini justru terjadi saat relawan mem­bangun kepercayaan masya­rakat akan pentingnya bayi divaksinasi agar anak-anak.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun (2): Kita Sungguh Perlu Bersatu

Tak jarang, warga menolak de­ngan alasan anaknya jika divaksinasi jadi demam, tetapi kini justru men­datangi puskesmas atau posyandu sebab meyakini manfaat vaksinasi.

Tetapi dengan menyeruaknya kasus pemalsuan vaksin seperti yang terbongkar di Tangerang Selatan, bisa jadi kepercayaan masyarakat ter­hadap keamanan program vaksinasi menjadi berkurang, katanya.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun(1) : Ekonomi Menyedihkan

Vaksin palsu ini jelas mem­ba­hayakan kelangsungan hidup ma­nusia apalagi pere­darannya sudah berlangsung 13 tahun. Diharapkan, pembuat vaksin palsu dihukum berat bahkan dengan hukuman mati.

Hendaknya, penegak hukum mampu mem­berantas komplotan penjahat itu hingga ke akar-akarnya. Untuk itu, pemerintah sen­diri ha­rusnya memperlihatkan kinerja yang maksimal dan serius menangani kasus vaksin pal­su ini sehingga masyarakat kembali per­caya penuh untuk mem­beri vaksin anaknya.

Pemerintah juga harus meninjau ulang fasilitas rantai dingin yang ada di puskesmas dan seluruh rumah sakit pemerintah agar dapat dipastikan keamanan vaksin yang diberikan kepada rakyat Indonesia. (*)