Jika Sesuai SOP, Gubernur Tidak Akan Tutup Tambang


Rabu, 29 Juni 2016 - 07:17:51 WIB
Jika Sesuai SOP, Gubernur Tidak Akan Tutup Tambang Gubernur Irwan Prayitno bersama Walikota Sawahlunto Ali Yusuf dan rombongan, di kawasan ledakan tambang, Selasa (28/6). Selagi proses penambangan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Gubernur tidak akan menutup tambang tersebut. (HUMASPROV)

SAWAHLUNTO, HALUAN — Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno memastikan tidak akan menutup kawasan tambang batu bara, selagi proses penambangan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Hal itu diungkapkan Gu­­bernur Sumbar, Irwan Pra­yit­no, ketika meninjau areal ledakan tambang batu bara, milik PT Nusa Alam Lestari, Desa Salak, Kecamatan Tala­wi Sawahlunto, yang menga­kibatkan luka bakar terhadap lima pekerja tambang, Selasa (28/6).

Baca Juga : Kesembuhan Pasien Covid-19 di Sumbar Bertambah 158 Kasus, Didominasi dari Kota Padang

“Selagi memenuhi atu­ran dan sesuai dengan SOP, tidak akan ada perusahaan tambang batu bara yang distop atau ditutup. Sebab, jika ditutup akan mengan­cam pasokan listrik bagi masyarakat,” ungkap Irwan.

Meski demikian, lanjut Irwan didampingi Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf, Wa­wako Ismed dan Sekda Ro­van­ly Abdams, untuk peru­sa­haan yang tidak beroperasi sesuai dengan SOP dan atu­ran, tentu akan ditindak tegas.

Baca Juga : Kematian Karena Covid-19 di Sumbar Bertambah 7 Orang

Terkait ledakan lubang tambang, Irwan mengung­kapkan, proses penyelidikan akan dilakukan pihak kepo­li­sian dan Bapedalda Sum­bar, dalam jangka sepekan ke depan, dimana akan di­da­patkan kesimpulan ter­hadap penyebab ledakan tambang itu.

“Dalam satu pekan ini, akan diketahui hasil pe­me­riksaan penyebab terjadinya ledakan tambang ini, baik dari kepolisian maupun dari Ba­pe­dal­da Sumbar sendiri,” ung­kap Irwan di kawasan tambang PT Nusa Alam Lestari.

Baca Juga : Positif Covid-19 di Sumbar Mencapai 25.887 Kasus

Menurut Irwan, dugaan sementara ledakan tambang yang memiliki kedalaman lebih dari 200 meter itu, adanya gas metan, yang terpercik aliran listrik, se­hing­ga memicu ledakan. Meski demikian, Irwan tidak bisa menyimpulkan dengan pasti.

“Kita tunggu saja hasil penyelidikan, apakah karena kelalaian atau tidak. Jika ada kelalaian, maka bisa dilari­kan ke pidana. Jika tidak, tentu SOP pertambangan yang harus dilakukan per­baikan,” pungkasnya.

Baca Juga : Gandeng ACT, Pemprov Sumbar Kirim Ribuan Ton Bantuan Pangan ke Sulbar dan Kalsel

Belum Kewenangan Provinsi Seutuhnya

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pe­rali­han kewenangan terkait de­ng­an dokumen Pendukung Penataan Perangkat Daerah (P3D) belum seluruhnya di­serahkan ke provinsi.

“Surat sudah berulang kali kita tujukan ke daerah untuk kelengkapan do­ku­men P3D ini. Apalagi, pe­nga­lihan kewenangan dari kota ke provinsi saat ini sudah cukup banyak, Galian C dan SMA, ”urai Irwan Prayitno.

Ia menambahkan, itu yang mungkin menye­bab­kan pihak kabupaten/kota dan provinsi sulit menen­tu­kan sikap dalam penanga­nan persoalan tambang yang masuk salah satu kebijakan yang dipindahkan dari kabu­paten/kota ke provinsi.

 ”Tapi soal tambang ini belum penuh  kita tangani.  P3D saja masih belum tuntas hingga saat ini. Padahal awalnya ditargetkan 12 Mei lalu ditargetkan semuanya tuntas. P3D saja belum di tangan provinsi, bagaimana kewenangannya bisa di­la­ku­kan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, be­gitu juga soal izin tam­bang galian c yang bermaslah, seringkali Gubernur di­salah­kan. Padahal dia telah men­yu­ruh  kepada yang terkait, termasuk ESDM untuk se­lek­tif untuk yang baru. 

“Soal mencabut izin ya­ng bermasalah, itu yang terkendala hingga saat ini. Sebab yang mengeluarkan izin bupati/walikota, ke­mu­dian mencabut gubernur, nanti bisa di PTUN kita. Harusnya yang mencabut bupati/walikota. Namun ka­rena kewengannya telah pin­dah ke gubernur mereka tak bisa bertindak. Begitu juga  gubernur tak bisa mencabut karena belum ada aturan teknisnya. Itu persoalan yang menjadi dilema,’ ungkapnya.

Menurutnya, masih ba­n­y­ak yang harus di­selesaikan soal pemindahan kewe­nang­an dari kabupaten/kota ke provinsi. Salah satunya soal data P3D yang harusnya telah selesai diserahkan oleh kabupeten/kota ke provinsi.

Meski insiden mele­dak­nya tambang batu bara be­lum diketahui pasti pen­ye­babnya, namun Irwan Prayit­no menginstruksikan agar perusahaan tambang batu bara PT NAL bertanggung jawab membiayai pengo­batan pekerjanya yang men­jadi korban.

“Apapun alasannya peru­sahaan harus menanggung biaya pengobatan, santunan untuk keluarga,” tegasnya.

Irwan Prayitno men­jelas­kan, teguran keras akan dilayangkan pada peru­saha­an PT NAL, karena diduga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam keamanan pekerja serta penanganan jika ter­jadi insiden “Ke depan me­re­ka harus menyerahkan pro­posal pada kami tentang SOP,” ungkap­nya. (h/dil/rki/ows)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]