Pemerintah Harus Transparan Soal Vaksin Palsu

JAKARTA, HALUAN — Komisi Perlindu­ngan Anak Indonesia meminta pemerintah mengusut peredaran vaksin palsu dan memberikan informasi secara transparan, apa adanya, dan berkeadilan kepada masyarakat.

“Kita harus jujur vaksin palsu ini dampaknya seperti apa. Kita berharap pemerintah yang menyelenggarakan ini untuk apa adanya memberikan informasi, namun tidak untuk meresahkan,” kata Komisioner KPAI, Erlinda, di Jakarta, Rabu.

Baca Juga : Vaksinasi Adalah Upaya Serius Pemerintah Mengatasi Pandemi Covid-19

Dia mendesak pemerintah yang tengah mengusut kasus vaksin palsu memaparkan permasalahan secara detil namun juga memberikan langkah solutif sebagai bentuk pertanggungjawaban.

KPAI berharap agar pemerintah berko­mitmen untuk memberikan informasi apabila ada dugaan banyak balita dan batita yang mengalami dampak buruk akibat penggunaan vaksin palsu tersebut.

Baca Juga : Terkait Kasus Natalius Pigai, Komnas HAM Apresiasi Langkah Cepat Polri

Erlinda mengatakan KPAI akan me­mastikan agar pemerintah memberikan hak-hak anak yang menjadi korban atau­pun bukan korban terkait vaksinasi. 

“KPAI memastikan hak-hak korban diberikan, entah itu perawatan, ganti rugiyang tidak hanya materi, termasuk mendorong kementerian terkait melakukan vaksin ulang atau pekan imunisasi ulang,” ujar dia.

Baca Juga : Punya Rekam Jejak yang Bagus, Presiden Minta Dewas LPI Dipercaya dari Dalam dan Luar Negeri

Ketua KPAI, Asrorun Niam, juga mene­kankan konsentrasi pemerintah terhadap kasus ini yang utama ialah penanganan dan pengusutan kasus yang dilakukan secara terbuka. Setelah itu pemerintah juga diminta memberikan jaminan rasa aman pada masyarakat dalam melakukan vak­sinasi. 

“Salah satunya vaksinasi di tempat-tempat yang memiliki kredibilitas, layanan kesehatan yang menjamin vaksin yang digunakan asli dan standar genitas, standar kesehatannya memadai,” ujar Niam.(h/ans)

Baca Juga : Diresmikan Presiden, Jalan Tol Kayu Agung-Palembang Tingkatkan Daya Saing Daerah