65 Persen Untuk Kepentingan Bisnis

KPK Soroti Peran Donatur Dalam Pilkada


Kamis, 30 Juni 2016 - 06:15:39 WIB
KPK Soroti Peran  Donatur Dalam Pilkada

JAKARTA, HALUAN — Ko­­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis riset tentang pendanaan kampanye, terutama berkaitan dengan peran dan motivasi perseorangan atau badan hukum swasta yang men­jadi donatur bagi calon kepala daerah.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam kon­ferensi pers di Jakarta, Rabu (29/6) menyebutkan, ada beberapa motivasi para donatur mem­berikan bantuan dana dalam pilkada.

Baca Juga : Begini Langkah Kongkrit Partai Gelora Bantu Korban Banjir Kalsel

Riset KPK menunjukkan motivasi donatur tersebut antara lain untuk memperoleh ke­mu­dahan perizinan bisnis (65 persen), kemudahan terlibat pengadaan barang dan jasa (65 pe­r­sen, keamanan dalam men­jalankan bisnis (61,5 persen), dan kemudahan akses menjabat di pemerintah daerah atau BUMD (60 persen).

Temuan lain yang diperoleh dalam riset KPK yaitu terkait pendekatan yang dilakukan oleh donatur dan calon kepala daerah. Diantaranya 42 persen donatur berinisiatif mendatangi calon kepala daerah, 29 persen calon kepala daerah tidak aktif meng­galang dana, 19 persen kom­binasi donatur aktif dan calon yang menghubungi donatur, dan 8 persen calon dan tim sukses aktif mencari sumbangan.

Baca Juga : Hendri Septa Pimpin PAN, Zulkifli Hasan: Rancak Bana

Riset KPK juga meng­ha­silkan temuan bahwa pen­g­galangan dana untuk calon kepa­la daerah jalur partai justru lebih banyak diban­dingkan jalur per­seorangan. Sebanyak 73 persen penggalangan dana dilakukan ke­pada calon jalur partai, se­dangkan independen hanya 64 pers­en.

KPK melakukan riset ten­tang pendanaan saat kampanye dengan mewawancara langsung 286 orang calon pemimpin daerah yang kalah dalam Pilkada 9 Desember 2015.

Baca Juga : Musda X Golkar Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir Pimpin DPD II Golkar

Tingkat pendidikan para narasumber adalah 50 persen berpendidikan lebih dari 38 persen S1, dan sisanya di bawah S1. KPK berharap riset tersebut dapat ditindaklanjuti oleh semua pemangku kepentingan terkait pemilihan kepala daerah dalam merancang peraturan dan men­jalankan peran pengawasan.

Terkait peran donatur, KPK ingin agar seluruh ‘stakeholders’ pilkada bersedia me­nin­dak­lanjuti risetnya guna me­ngin­ternalisasi nilai demokrasi tanpa terikat dengan penyumbang karena hal tersebut dikha­wa­tirkan berpotensi me­mengaruhi pengambilan kebijakan oleh kepala daerah terpilih. (h/ant)

Baca Juga : Jalin Komunikasi Antar Partai, PKS Sawahlunto Mulai Incar Kursi Kepala Daerah

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]