Kualitas Calon Jadi Tantangan Pilkada 2017

JAKARTA, HALUAN —  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memaparkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PIllada) 2017 mendatang. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak menyebut, salah satu tantangannya adalah kualitas calon kepala daerah.

“Sebagai lembaga pe­ngawas Pemilu, tentu kami melihat ada­nya sejumlah tantangan,” tu­tur Nelson.

Baca Juga : Begini Langkah Kongkrit Partai Gelora Bantu Korban Banjir Kalsel

Dia me­nye­­butkan, tan­­­tangan per­tama ter­kait de­ngan kualitas calon kepala daerah yang me­ngi­kuti pil­ka­da. Menurut pemaparan yang dia berikan, banyak calon kepala daerah yang mengaku m­e­miliki kapasitas kepe­mim­pinan namun dalam prak­tiknya tidak demikian.

“Sebenarnya ini menjadi tantangan bagi partai politik yang mengusung calonnya agar memberikan pendidikan kepemimpinan kepada kader yang diusung,” ujarnya.

Baca Juga : Hendri Septa Pimpin PAN, Zulkifli Hasan: Rancak Bana

Selanjutnya, terkait ke­rangka hukum dalam pilkada. Nelson berpendapat ke depan harus dibentuk aturan yang solid agar penyelenggaraan pemilihan umum me­ngan­dung kepastian hukum. “Se­lain itu, kerangka hukum yang pasti juga akan men­jamin terlaksananya pemilu-pilkada yang berasaskan Luber Jurdil dan akuntabel,” tutur Nelson.

Selain itu, partisipasi pemilih yang semakin ren­dah, juga akan menjadi tan­tangan terberat pe­nye­leng­gara. Hal ini salah sa­tunya disebabkan atas penilaian ma­syarakat yang tidak mendapat manfaat positif dari Pilkada.

Baca Juga : Musda X Golkar Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir Pimpin DPD II Golkar

“Masyarakat ber­pen­da­pat, siapa pun yang ter­pilih tidak akan memperbaiki nasib mereka. Sebagian besar pemilih yang datang ke TPS masuk ke ka­­tegori yang di­mo­bilisasi,” ujar Nelson se­per­ti di­war­takan an­tara.

Evaluasi Partisipasi Pemilih

Baca Juga : Jalin Komunikasi Antar Partai, PKS Sawahlunto Mulai Incar Kursi Kepala Daerah

Terpisah, Komisi Pe­mi­lihan Umum (KPU) juga akan mengevaluasi pen­u­runan partisipasi pemilih, agar hal serupa tidak terulang pada Pilkada 2017.

“Ini harus kita kawal, karena kecenderungannya menurun. Apa karena KPU kurang sosialisasi atau me­mang minat pemilih yang seperti apa. Ini akan kita kaji lebih dalam,” kata Ko­misio­ner KPU Ferry Kurnia Riz­kiyansyah di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kenyataan tersebut merupakan tan­ta­ngan yang harus segera di­be­nahi karena partisipasi pe­milih dalam pemilihan umum atau kepala daerah me­ru­pakan cer­minan dari legi­timasi politik.

Lebih lanjut dia me­nga­takan, penyelenggaraan Pil­kada bukan sebuah proyek pemerintah sebagaimana yang dituduhkan oleh se­jumlah pihak. Dia ber­pen­dapat, penyelenggaraan Pil­kada merupakan sebuah tu­gas atau kegiatan yang mulia.

“Karena dari Pilkada ini merupakan awal untuk men­cari perubahan dan mem­bangun kesejahteraan rak­yat,” ujar Ferry menam­bahkan. (h/yan)