Muhammadiyah Pastikan Lebaran 6 Juli


Kamis, 30 Juni 2016 - 07:00:12 WIB
Muhammadiyah Pastikan Lebaran 6 Juli

PADANG, HALUAN — Muhammadiyah memastikan tanggal satu Syawal 1437 Hijriah jatuh pada tanggal 6 Juli 2016. Penetapan itu juga dipastikan bersamaan dengan jadwal dari pemerintah.

“Untuk kalender ini kita sudah susun sejak satu tahun lalu. Jadi sesuai dengan peng­hitungan yang rigid, kita pasti­kan lebaran tahun ini jatuh pada tanggal 6 Juli 2016,” sebut Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, Bachtiar pada Muzakarah Ramadan yang gelar Pengurus Muhamma­diyah Kota Padang, Selasa (28/6) di Aula Dharma Andalas.

Dikatakannya, penetapan jadwal ramadan dan lebaran perlu persamaan persepsi. Jangan ada lagi perbedaan ke depan, sehingga tidak mem­bingungkan umat muslim. Untuk itu secara internasional sedang dirumuskan kalender Islam. Kalender itu dibuat untuk masa berlaku selama 100 tahun, setelah sebe­lumnya sempat member­lakukan kalender selama 100 tahun, hasilnya cukup akurat. Muhammadiyah juga sudah menyepakatinya diber­laku­kan kalender Islam tersebut.

 ”Sekarang bagaimana kita di Indonesia yang berasal dari berbagi kelompok, orga­nisasi dan aliran dapat me­nyepakati itu. Karena tidak bisa lagi peghitungan tahun dan bulan melalui rukyat, tapi harus hisab. Ini untuk ke­ber­lang­sungan lama,” ujarnya.

 Muzakarah

Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Ko­ta Padang, Maigus Nasir dalam kegiatan itu me­nga­takan, Muhammadiyah me­nyoroti adanya sejumlah pendapat yang berkembang ter­kait dengan memilih pe­mimpin. Sebagian golongan mengatakan memilih pe­mimpin yang seakhidah tidak masalah, sebagia justeru menegaskan tidak boleh. Agar berkembangnya ber­bagai pendapat tersebut tidak menjadi pemikiran negatif, Muhammadiyah melakukan muzakarah ramadan.

 ”Sekarang kita bahas apakah boleh kita memilih yang tidak seakidah atau tidak boleh, ini kita bica­rakan. Kita ingin diputuskan oleh ulama,”sebutnya.

Selain tekait pilihan me­ngikuti pemimpin, Muham­madiyah juga membahas ter­kait dengan peraturan daerah (Perda) bernuansakan syariah. Menurutnya, selama ini ada tudingan hadirnya Perda ber­nuansa syariah di sejumlah daerah melanggar Hak Azazi Manusia (HAM). Kemudian mendapatkan reak­si dari Presi­den dan Menteri Dalam Negeri untuk diha­puskan.

”Ini perlu juga kita sepa­kati, seharusnya pemerintah melihatnya sebagai kearifan lokal. Karena wajar saja daerah-daerah yang dihuni mayoritas muslim, pemim­pinnya muslim serta pe­rang­kat politik pengusungnya berazaskan Islam, sehingga wajar adanya Perda ber­nuansa syariah,”ujarnya.

Untuk itu Muham­ma­diyah Kota Padang akan mem­ba­hasnya agar dida­patkan kesimpulan. Nantinya akan menjadi acuan bagi masyarakat dapat menyikapi sejumlah pendapat terkait hal itu yang berkembang di ma­syarakat.

Terkait pemimpin, menu­rut Wakil Ketua PWM Sum­bar, Bachtiar Muha­m­ma­diyah tetap mengacu se­suai dengan ajaran Alquran dan hadist. Dalama Alquran dite­gaskan tidak boleh mengikuti pemimpin yang tidak se akhi­dah. “Kita ikut Alquran dan Hadist,”ujarnya.

Muzakarah itu diikuti oleh seluruh pengurus Mu­ham­madiyah Kota Padang, tingkat ranting dan cabang. Hadir sebagai narasumber, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Zulkarnain dan Pe­na­sehat PDM Kota Padang, Darmadi. (h/ows)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]