Dinsnakertrans Sidak

Masih Ada Pekerja yang Belum Terima THR


Kamis, 30 Juni 2016 - 15:17:41 WIB
Masih  Ada Pekerja  yang Belum Terima THR Ilustrasi THR

PADANG, HALUAN – Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar bersama Dinas Sosial dan Tenagakerja (Dinsosnaker) Kota Padang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terkait uji petik Tunjangan Hari Raya (THR)  ke perusahaan-perusahaan di Sumbar Rabu (29/6), siang. Dalam Sidak kali ini masih ditemukan pekerja yang belum menerima THR.

Sidak kali ini menyasar dua perusahaan ritel modern di Kota Padang, yaitu Ramayana dan Suzuya. Dalam sidak itu beberapa karyawan yang sempat ditanyai menjawab ada yang sudah menerima THR, namun masih ada yang belum seperti pekerja sebagai pramuniaga dan juga dari supplier.

Store Manager Ramayana, Alex Sandi, menuturkan menuturkan telah mebayarkan THR untuk 199 karyawannya. Hanya saja saat ini yang belum itu THR untuk 36 orang pramuniaga yang memang dikontrak satu bulan.

“Kami akan membayarkannya segera, karena ini memang kewajiban kami,”ungkapnya saat ditemui di ruangannya.

Hal senada juga dikatakan Store Manager Suzuya, Dewi Sari Farma, bahwa untuk THR 98 karyawan  telah dibayarkannya pada tanggal 20 juni 2016. Sementara untuk 32 pramuniaga memang belum ada yang dibayarakan karena memang tengah diajukan ke pusat.

“Sudah kami ajukan sekarang tinggal menunggu. Kalau tidak sebelum lebaran, nanti sesudah Lebaran juga akan kami bayarkan,”tuturnya.

Mananggapi kondisi ini Kepala Disnaketrans Sumbar, Sofyan, kepada Haluan mengatakan akan menyurati kembali perusahaan tempat mereka bekerja. Sehingga THR ini benar-benar dibayarkan sesuai dengan aturan yang ada.

“Uji petik THR sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016, dimana setiap perusahaan sudah harus memabayarkan THR bagi karyawannya H-7 menjelang Lebaran. Apabila ada yang hingga H-7 ini belum membayarkan THR maka akan langsung kami surati. Namun, setelah disurati belum juga maka akan didenda 5 persen dari besaran THR,”ujarnya.

Langkah ini kata Sofyan, diminta juga untuk ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota karena memang hal ini sesuai dengan perintah Permenaker tahun 2016.

“Kami memulai di Kota Padang sebagai sampel bagi daerah lain di Sumbar,”terangnya saat didampingi Pengawas Tenagakerja, Yulita dan Khairudin dan Kepala Dinsosnaker Kota Padang, Frisdawati Amran Boer.

Ditambahkan Ketua SPSI Sumbar, Arsukman Edi, bahwa langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada pekerja di Sumbar agar dapat mendapatkan haknya dengan benar. (h/isr)

 

 

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]