Lalaikan THR, Sanksi dan Denda Menunggu Pengusaha


Jumat, 01 Juli 2016 - 05:11:35 WIB
Lalaikan THR, Sanksi dan Denda Menunggu Pengusaha Ilustrasi.

JAKARTA, HALUAN — Kementerian Ke­tenagakerjaan menyatakan akan menjatuhkan sanksi administratif dan denda bagi pe­ngu­saha yang tidak membayar atau telat mem­bayar Tunjangan Hari Raya (THR) pekerjanya.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, Kamis, mengatakan apabila pengusaha terlambat mem­bayarkan THR maka akan dikenai denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya.

Baca Juga : Astagfirullah! Selama Setahun Sudah 100 Juta Warga Dunia Terinfeksi Covid-19

Pengusaha juga akan di­ke­nai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usa­ha. 

“Kita meminta kepada seluruh perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar THR sesuai ketentuan,” ujar Hanif.

Baca Juga : Dicari Segera 5 Ribu Petani Milenial, Diberi Lahan 2 Ribu Meter

Batas waktu pembayaran THR adalah pada Rabu (29/6) sehingga para pekerja yang belum memperoleh THR diminta agar melaporkan kepada posko-posko peng­aduan THR di Kantor Ke­menterian Ketenagakerjaan atau di masing-masing pro­vinsi dan kabupaten/kota.

“Kita ada posko peng­aduan THR mulai dari pusat ke daerah. Jadi kalau ada teman-teman pekerja yang belum dibayarkan haknya, silahkan datangi posko pe­ngaduan THR kami,” ujar Me­naker.

Baca Juga : Golkar Soroti Hasil Pemilu 2019 yang Memakan Banyak Korban

Sementara itu, sejak 2016 Menaker mengeluarkan pera­turan baru terkait pemba­yaran THR yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 tentang Tun­jangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Peru­sahaan.

Menaker mengubah keten­tuan pembayaran THR dari sebelumnya wajib dibe­rikan kepada pekerja/buruh yang telah bekerja selama tiga bulan terus-menerus menjadi hanya sebulan secara terus-menerus.

Baca Juga : Perizinan Kehutanan, Angota Komisi IV DPR: Siti Nurbaya Kebagian Cuci Piring

Menaker pun menge­luar­kan Peraturan Menteri Ke­tenagakerjaan No.20/2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Aministratif yang antara lain mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai membayar THR.

Dalam aturan tersebut disebutkan apabila pengu­saha terlambat mem­ba­yar­kan THR akan dikenakan denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada buruh/pekerjanya.

Sanksi administratif beru­pa teguran tertulis diberikan berdasarkan nota pe­me­rik­saan dan laporan ketidak­patuhan yang masuk ke dinas ketenagakerjaan.

Sedangkan sanksi pem­batasan kegiatan usaha mem­pertimbangkan beberapa hal yaitu sebab-sebab teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh pengusaha serta mem­pertimbangkan kondisi finan­sial perusahaan yang terlihat dari laporan keuangan dua tahun terakhir dan diaudit oleh konsultan publik. 

Sanksi pembatasan ke­giatan usaha diberlakukan hingga pengusaha memenuhi kewajiban untuk membayar THR keagamaan.(h/ans)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]