Hukum ‘Penjualan Uang Baru’ Masih Pro dan Kontra


Jumat, 01 Juli 2016 - 06:32:58 WIB
Hukum ‘Penjualan Uang Baru’ Masih Pro dan Kontra Ilustrasi.

PADANG, HALUAN — Se­tiap menjelang Lebaran tiba peredaran uang baru di pinggir jalan semakin ramai. Ini mem­buat pro dan kontra terjadi di masyarakat tentang hukum ‘penjualan uang baru’. Se­mentara terkait hal itu belum ada kejelasan yang pasti dari pihak yang terkait.

Sebagian masyarakat me­nyatakan kegiatan ini ada kai­tannya dengan riba sedangkan yang lain beranggapan ‘pe­dagang uang’ tersebut hanya menjual jasa mereka.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Saat dikonfirmasi ke Mu­hammadiyah Sumbar, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Sum­bar Bakhtiar mengatakan bah­wa lembaganya belum mem­buat fatwa tentang halal atau haramnya jasa ‘penjualan uang baru’ tersebut.

Namun, secara pribadi dia mempunyai pendapat bahwa aktifitas itu (‘penjualan uang baru’) adalah boleh-boleh saja.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

‘Penjualan uang’ tersebut, katanya, tidaklah termasuk ke dalam riba, melainkan hanya sekedar aktifitas penawaran jasa. Menurut dia, kegiatan ini dianggap jasa apabila tidak ada orang yang merasa dirugikan.

Bakhtiar menambahkan, selama ‘pedagang uang’ ter­sebut tidak menyalahi aturan muamalah yang haram maka pekerjaan tersebut masih di­benarkan.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

“Muamalah yang haram itu ada 5 yaitu mengandung unsur penipuan, mengandung ke­raguan tentang halal dan haram, ada pihak yang teraniaya, wu­jud benda tidak jelas/ haram, dan tidak berupa judi,” te­rangnya.

Ia juga menambahkan, jika salah satu unsur tersebut terjadi dalam kegiatan penukaran uang, maka baru bisa disebut aktifitas itu haram.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Sementara itu, menurut Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar, kegiatan ‘penjualan uang’ itu termasuk riba dan hukumnya haram.

Menurut dia, uang yang digunakan dalam kegiatan ini dalam islam diperlakukan sama dengan Dinar dan Dirham yang terbuat dari emas dan perak.

Jika mereka menukar uang harus dengan nilai tukar yang sama, misalnya jika ingin me­nu­kar uang Rp200.000 dengan uang pecahan baru Rp10.000 maka penukarannya tidak boleh dilebihkan. Contohnya, Rp 200.000 dibayar Rp 210.000.

“Kami selaku pihak MUI Sumbar sudah memberikan imbauan kepada pihak terkait agar memfasilitasi masyarakat untuk melakukan penukaran uang di lembaga-lembaga yang ditunjuk. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan,” lanjutnya

Menurut Gusrizal, sebe­narnya penukaran uang ini terjadi akibat tradisi di masya­rakat yang saat Lebaran suka membagikan uang baru kepada anak-anak.

“Saya sebenarnya sudah memberitahu masyarakat agar tradisi ini dihilangkan karena tidak mendidik,” tuturnya.(h/mg-rma)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]