Teman Ahok dan Kopi Dindiang


Sabtu, 02 Juli 2016 - 01:51:00 WIB
Teman Ahok dan Kopi Dindiang Ilustrasi.

Kehadiran “gerakan relawan” dalam pola politik Indonesia dimulai era terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden, 9 Juli 2014. Gerakan relawan menjadi kekuatan yang memobilisasi “partisipasi publik” untuk turun tangan  mengalahkan  partai politik sebagai jembatan penghubung aspirasi  rakyat  dengan pemerintah.

Fenomena gerakan rela­wan pada politik Indonesia ma­sih tergolong baru, tetapi di Ame­rika Serikat kejadian ini sudah lama. Kajian me­na­rik tentang ini pernah ditulis Ericssen, Kompas, “Teman Ahok dan Amerikanisasi Po­li­tik Indo­nesia” (21/06).  Eric­ssen men­jelaskan fenomena Te­­man Ahok adalah suatu mo­del gera­kan yang memiliki ke­sa­­maan dengan melakukan mo­­­bilisasi partisipasi publik yang terjadi di Amerika Seri­kat.

Seperti yang dijelaskan Ericssen di Amerika Serikat gerakan relawan yang mendu­kung  salah satu kandidat bernama Political Action Commi­te (PAC) dan Super PAC. Yang membedakan dua gerakan relawan ini adalah PAC membatasi dananya 5000 dolar Amerika Serikat sedang­kan Super PAC tidak pernah membatasi dana yang disum­bangkan pihak luar kepada Tim Relawan ini.

Menariknya pada pilpres 2016 Hillary Clinton meng­gunakan Tim Super PAC un­tuk menggalang dukungan dengan nama “ Priorities USA Action”. Gerakan relawan ne­geri Paman Sam membe­rikan warna tersendiri terha­dap ke­munculan kandidat sebelum pemilu. Tetapi, Ame­rika Seri­kat gerakan rela­wannya ber­kejasama dengan partai politik (parpol) untuk memenangkan calon yang mereka usung ber­sa­­ma-sama, sedangkan Teman Ahok awal­nya menolak dan te­rakhir setelah mencarikan satu ju­ta KTP, relawan ini sudah mu­lai terbuka dengan partai po­litik (parpol). Gerakan rela­wan adalah model baruk ke­mun­­culan kandidat dalam  bur­sa pemilu  dengan mem­po­pu­ler­kan isu “ independen” seba­gai strategi menarik sim­pati pu­blik.

Selanjutnya kolom, Dimas Oky Nugroho, Kompas, “ Suara Rakyat , Media Sosial dan News Politics”. Penjelasan Nugroho yang menjelaskan tentang gerakan media sosial dalam sistem politik Indo­nesia berhubungan dengan kemun­culan Teman Ahok. Nurgroho yang merujuk situs Weare­so­cial.com, sekitar 259 juta jum­lah populasi rakyat Indo­nesia terdapat 88 juta warga yang menggunakan internet (34 persen). Dari 88 juta manu­sia tersebut 79 juta adalah peng­guna media sosial (med­sos). Jadi, populasi pen­duduk re­publik ini yang meng­gu­na­kan medo­sos dalam ke­­hi­dupan se­ha­ri-hari cu­kup ting­gi.

Medsos men­­jadi ke­kua­tan yang meng­ge­rakan anak-anak muda seperti Teman Ahok untuk terlibat dalam politik padahal awalnya anti dengan parpol dan akti­vitas politik praktis. Gerakan relawan men­jadikan mo­bi­lisasi partisipasi publik yang tidak menga­manatkan ke­pentingan kepada partai teta­pi kepada relawan. Anggapan gerakan ini inde­penden de­ngan bersih dari sumbangan pengusaha yang memiliki kepentingan terha­dap me­nangnya kandidat yang di­usung relawan sulit terajadi. Karena, gerakan rela­wan nis­caya tidak hanya meng­gu­nakan dana yang terbatas dari sumbangan yang dibe­rikan publik. Sama halnya kita mem­bedakan gerakan relawan PAC dan Super PAC. Teman Ahok menurut saya masih mengalami perdebatan karena disisi independennya gerakan ini juga muncul isu tentang  sumbangan 30 miliar dari pihak tertentu.

Sesuatu yang paling mena­rik adalah tentang aturan yang diberikan kepada aktivitas Teman Ahok. Gerakan ini mun­­cul sebelum adanya masa kampanye kandidat yang ber­ta­rung pada Pilkada DKI Ja­karta 2017. Berarti sudah ada upaya pembentukan brending yang baik kepada Ahok sebe­lum proses kampanye dimulai. Aturan yang betul-betul kuat tentang ini belum kita temu­kan dari KPU. Yang je­las gerakan relawan menjadi ino­vasi demokrasi dalam me­mun­culkan kandidat tanpa ber­gantung dengan parpol.

Kejadian di Indonesia par­pol yang merapat ke Teman Ahok terkesan bukan hanya menyerahnya parpol terhadap relawan tetapi juga balas den­dam politik. Saya akan me­ngu­rai satu persatu, pertama,  Nas­dem, partai yang di pimpin Surya Paloh (SP) ini selain mahir membaca momentum politik seperti langkahnya menjadi aktor utama yang mendukung Jokowi-JK. Duku­ngannya kepada Ahok adalah investasi SP dan partainya untuk masa depan bahwasanya tetap menjadi bagian pe­menang. Selain itu keputusan SP secara tegas bersama Ahok karena ia membaca Partai Golkar sewaktu di pimpin Aburizal Bakrie (ARB) men­dukung calon lain untuk DKI Jakarta, makanya SP berjuang mati-matian melalui media yang dimilikinya demi keme­nangan Ahok. Selain masalah masa lalu ini juga mem­per­tahankan bisnis.

Kedua, Hanura, pilihan par­tai yang dipimpin Wiranto ini untuk tegas mendukung Ahok. Wiranto sadar Ahok pu­nya masa lalu dengan Pra­bowo wa­k­tu satu partai. Men­jadi pen­dukung Ahok, wiran­to tun­jukan kalau Ahok seka­rang bersamanya bukan lagi de­ngan prabowo. Dendam 1998 bisa jadi men­jadi beban yang se­lalu di­manfaatkan se­­suai dengan mo­­­men­tum po­litik yang bisa di­am­bil. Ba­ha­­sa Ahok ti­­­dak akan me­­­­­nge­­­­ce­­­wa­kan Wi­­­ran­­­­to buk­­­­ti Ahok ingin men­­cari tu­­­an yang ba­ru se­­­te­lah me­ning­­galkan Gerin­­dra.

Ketiga, Gol­­kar, tranfor­ma­si keber­pihakan beringin tua ini yang se­belumnya opo­sisi seka­rang merapat keistana setelah Setya Novanto (SN) meng­gantikan ARB sebagai orang nomor satu di partai ini. Kepu­tusan SN mendukung Ahok pada pilkada DKI Ja­karta 2017 terjadi perbedaan pendapat antara ARB dan SN yang akhirnya saat ARB tak men­dengarkan Akbar Tand­jung (AT) sebagai ketua dewan pembina partai saat kepe­ngurusannya dalam memu­tuskan calon presiden dan wakil presiden 2014. Akhir­nya, ARB harus siap tak dide­ngarkan SN dalam memu­tuskan mendukung Ahok untuk Pilkada DKI Jakarta.

Pilkada Kota Padang 2019

Fenomena Teman Ahok yang terjadi di DKI Jakarta merupakan proses lanjutan kehadiran Jokowi yang ter­pilih menjadi Presiden ke-7 Indonesia. Apakah fenomena ini bisa ditarik kedaerah de­ngan kehadiran gerakan rela­wan yang menghasilkan gu­ber­nur/bupati/walikota yang mobiliasasinya diramaikan anak-anak muda.

Pada kota Padang saya mem­baca gerakan “Kopi Din­di­ang” sebagai mobiliasi yang me­narik simpati publik de­ngan upaya solidaritas belanja sa­tu maka bayar dua. Maka, de­ngan memberikan setengah uang tadi diberikan kepada orang yang tidak mampu mem­beli maka­nan di warung. Ja­di, ada subsidi silang yang di­berikan oleh orang yang be­rezki lebih kepada orang yang kurang mampu dengan men­ca­tatakan makanan yang telah me­reka bayarkan pada kertas dan menempelkan pada din­ding, dan orang yang tidak me­miliki yang menggunakan ker­tas itu untuk membeli maka­nan Lapau Ongga.

Pola gerakan” Kopi Din­diang” yang digagas Miko Kamal (MK) sudah menyebar dengan menarik anak-anak muda hadir ke Lapau Ongga yang berada di Jalan Pasar Mu­diak No. 47, Padang. Se­lain itu MK juga melakukan hal yang sama dengan men­jual baju dengan label “Kopi Dindiang” yang hasilnya di­gu­nakan un­tuk membantu orang-orang yang kurang mampu.

MK telah membaca desti­na­si politik masa depan yang cu­kup cemerlang, dengan ba­nyaknya anak-anak muda yang suka nongrong (hang­out). Menggunakan ini seba­gai sua­tu gerakan sosial yang me­narik anak-anak muda terli­bat, MK telah menanam modal so­sial yang nantinya bisa ia ja­di­kan sebagai komoditas poli­tik.

Pilkada Kota Padang 2019 nan­ti menjadikan MK memi­liki posisi tawar untuk diper­hi­tungkan partai atau pasa­ngan lain untuk menjadi ca­lon wakil walikota. Bahkan de­ngan kuat­nya gerakan ini  MK bisa tam­pil menjadi calon Wa­likota Padang. Tetapi, kuat du­gaan saya pilkada Kota Pa­dang MK  dilirik Mahyeldi un­tuk men­jadi calon wakilnya ka­rena Emzalmi tentunya akan  maju sebagai calon wali ko­ta. Semo­ga MK bisa belajar de­ngan gerakan PAC, Super PAC atau Teman Ahok jika ingin di­perhitungkan menje­lang pro­ses bursa calon Wali Ko­ta Padang ditetapkan KPU. (***)

 

ARIFKI
(Pengamat Politik)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]