KPK Perpanjang Penahanan Suprapto & Yogan, Irwan Segera Diperiksa


Sabtu, 16 Juli 2016 - 01:27:02 WIB
KPK Perpanjang Penahanan Suprapto & Yogan, Irwan Segera Diperiksa Yogan Askan dan Suprapto

JAKARTA, HALUAN—KPK  mulai melanjutkan pemeriksaan kasus suap pengamanan 12 proyek jalan di Sumatera Barat, Jumat (15/7). Lembaga anti rasuah itu, kemarin, juga memperpanjang penahanan I Putu Sudiartana, Suprapto, Yogan, Novianti dan Suhemi. Sementara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, diagendakan diperiksa dalam waktu dekat.

Dari pantauan Haluan di Gedung KPK, kemarin, tersangka yang memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah anggota Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana.

Baca Juga : Tebar Amal Jariah di Kawasan Pelosok, Audy Joinaldy Apresiasi Konco Arek Sahati

Berseragam oranye, Putu tiba di Gedung KPK didampingi penasehat hukumnya Habiburokhman dan Muhammad Burhanuddin.  "Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/7).

Sudiartana ditangkap KPK pada Selasa, 28 Juni 2016, di rumah dinasnya di Ulujami, Jakarta Selatan. Uang SGD 40 ribu turut disita KPK saat menangkap Sudiartana. Namun uang suap yang diduga KPK berkaitan dengan  proyek infrastruktur di Sumatera Barat berjumlah Rp 500 juta. Duit itu ditransfer ke beberapa rekening dalam waktu berdekatan dengan rincian Rp 150 juta, Rp 300 juta, dan Rp 50 juta.

Baca Juga : Ahli Epidemiologi: Kesuksesan Vaksinasi Tahap Pertama Jadi Tolak Ukur Pelaksaan Selanjutnya

Selain Putu Sudiartana, KPK menetapkan empat tersangka lain yakni Novianti staf pribadi Sudiartana, Yogan seorang pengusaha, Suhaemi orang dekat Sudiartana, dan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Suprapto.

Suprapto dan Yogan ditangkap KPK Selasa malam (28/6) di Padang. Keduanya sempat diperiksa dari pukul 00.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB, Rabu (29/6) di ruangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Sumbar. Kamis itu juga, penyidik KPK membawa Suprapto dan Yogan ke Jakarta melalui Bandara International Minangkabau (BIM).

Baca Juga : 28 Formasi CPNS Sumbar Masih Kosong, Dokter Spesialis Terbanyak

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, kemarin juga menginformasikan, penyidik KPK memperpanjang masa penahanan Suprapto, Yogan, I Putu Sudiartana, staf Putu, Novianti dan orang kepercayaannya, Suhemi. Kelimanya akan mendekam lebih lama di tahanan untuk menjalani proses penyidikan.

"Kelima tersangka diperpanjang masa penahanannya selama 40 hari terhitung sejak 19 Juli 2016," kata Priharsa.

Baca Juga : Heboh Siswa Pakai Jilbab di Padang! Bundo Kanduang: Minang Tak Pernah Terjadi Konflik, Sudahi Pertikaian dan Jangan Diperuncing Lagi

Irwan Segera Diperiksa

Terkait dengan kasus suap pengamanan 12 proyek jalan di Sumatera Barat ini, penyidik KPK juga akan memeriksa sejumlah saksi untuk pengembangan perkara ini. Termasuk Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. “Dalam waktu dekat, setelah Lebaran ini diperiksa,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief, beberapa hari menjelang Lebaran kemarin.

KPK dan banyak kalangan menduga, kasus yang melibatkan pejabat dan pengusaha Sumbar ini, tidak mungkin berdiri sendiri. Apalagi ‘pengamanan’ 12 proyek jalan di Sumbar. “Tidak masuk akal, kalau suap itu hanya inisiatif Yogan dan Suprapto saja,” sebut salah seorang sumber di KPK.

Makanya, untuk menelusuri keterlibatan pihak lain itu, tim penyidik KPK sehari setelah menangkap Suprapto dan Yogan, menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Disprajaltarkim) Sumbar, Suprapto di Jalan Taman Siswa, Padang.

Tim beranggotakan 9 orang itu, menggeledah empat ruangan. Masing-masing ruangan kepala dinas, sekretariat, ruang program, dan ruang monitor.

Usai menggeledah kantor tersebut, penyidik KPK membawa empat koper berukuran besar sejenis travel bag, diduga berisi dokumen pendukung dalam kasus tersebut.

Menanggapi kasus yang menjerat Suprapto, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno enggan berkomentar banyak. “Kalau saya bilang no comment aja gimana?” katanya kepada pers di Padang, Kamis (30/6).

Namun begitu, untuk melancarkan proses hukum yang berlangsung, Gubernur siap memenuhi panggilan KPK kapan pun. “Kalau dipanggil, pastilah sebagai warga negara yang baik akan kita penuhi,” ujarnya.(h/sam/tim) 

 

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]