12 Nagari Penuhi Sarat Pemekaran di Dharmasraya

DHARMASRAYA, HALUAN — Sudah dapat dipastikan, 12 nagari hasil pemekaran nagari akan lahir dalam waktu dekat ini, pasalnya melihat dari persyaratan yang ada, maka 52 nagari yang ada akan menjadi 64 nagari.”Sebanyak 12 nagari sudah dapat dipastikan mekar tahun ini, karena sudah me­menuhi kriteria dan per­sya­ratan untuk mekar,”kata Bu­pati Dharmasraya melalui Kepala Bagian Tata Ad­minis­trasi Pemerintahan (Tapem), Asril,MSi, kepada Haluan kemaren di Pulau Punjung, tanpa merinci nagari mana yang dimekarkan.

Dijelaskannya, awalnya pemekaran nagari tersebut diwacanakan sebanyak 23 nagari, namun karena aturan atau undang undang yang mengatur mempersyaratkan beberapa kriteria, maka sete­lah di verifikasi, yang meme­nuhi syarat hanya 12 nagari.

Baca Juga : Safari Jumat, Kapolsek Tilatang Kamang Bagikan Nasi Kotak

Dikatakannya, sebelum pemekaran nagari, sudah di­awali dengan pemekaran jo­rong, yang mana jorong akan berjumlah sebanyak 660 jo­rong setelah pemekaran, yang mana tujuan peme­rintah me­lakukan peme­karan nagari adalah untuk me­ngejar dana pemerintah pu­sat yang dina­makan dana desa, sementara desa yang di definisikan oleh pemerintah pusat sebenarnya adalah sejajar dengan jorong di Sumatera Barat, tetapi pe­merintahan yang diakui oleh pemerintah pusat ada­lah pemerintahan nagari, dengan demikian secara ban­tuan, pemerintah kabu­paten di Sumatera Barat menjadi rugi. ”Besar keru­gian Provinsi Sum­bar de­ngan dana desa, karena kalau dilihat desa di daerah lain setar dengan jo­rong di Sum­bar,” terang­nya.

Untuk mensiasati hal itu adalah dengan pemekaran jorong dan pemekaran nagari sesuai dengan aturan dan acuan yang kemudian dite­tapkan dengan peraturan da­erah (Perda), yang mana Perda Kabupaten Dharmasraya un­tuk pemekaran nagari dan jorong itu sudah ada atau sudah disyahkan.”Perda sudah ada, kita tinggal jalan saja lagi,”imbuh mantan Kabag Humas itu.

Baca Juga : Rumah Tahfidz Quran Al Hajjar Pessel Diresmikan

Dengan adanya peme­ka­ran itu katanya, maka dana desa yang akan turun juga banyak, dampaknya secara makro ekonomi cukup besar dan juga akan mengurangi pengangguran di nagari.

Ia menambahkan, selama ini data jumlah penduduk tanpa didukung oleh KTP wilayah setempat, karena pen­dataan tanpa melihat KTP tetapi melihat jumlah jiwa saja, misalnya katanya, di sutau wilayah jumlah KK dan jumlah penduduk sudah me­me­nuhi syarat sebnayak 800 KK, tetapi setelah diverifikasi ternyata KK nya tidak pada wilayah setempat, begitu pula KTP nya. Hal ini lah yang banyak membuat gagalnya mekar nagari tersebut     “Apa­bila disuatu wilayah itu setelah dimekarkan jumlah KK 800 dan penduduk 1600 jiwa, maka wilayah itu sudah dapat berdiri sendiri nagarinya atau mekar,” terang Asril.

Baca Juga : Jembatan Putus Akibat Banjir, Warga Kampung Salak Jalamu Pessel Terisolasi

Karena katanya, banyak pemekaran nagari ter­ken­dala dari jumlah penduduk yang dikuatkan oleh KTP setempat atau KK setempat. (h/mdi)