Dilematika Inflasi dan Kemiskinan


Sabtu, 23 Juli 2016 - 04:04:09 WIB
Dilematika Inflasi dan Kemiskinan Ilustrasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia 28,01 juta atau 10,86%  pada Maret 2016, ber­kurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13%. Jumlah penduduk miskin menurun karena selama September 2015 inflasi rendah dan terkendali, yaitu 1,71%.

Faktor lain yang me­me­ngaruhi penurunan penduduk miskin adalah rata-rata harga kebutuhan pokok yang turun selama periode September 2015 sampai Maret 2016, seperti misalnya harga daging ayam ras sebesar 4,08%  (Rp­37.742 menjadi Rp36.203).

Selain itu, nilai rata-rata upah buruh petani per hari Maret 2016 dibanding Sep­tember 2015 naik 1,75% dari Rp46.793 menjadi Rp47.559 juga ikut mempengaruhi penu­runan tingkat kemiskinan. Selain itu, nilai rata-rata upah buruh bangunan per hari bulan Maret 2016 dibanding bulan September 2015 naik 1,23%  dari Rp79.657 men­jadi Rp81.481.

Dari jumlah penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 yang tercatat 8,22%  juga turun menjadi 7,79%  pada Maret 2016. Sementara per­sentase penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 14,09%  pada September 2015 menjadi 14,11%  pada Maret 2016. Selama periode Sep­tember 2015 sampai Ma­ret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun 0,28 juta orang (10,62 juta menjadi 10,34 juta), dan di pedesaan turun 0,22 juta orang (17,89 juta menjadi 17,67 juta).

Sementara itu, Badan Pu­sat Statistik (BPS) juga men­catat garis kemiskinan di Indonesia  naik 2,78 % dari Rp344.809 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016. Angka tersebut adalah  angka nasional, sehingga dalam penghitungan setiap provinsi akan  menggunakan garis kemiskinan masing-masing provinsi yang besarannya bervariasi sesuai dengan harga komoditas bahan pokok ma­kanan dan bukan makanan.

Garis kemiskinan di per­kotaan, menurut BPS, secara nasional naik 2,29 % dari Rp356.378 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp364.527 per kapita per bulan pada Maret 2016. Sementara, garis kemiskinan di perdesaan secara nasional naik 3,19% dari Rp333.034 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp343.646 per kapita per bulan pada Maret 2016.

Terdapat beberapa pro­vinsi yang garis kemiskinan di desa lebih tinggi dari per­kotaan yang disebabkan ting­kat perkembangan harga-har­ga komoditi di desa lebih tinggi daripada di kota. Pro­vinsi-provinsi  tersebut antara lain Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kali­mantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku. Pasalnya,  distribusi barang dari kota ke desa me­mer­lukan margin per­da­ga­ngan, sehingga harganya ber­kemungkinan besar juga naik yang berakibat pada  inflasi di desa lebih tinggi daripada di perkotaan. Sebenarnya secara teoritik, inflasi di perdesaan yang dibarengi dengan pe­ning­katan pendapatan bisa meningkatkan angka ke­mis­kinan. Selain itu, pada umum­nya masyarakat desa membeli barang-barang urban tidak dalam partai besar sehingga membuatnya lebih mahal.

Garis kemiskinan atau po­verty line merupakan repre­sen­tasi dari jumlah rupiah mi­ni­mum yang dibutuhkan un­tuk memenuhi kebutuhan po­kok minimum makanan yang se­tara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan ke­bu­tuhan pokok bukan ma­ka­nan. Garis kemiskinan di­per­guna­kan sebagai batas un­tuk me­nen­tukan kelompok pen­du­duk miskin, yang rata-rata pe­nge­luaran per kapita per bu­lan­­nya di bawah garis ke­mis­ki­­nan.

BPS mencatat komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemis­kinan di perdesaan dan per­kotaan di antaranya beras, rokok, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah, dan roti.  Faktor pe­nyumbang lainnya adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan per­leng­ka­pan mandi. Sumbangan rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan tercatat 9,08% di perkotaan dan 7,96% di per­de­saan, terbesar kedua setelah beras. Sementara sumbangan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar 73,07%.

Namun cilakanya, per­soalan kemiskinan tentu bu­kan sekadar jumlah dan per­sentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diper­hatikan adalah tingkat ke­dalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun pada ke­nyataannya, meski jumlah penduduk miskin Maret 2016 menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks keda­la­man kemiskinan Maret 2016 sebesar 1,94, naik dari in­deks kedalaman kemiskinan pada September 2015 yang sebesar 1,84, walaupun jika dibanding Maret 2015 yang sebesar 1,97 masih tercatat naik. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan Maret 2016 sebesar 0,52, naik dari indeks keparahan kemiskinan bulan September  2015 yang tercatat sebesar 0,51.

Jika ditelisik secara men­dalam, kenaikan indeks ke­dalaman dan keparahahan kemiskinan Maret 2016 di­banding September 2015 ter­jadi karena tiga hal. Pertama, karena garis kemiskinan di desa cenderung  lebih tinggi dari di perkotaan akibat inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkortaan. Kedua, karena jarak rantai distribusi makanan dari kota ke desa  terbilang cukup jauh se­hing­ga memperlebar margin per­dagangan. Apalagi kecen­drungan belakangan me­nun­jukan bahwa banyak orang desa yang mengonsumsi ma­kanan yang berasal dari kota. Ketiga, karena masyarakat perdesaan membeli barang-barang yang dipasarkan di kota dalam eceran. Hal tersebut menyebabkan harga yang dite­ri­ma masyarakat perdesaan le­bih mahal. Ketiga hal ter­sebut membuat inflasi di desa men­jadi kian tinggi yang be­rim­bas pada menanjaknya tingk­at garis kemiskinan pede­sa­an.

Inflasi yang tinggi yang tidak diimbangi dengan ke­nai­kan pendapatan tentu akan menggerus daya beli masya­rakat. Bahkan dalam kontek yang lebih luas, inflasi dapat mengurangi tingkat investasi di suatu negara, mendorong ke­naikan suku bunga, men­do­rong penanaman mo­­­dal yang bersifat speku­latif, me­nye­babkan kega­ga­lan pe­lak­sa­na­an pem­ba­ngu­nan, ke­ti­dak­stabilan eko­no­mi, de­ficit ne­raca pemba­ya­ran, dan me­rosotnya tingkat kehi­du­­pan dan kesejahteraan ma­sya­­­rakat.

Bagi produsen misalnya, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang dipe­roleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, akan me­nye­babkan naiknya biaya pro­duksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, sehing­ga produsen enggan untuk meneruskan produksi atau menghentikan produksi un­tuk sementara waktu.  Bahkan, bila  tidak sanggup mengi­kuti laju  inflasi, usaha pro­dusen tersebut mungkin akan bang­krut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).

Inflasi  memiliki dam­pak positif  dan dampak negatif  tergantung parah atau ti­daknya inflasi. Apabila inflasi tergolong ringan, justru mem­punyai pengaruh yang positif  karena dapat mendorong pere­konomian menjadi lebih baik, yaitu meningkatkan pen­da­patan nasional dan mem­buat orang bergairah untuk be­ker­ja, menabung  dan  menga­da­kan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi yang tak terkendali (hipe­rin­fla­si), keadaan pereko­no­mian menjadi kacau dan lesu. Orang menjadi tidak ber­se­mangat bekerja, mena­bung, atau mengadakan in­ves­tasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.  

Karena inflasi pula, para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengim­bangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin me­rosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Bahkan inflasi juga  bisa menyebabkan orang eng­gan untuk menabung kare­na ni­lai mata uang semakin me­nu­­run. Memang, tabungan meng­hasilkan  bunga, namun ji­ka tingkat inflasi di atas bu­nga, maka nilai uangnya tetap sa­ja menjadi tidak seim­bang. Bi­la orang enggan me­na­bung, du­nia usaha dan in­ves­tasi akan su­lit ber­kem­bang. Ka­rena, un­tuk berkembang  du­nia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan.

Dalam konteks inilah me­ngapa begitu krusialnya uru­san pengelolaan harga dan in­flasi, di luar usaha meng­gen­jot investasi yang berbuah pelebaran lapangan pekerjaan. Selain harus menyeim­bang­kan relasi pasokan dan tingkat konsumsi (supply and de­mand), tata niaga dan tata kelola barang kebutuhan juga men­jadi hal yang sangat pen­ting yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah, agar kenaikan harga tidak melebihi kenaikan pen­dapatan dan tingkat penyerapan te­naga kerja. ***

 

RONNY P SASMITA
(Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]