SATU NAPI MATI DIKIRIM KE NUSAKAMBANGAN

Eksekusi Tahap III Bakal Digelar


Senin, 25 Juli 2016 - 05:05:07 WIB
Eksekusi Tahap III Bakal Digelar Bus Transpas yang digunakan untuk memindahkan terpidana mati kasus narkotika Merry Utami, keluar dari dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jateng, Minggu (24/7). (ANTARA)

Eksekusi mati bagi pengedar narkoba tampaknya akan segera dilaksanakan. Pemerintah seperti menganggap angin lalu desakan segelintir lembaga yang menentang pelaksanaan hukuman mati

CILACAP, HALUAN – Menjelang pelaksanaan eksekusi tahap III di Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap, terpidana mati kasus narkoba Merry Utami yang sebelumnya menjalani huku­man kurungan di LP Wanita Tangerang dipin­dahkan ke LP di Nusakambangan. Rombongan terpidana yang menggunakan mobil Minibus Transpas milik Kemenkumham disertai beberapa mobil lain, tiba di dermaga penyeberangan Wijayapura Ahad (24/7) pukul 04.30.

Baca Juga : Arus Balik dari Sumatera ke Jawa Bakal Capai 440 Ribu Orang, Satgas Siapkan Langkah Antisipatif

Menurut beberapa saksi, begitu tiba di dermaga rombongan langsung masuk ke halaman dalam dermaga untuk kemudian naik ke Kapal Pengayoman IV yang sudah disiapkan sebelumnya. Belum diketahui apakah pemindahan ini terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati tahap III yang akan dilaksanakan Kejaksaan Agung dalam waktu dekat.

Kepala LP Batu Nusakambangan yang juga merupakan Koordinator LP se-Nusakambangan dan Cilacap, Abdul Aris, mengaku tidak tahu alasan pemindahan terpidana mati Merry Utami ke Nusakambangan. “Kami tidak tahu alasan pemindahan tersebut karena kami hanya menerima saja,” katanya saat dihubungi wartawan melalui telepon genggamnya.

Baca Juga : Imbas Antigen Bekas, Semua Direksi Kimia Farma Diagnostika Dipecat!

Dia hanya mengatakan, karena di Nusakam­bangan tidak ada LP khusus wanita, maka Merry Utami akan dipisahkan dengan napi lainnya. Dia akan menempati sel tersendiri di LP Besi, yang merupakan salah satu LP di Nusa­kambangan.

Selain itu Abdul Aris menya­takan, sesuai prosedur yang berlaku maka Merry sebagai napi yang baru dipindahkan ke Nusa­kam­bangan harus menempati sel isolasi untuk sementara waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai masa pengenalan terhadap ling­kungan yang baru.

Merry Utami ditangkap petu­gas di Bandara Soekarno Hatta pada 31 Oktober 2001, karena kedapatan membawa narkotika jenis heroin seberat 1,1 kg. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang bulan Mei 2002 dan menvonis Merry dengan hukuman mati. Putusan ini kemudian diperkuat Pengadilan Tinggi Tangerang.

Sebelumnya, Merry juga sem­pat mengajukan kasasi ke Mah­kamah Agung pada tahun 2003. Namun majelis hakim agung yang menyidangkan kasus ini, juga menolak permohonan kasasi tersebut.  

Sementara dari pengamatan di lokasi dermaga Wijayapura yang menjadi satu-satunya dermaga resmi penyeberangan ke Nusa­kambangan, situasi pengamanan di dermaga tersebut masih belum menunjukkan terjadinya pening­katan yang berlebihan. 

Sementara itu, gembong nar­koba Freddy Budiman akan sulit lolos dari hukuman mati. Sebab, dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengajukan penin­jauan kembali (PK) untuk kali kedua. Mahkamah Agung (MA) akan dengan tegas menolaknya. Menurut pihak MA, PK hanya bisa diajukan sekali.

Juru Bicara (Jubir) MA Su­hadi mengatakan, ada tiga hal yang menjadi landasan untuk menga­ju­kan PK. Yaitu, adanya novum atau bukti baru. Kedua, putusan hukum bertolak be­lakang. Ketiga, kekhilafan dan kekeliruan hakim.

Dalam kasus Freddy, tidak ada novum baru. Putusan penga­dilan juga tidak bertolak bela­kang. Dalam kasus itu, tiga unsur tersebut tidak terpenuhi. Untuk itu, MA bakal menolak apabila PK diajukan.

MA juga berpegangan pada Undang-Undang Nomor 3/2009 tentang MA bahwa PK hanya sekali. Ada pula klausul dalam Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di situ, disebutkan bahwa PK hanya bisa diajukan sekali. Jadi, papar Suhadi, aturan PK hanya sekali sudah sangat jelas. MA mempunyai dasar yang sangat benderang. “Putusan PK yang dikeluarkan MA tidak bisa di-PK-kan lagi,” ujarnya.

Bagaimana putusan MK yang memperbolehkan PK lebih dari sekali? Suhadi mengatakan, lem­ba­ganya tidak berpegangan pada aturan yang dikeluarkan MK. Menurut dia, jika PK bisa dila­kukan berkali-kali, putusan hu­kuman mati akan sulit untuk dilaksanakan.

Dianggap Tak Adil

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyayangkan pemerintah yang menerapkan kebijakan hukuman mati. Meski pemerintah berdalih prosedur eksekusi telah sesuai hukum dan standar nasional, proses hukum sejumlah kasus dianggap tidak adil masuk ke dalam daftar ek­sekusi mati saat ini.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyayangkan pemerintah yang menerapkan kebijakan hukuman mati. Meski pemerintah berdalih prosedur eksekusi telah sesuai hukum dan standar nasional, proses hukum sejumlah kasus dianggap tidak adil masuk ke dalam daftar ek­sekusi mati saat ini. (h/rep/pk/tmp)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]