KASUS HUKUM PENYANDANG DISABILITAS

HWDI: Pastikan Proses Hukum yang Adil


Senin, 25 Juli 2016 - 11:22:52 WIB
HWDI: Pastikan Proses Hukum yang Adil

PADANG, HALUAN — Him­pu­nan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumbar, mendorong Polres Kota Pa­dang untuk memastikan pro­ses hukum yang adil bagi pe­rempuan penyandang disa­bi­litas korban kekerasan.

Pasalnya, kata Direktur Nu­rani Perempuan Women Cri­sis Center, Yefri Heriani, se­panjang tahun 2015 sam­pai Ju­ni 2016, terdapat de­lapan ka­sus kekerasan sek­sual yang di­la­porkan ke Nurani Perem­pu­an WCC. Tiga kasus menga­la­mi kendala dalam pena­nga­nan dengan alasan minim­nya pembuktian seba­gaimana di­atur dalam KU­HAP. Khu­sus­nya bila korban me­rupakan pe­­rempuan pe­nyan­dang disa­bi­­litas dewasa bukan anak-anak. 

Baca Juga : Malamang, Tradisi Lebaran yang Tak Dimakan Waktu

"Hal ini menjadi tantangan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap pe­rem­puan penyandang disa­bi­litas di Sumatera Barat," ka­tanya. Pada  2007, pemerintah Indonesia menandatangani Covention on The Right of Persons with Disabilities (CR­PD) di New York dan dirati­fikasi oleh Pemerintah Indo­nesia pada  2011 melalui UU No. 19 tahun 2011. Konvensi ini bertujuan untuk peme­nuhan hak-hak dan perlin­du­ngan penyandang disabilitas.

Dalam salah satu pasal dijelaskan, tentang penyan­dang disabilitas mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Pe­me­rintah Indonesia sudah mensahkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam pasal 26 poin b dijelaskan, bahwa penyandang disabilitas men­dapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

Baca Juga : 43 RT di Padang Dilarang Gelar Salat Ied, Ini Daftarnya

Merujuk pada UU No 8 tahun 2016, pasal 27, peme­rintah wajib memastikan per­lin­dungan hukum bagi pe­nyandang disabilitas. Pasal 28 dan 29, pemerintah dan peme­rintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyan­dang disabilitas serta me­nye­diakan bantuan hukum.

HWDI Sumbar menga­pre­siasi kerja kepolisian Kota Padang dalam memastikan proses hukum bagi  perem­puan penyandang disabilitas yang menjadi korban keke­rasan, khususnya kekerasan seksual.

Ia juga mengatakan, saat ini HWDI Sumbar sedang me­ngadvokasi satu kasus per­kosaan terhadap perempuan pe­nyandang disabilitas di Ko­ta Padang. Proses hukum ka­sus ini mengalami berbagai tan­tangan sehubung dengan ke­ti­dakcukupan alat bukti dan saksi.

Terkait  kasus-kasus yang proses hukumnya  tidak ber­ja­lan dan merujuk pada ber­bagai kebijakan diatas, HW­DI Sumbar meminta aparat kepo­lisian, agar tidak abai pada hak-hak perempuan pe­nyan­dang disabilitas korban kekerasan.

"Pengabaian proses hu­kum terhadap mereka, meru­pakan pelanggaran HAM," katanya. (h/rel/rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]