Ali Mukhni Canangkan Zona Integritas

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Peme­rintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Klinik Konsultansi Pengawasan, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta Penguatan Peran Majelis Per­tim­bangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tun­tu­tan Ganti Rugi (MP-TPTGR) Senin (25/5) di Aula Saiyo Sakato Pariaman.

Hal ini dilakukan untuk berkomitmen dalam penye­lenggaran pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. “Pro­gram ini dilakukan untuk penyelamatan keuangan da­e­rah,” kata Bupati Ali Mukhni.

Dia menegaskan, bahwa pencanangan keempat pro­gram dimaksud harus ber­jalan optimal, jangan sampai hanya jadi seremonial saja. “Hari ini momentum ber­sejarah dan bentuk komitmen daerah dalam  mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien serta untuk mendorong Pen­ye­leng­garaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Trans­paran,” kata Bupati yang meraih WTP empat kali itu.

Hal senada juga di­sam­pai­kan Pejabat Kemenpan dan Reformasi Birokrasi Ronald Andrea Annas, agar SKPD mendukung kebijakan Bupati dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.

Sementara itu, Asisten Ombudsman Propinsi Sum­bar Adel Wahidi menga­takan, pencanangan empat program tersebut mem­bukti­kan komitmen dalam mela­yani tuntutan masyarakat dalam mewujudkan good governance dan clean go­ver­nment. Ke depan, ia berharap Kabupaten Padang Pariaman merespon keluhan dan pe­nga­duan terhadap pelayanan publik baik dari segi jenis, lama, biaya, sarana dan me­kanismenya.

Inspektur, Dewi Roslaini mengatakan Pembentukan Klinik Konsultasi Pe­nga­wasan merupakan inovasi baru dalam pelayanan kepada penyelenggara negara. Ino­vasi ini dibuat guna men­dukung proyek perubahan pada Diklatpim II di LAN Aceh yang sedang diikutinya. Program tersebut untuk di­bantu oleh BPKP Sumbar yang bertujuan untuk Padang Pariaman menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (h/bus)