‘Jatah’ SKPD Penghasil Silpa akan Diperketat


Senin, 01 Agustus 2016 - 03:04:58 WIB

PADANG PANJANG, HALUAN — Tingginya Sisa Lebih Pembiayan Anggaran (Silpa) Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2015, menjadi catatan tersendiri bagi Ketua DPRD Kota Pa­dang Panjang. Apalagi, sejak Tahun Anggaran 2014, Silpa Padang Panjang terus mem­bengkak dan nilainya hampir mencapai Rp 150 miliar.

“Sebagai langkah an­tisi­pasi, kita akan lebih menge­tatkan anggaran oleh se­jumlah SKPD dengan Silpa terbesar. Jika perlu, kita akan preteli mata anggarannya, sehingga anggaran yang telah disediakan bisa diserap,” kata Ketua DPRD Kota Padang Panjang Asril Kasoema, keti­ka ditemui usai Sidang Pari­purna Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Padang Panjang Terhadap Ranperda Laporan Pertanggung Jawa­ban APBD Kota Padang Panj­ang Tahun 2015, Rabu lalu.

Disampaikan Asril, de­ngan tingginya beban keua­ngan yang sedang dialami oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dengan adanya prog­ram pembangunan Pasar dan Islamic Center, tentunya akan ada pengurangan anggaran. Tetapi, dengan masih ting­ginya Silpa oleh sejumlah SKPD, tentunya ini menjadi catatan tersendiri bagi pihak legislatif.

“Sebagai lembaga penga­wasan, kita juga meminta kepada Wali Kota Padang Panjang untuk lebih mem­perketat fungsi manajerial terhadap SKPD. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh ma­sing-masing SKPD. Jangan sampai, kegiatan yang telah dianggarkan tidak bisa dilak­sanakan, atau tidak sanggup melaksanakannya. Jika me­mang tidak sanggup dilak­sanakan, lebih baik tidak meminta anggaran dari pada anggaran yang tersedia me­numpuk dan berakhir men­jadi Silpa,” ungkap politisi dari Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Padang Panjang Ma­wardi menyampaikan Nota Penjelasan Wali Kota Padang Panjang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Panjang Pe­laksanaan APBD Kota Pa­dang Panjang Tahun 2015. Dimana, Pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp 630 miliar dan yang bisa terea­lisasikan hanya sebesar Rp 491 miliar atau sekitar 77,91 persen.

“Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ini se­bagai bentuk memenuhi ama­nat perundang-undangan dan Laporan Keuangan Peme­rintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK-RI dan diserahkan kepada Peme­rintah Daerah Kota Padang Panjang pada tanggla 25 Juni silam,” sebut Mawardi.

Untuk itulah, sebut Ma­wardi, upaya pembenahan dan penataan-usahaan keua­ngan daerah sangat diper­lukan, sehingga penyajian laporan keuangan daerah, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dapat disajikan secara handal, me­menuhi ketentuan berlaku seperti standar akutansi pe­merintah. (h/mg-pis)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]