Uji Kelayakan Kendaraan Diperketat, PKB Ikut Bertanggung Jawab


Senin, 01 Agustus 2016 - 04:17:19 WIB

PADANG, HALUAN — Sejak beberapa tahun terakhir, kasus kecelakaan cukup banyak terjadi pada moda angkutan penumpang di Sumatera Barat. Untuk itu, Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumbar akan menerapkan kebijakan uji kelayakan yang baru dengan melibatkan Penguji Kendaraan Bermotor (PKB).

Jika terjadi kelalaian dan main mata antar pengusaha angkutan dengan pihak PKB, lalu bus penumpang tersebut mengalami kecelakaan, maka PKB yang menguji kelaya­kan bus tersebut akan ber­tang­gung jawab diha­dap­an penegak hukum.

Kepala Dinas Per­hu­bu­ngan, Komunikasi dan Infor­masi, Amran me­nga­takan, setiap angkutan pe­num­pang wajib melakukan uji kela­yakan sekali enam bulan yang dilakukan tim PKB. Usai uji kelayakan, akan ditempel stiker di bus ter­sebut. Jika tidak mela­kukan uji kelayakan, maka polisi wajib menilang ken­daraan tersebut.

“Nanti ada aturan, jika bus tidak memiliki stiker tanda lulus uji kelayakan, maka polisi wajib mem­ber­hentikan bus tersebut dan menilangnya. Ini gunanya untuk meminimalisir kon­disi bus yang tidak layak jalan,” kata Amran saat Ra­kor Teknis PKB se-Sumatera Barat, Sabtu (30/7) di kantor Dishubkominfo Sumbar.

Diharapkan, dengan mem­­berlakukan aturan ini dapat meminimalisir angka kece­lakaan angkutan pe­numpang yang terjadi setiap tahun dan menimbulkan korban jiwa. Contoh yang paling patut diperhatikan adalah kasus terbakarnya bus angkutan PO Yanti dan Family Raya.

Dalam pengujian kela­yakan, tim PKB yang me­nguji bus juga ber­tanggung jawab apabila terjadi kecela­kaan akibat bus tidak layak jalan.

“Jadi apabila terjadi ke­ce­lakaan, tidak hanya pihak jasa angkutan yang diproses hukum, namun petugas kami yang lalai juga harus di­proses. Sekaligus ini me­ningkatkan profesionalisme kami sebagai pelayan publik. Jadi oknum kami yang ber­main di lapangan, pasti akan kena batunya juga,” tutur Amran.

Dijelaskannya, stan­da­ri­sasi uji kelayakan ken­daraan yang dilakukan tim PKB sesuai dengan UU No 22 tahun 2009, yang mengatur standarisasi angkutan umum dalam berlalu lintas dan keselamatan jalan.

“Nantinya, tim PKB akan disebar pada titik-titik ter­tentu di kabupaten/kota yang biasa dilewati oleh angkutan berpenumpang. PKB akan mengeluarkan Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT). Dengan SRUT ini, petugas yang mengeluarkan juga akan bertanggung ja­wab apabila terjadi ke­ce­la­kaan akibat bus tidak layak berjalan,” katanya.

Disamping kelayakan bus, pengendara dan teknisi bus yang biasa digunakan oleh pengusaha angkutan juga akan dilirik. Pasalnya, SDM yang menjalankan bus tersebut juga penting.

“Pengusaha dan peme­rintah kabupaten/kota ja­ngan lengah terkait SDM yang akan menjalankan bus angkutan berpenumpang. Kelalaian pengemudi dan teknisi juga bisa me­nim­bulkan kecelakaan yang merenggut korban jiwa,” katanya.

Amran menekankan, la­ya­nan publik tidak bisa di­abaikan, harus dijalankan dengan sistem dan aturan yang jelas. Jika tidak di­du­kung dengan adanya pe­ralatan dan SDM, apa yang menjadi ha­rapan akan men­jadi ke­kha­watiran karena tidak bisa dilaksanakan secara optimal. (h/mg-ang/mg-uje)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]