Kasus Kecelakaan Kereta Api Meningkat, Pemerintah Jangan Hanya Diam


Senin, 01 Agustus 2016 - 04:23:36 WIB

PADANG, HALUAN — Meningkatnya angka kasus kecelakaan kereta api di Sumbar sejak beberapa waktu terakhir, menjadi perhatian serius anggota DPR RI, Alex Indra Lukman. Atas peristiwa luar biasa hebat (PLH) yang terjadi hampir tiap sebentar itu, pemerintah diminta segera mengambil langkah dan tindakan cepat.

“Pemerintah harus segera bertindak mencarikan solusi untuk mengatasi kece­lakaan kereta api yang hampir setiap saat terjadi di Padang dan Sumbar umumnya. Ini bertujuan agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Alex men­jawab Haluan, Minggu (31/7).

Alex yang juga ketua DPD PDIP Sumbar ini mengatakan, meskipun kewenangan untuk membuat pintu perlintasan adalah dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah khususnya Pemko Padang juga harus mempunyai inisiatif untuk mencarikan solusi demi keselamatan masyarakat yang melintasi rel tersebut.

“Pemerintah tidak boleh seperti orang bo­doh, diam dan menerima begitu saja se­rentetan kasus kecelakaan kereta api ini. Ha­rus ada aksi dan langkah cepat. Karena ke­celakaan kereta api telah berulang terjadi, te­ru­tama sekali di Kota Padang,” ungkap­nya.

Dari catatan Haluan, kasus kecelakaan kereta api sepanjang Januari hingga Juli 2016, sudah terjadi berulang-ulang, bahkan hingga puluhan kali. Selain peristiwa tabrakan langsung dengan kendaraan/ alat transportasi lain, tabrakan dengan manusia hingga menimbulkan korban jiwa, juga kerap terjadi.

Teranyar, tiga orang di­la­porkan meninggal dunia se­telah mobil sedan Hyundai BA 1276 AU, ditabrak kereta api di ka­wasan Komplek Mutiara Pu­tih, Kelurahan Batang Kabung, Ke­camatan Koto Tangah, Ju­mat (29/7). Sementara satu orang korban lainnya yang juga menumpangi mobil yang sama, hingga berita ini diturunkan, diketahui masih dalam keadaan trauma.

“Kita tentu memahami, ke­we­nangan membuat pintu per­lin­tasan kereta api itu milik pusat, dalam hal ini Kementrian Per­hubungan RI. Namun, pe­rumahan yang tumbuh di sekitar jalur kereta api di Kota Padang ini, dibangun setelah melalui proses perizinan yang diter­bitkan Pem­ko Padang. Jadi, pemko juga harus terlibat dalam hal ini,” jelasnya. 

Perumahan yang diberikan izin tersebut jelasnya, tentu juga telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang disusun Pemko Padang bersama DPRD. Untuk itu, Pemko Padang wajib hukumnya untuk ikut serta dalam mencarikan solusi demi menekan angka kasus kecelakaan yang melibatkan kereta api di Padang.

Alex juga menawarkan salah satu solusi, misalnya dengan pengawasan yang melibatkan partisipatif warga, dalam menjaga setiap pintu perlintasan yang melewati komplek perumahan warga. “Dengan semangat go­tong-royong, persoalan ini bisa diatasi,” tegasnya. (h/rin)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]