SOAL PENGHINDARAN PAJAK

Menteri: Bukan Bahan Penyelidikan


Senin, 01 Agustus 2016 - 04:24:23 WIB

Pemerintah memberikan sinyal positif terkait persoalan pajak di Indonesia. Pola pengampunan pajak yang belakangan seperti jadi program unggulan Jokowi dianggap pola untuk menyedot dana lewat pembayaran berikutnya.

JAKARTA, HALUAN — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kasus dugaan penghindaran pajak tak dapat dijadikan bahan penyelidikan oleh para penegak hukum dalam skema Pengampunan Pajak.

Dia mengungkapkan keberadaan skema Pengampunan Pajak adalah agar Wajib Pajak (WP) mau mendeklarasikan uangnya. Tak hanya itu, sambung Mulyani, namun juga bersedia membayar pajak tanpa takut dipidana.

“Memang tujuan Pengampunan Pajak adalah mem­berikan kesempatan bagi mereka (untuk bayar pajak),” kata Mulyani di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7).

Menurutnya, hanya ada tiga kasus pengecualian yang datanya dapat dibuka penegak hukum. Kasus itu adalah terorisme, narkoba, dan kasus perdagangan orang. Mulyani menegaskan pihaknya sudah meminta memberitahukan hal tersebut kepada jajaran Polri terkait dengan skema Pengam­punan Pajak.

Dirjen Pajak Ken Dwi­jugi­asteadi menyatakan data-data yang diserahkan para WP adalah data rahasia yang tak bisa digu­nakan sebagai bahan penye­lidikan penegak hukum. Aturan tersebut merupakan turunan dari penjelasan yang tertera dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

“Data ini adalah rahasia dan tak bisa digunakan untuk pe­nye­lidikan dan penuntutan,” ujar Ken.

Namun, sambungnya, aparat penegak hukum dapat mencari data yang terkait dengan penye­lidikan kasus tertentu dari pihak lainnya. Data WP, papar Ken, sudah diatur.

Menurut dia, polisi atau pene­gak hukum lain bisa mencari data yang berhubungan dengan kasus yang mereka usut dari pihak lain. Hal tersebut, papar Ken, sudah menjadi aturan baku karena data dan informasi WP pengikut ske­ma Pengampunan Pajak tak akan dibocorkan.

Kapolri Jenderal Tito Kar­navian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari ini menggelar konferensi video kepada jajaran Kapolda terkait dengan pena­nganan skema Pengampunan Pajak. Sejumlah instruksi yang diberikan Kapolri adalah tak boleh diusutnya data WP, kecuali menyangkut tiga kasus yakni terorisme, narkoba dan per­da­gangan orang.

Instruksi lainnya yang dibe­rikan oleh Tito adalah seluruh jajaran kepolisian tak boleh membocorkan informasi WP yang melaporkan pajaknya. Instruksi itu diberikan lantaran ancaman hukuman yang diberikan bagi pembocor informasi adalah ku­rungan penjara selama lima tahun.

Sementara, Kepala Polri Jen­deral Tito Karnavian pada kon­ferensi video dengan seluruh jajaran Kapolda untuk meng­koordinasikan pelaksanaan Pe­ngampunan Pajak. Dalam koor­dinasi tersebut, Tito memberikan tiga instruksi yang ditujukan bagi seluruh jajaran Polri.

Instruksi pertama Tito adalah tak diperbolehkannya mani­pula­si data yang disampaikan WP kecuali untuk tiga kasus. Kasus yang dimaksud adalah terorisme, narkotika, dan perdagangan manusia.

“Data WP tak boleh diotak-atik kecuali tiga kasus itu. Di luar itu semua tak boleh sama sekali,” kata Tito saat menggelar jumpa pers bersama Sri Mulyani itu.

Instruksi kedua yang dibe­rikan oleh Tito adalah seluruh jajaran kepolisian tak boleh membocorkan informasi WP yang melaporkan pajaknya ke skema Pengampunan Pajak.

Instruksi itu diberikan lan­taran ancaman hukuman yang diberikan bagi pembocor infor­masi itu adalah kurungan penjara selama lima tahun.

Intinya, kata Tito, data yang dimiliki WP sama sekali tak boleh diganggu demi mem­be­rikan kemudahan dan jaminan bagi penerima skema Pengam­punan Pajak tersebut. Komitmen itu juga sudah dijadikan nota kesepahaman bersama antara Polri, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kejaksaan Agung.

“Jadi siapapun yang mem­bocorkan akan kami proses hu­kum,” ujarnya.

Sedangkan instruksi terakhir yang disampaikan Tito adalah tentang bagaimana satuan Polri membangun iklim investasi yang baik. Tujuannya, agar para inves­tor merasa nyaman untuk berin­vestasi di Tanah Air.

Bagi Tito salah satu indikator iklim investasi yang baik adalah terjaganya keamanan di seluruh wilayah. Dengan begitu maka para investor pun tak perlu takut untuk menanam saham di Indonesia.

Sementara itu,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengins­truk­sikan pejabat eselon I hingga III Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja keras dalam me­ngim­plementasikan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Am­nesty) di Indonesia. Jokowi me­ngi­ngatkan, Direktur Jenderal Pajak sebagai pelaksana tugas di lapangan harus siap.

“Kami (pemerintah) sudah mati-matian. Proaktif dan jangan malah menakut-nakuti,” ujar Jokowi di Istana Negara, Kamis (28/7).

Ia menuturkan, jajaran Ditjen Pajak harus aktif menjemput bola dan siap melihat momentum. Antusiasme masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak cukup tinggi. Buktinya, masya­rakat yang datang ramai ketika kebijakan ini disosialisasikan.

Belum lama ini, Jokowi turun langsung dalam menso­sia­lisasi­kan tax amnesty di Surabaya, Jawa Timur. Jumlah undangan sekira 2.000 orang, namun yang hadir justru mencapai 2.700 orang. Di Medan, sekitar 3.500 orang memadati sosialisasi pengam­punan pajak.

“Kesempatannnya ada. Seka­rang, tergantung internal kita. Bisa melayani dan merangkul mereka atau tidak. Kuncinya di situ,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia mengatakan, dirinya akan terus mensosialisasikan langsung tax amnesty ke sejumlah kota, antara lain Makassar, Bandung, Jakarta, termasuk luar negeri, seperti Singapura.

“Saya akan datang sendiri. Ingin memberi pesan pe­me­rintah serius dan all out (habis-habisan) soal masalah ini,” katanya. (h/cnn)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]