Dipenda Tak Maksimal Tagih Pajak


Senin, 01 Agustus 2016 - 11:30:16 WIB

Padang, Haluan—Da­lam Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan tim gabungan pengawas dan penertiban pajak daerah Selasa (26/7) lalu, masih banyak rumah makan yang tidak menggunakan struk atau bill resmi dari Pemko Padang.

Mereka  menggunakan struk harga sendiri sehingga tidak mengenakan pajak untuk konsumen.

Menanggapi itu, Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, masyarakat atau pemilik resto­ran di Kota Padang  harus pro aktif dalam membayarkan pajak.

Hal tersebut sesuai  Pera­turan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Pajak Restoran ada­lah pa­jak atas pelayanan yang dise­diakan oleh restoran.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau mi­numan dengan dipungut baya­ran.

Yang mencakup  rumah makan, kafetaria, kantin, wa­rung, bar, dan sejenisnya ter­masuk jasa boga/katering.

“Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp5 juta per bulan. Sehingga, pe­nger­tian dan objek pajak ter­sebut cukup banyak pe­milik atau pengelola usa­ha restoran yang dapat dikenakan Pajak Res­toran,” katanya.

Ia menilai, dari hasil sidak yang dilakukan tim gabungan pengawas dan pe­nertiban pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang, sejauh ini masih belum efektif.

Hal ini karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama pemilik atau penge­lola restoran dan bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran itu sendiri di Kota Padang.

“DPRD Kota Padang,  te­rus mendorong dinas terkait  serius  menjalankan tu­poksi­nya dalam mencapai pening­katan pendapatan daerah, dinas terkait jangan separuh hati,” katanya.

Ia menegaskan jangan ada permainan dari oknum  atau mafia pajak yang sengaja ingin memperkaya diri dengan tidak mensetorkan pajak restoran yang telah dipungut. 

“Kepala Dinas terkait harus tegas dalam hal ini, jika tidak ingin bermasalah dengan hu­kum,”tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pa­dang Adib Alfikry menga­takan, alasan yang dikemu­kakan pemilik restoran dibuat-buat.

 Ia yakin,  tidak akan ada masyarakat yang enggan mem­bayar pajak saat membayar bill.

“ Dalam waktu dekat,  akan ditindaklanjuti  bersinergi pada Dinas Pariwisata. Sebab pem­binanya dari Dinas Pariwisata. Kami akan melakukan tin­dakan selajutnya dengan sosi­alisasi dan membina pengusaha restoran,” katanya.

“Kami,  akan pasang stiker pada rumah makan yang tidak bayar pajak. Jika  membandel,  tindakan selanjutnya adalah melakukan tindak pidana ri­ngan (tipiring)  hingga penca­butan izin usaha mereka,” tutupnya.(h/ade)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 16 September 2016 - 04:04:56 WIB

    Gagal Capai Target, Dipenda Digabung dengan BPKA

    Padang, Haluan — Komisi I DPRD Kota Padang menilai, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Pa­dang gagal mencapai target yang telah ditetapkan..
  • Rabu, 03 Februari 2016 - 03:14:51 WIB

    Target Pajak Dipenda Rp260 Miliar

    PADANG, HALUAN— Pada 2016 ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang menargetkan perolehan pajak sebesar Rp260 Miliar. Demikian dikatakan Kepala Dipenda Adib Alfikri pada Haluan, Selasa (2/2)..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]