Jokowi dan Menteri Baru


Selasa, 02 Agustus 2016 - 03:22:57 WIB
Jokowi dan Menteri Baru Ilustrasi.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), 22-28 Juni 2016 dengan jumlah responden 1.027 orang terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Survei tersebut menyatakan 67 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi sedangkan  30 persen menyatakan tidak puas. Jika membandingkan dengan data survei SMRC, Juli 2015 kepuasaan  masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi hanya 41 persen dengan ketidakpuasan sebesar 55 persen.

Dengan naiknya ke­pua­saan masyarakat terhadap Jo­kowi secara tidak langsung ber­hubungan dengan bagus­nya kerja para menterinya. Namun sebaliknya Jokowi melakukan rehsuffle terhadap beberapa menteri. Alasan per­gantian ini sulit diasumsikan, alasan kerjanya tidak bagus, merangkul kepentingan par­pol, ormas atau memang para menterinya ini membahayakan Jokowi untuk naik periode kedua  tahun 2019.

Rabu (27/7) pukul 14.00 di Istana Negara Jokowi me­ngumumkan rehsuffle kabinet kerja dengan masuknya pem­bantunya yang baru dan terj­adinya rotasi jabatan beberapa menteri. Pertama, Budi Karya Sumadi, direktur angkasa pura II ini ditarik Jokowi ke istana untuk mengantikan Ignatius Jonan. Jonan memang sering membuat kejutan terhadap publik dengan aksi-aksinya yang tegas. Pada masa Jonan-lah beberapa maskapai pener­bangan menjadi was-was. Per­soalan tiket pesawat murah  yang tidak menjamin ke­ama­nan penumpang.Prestasi Jo­nan yang menurut sebagian publik baik tidak menjamin nasibnya bisa bertahan lama di jajaran kabinet kerja.  Jonan yang pernah berbeda pendapat dengan Jokowi soal tranportasi online (Gojek). Saat Jonan mengeluarkan peraturan pela­rangan terhadap kendaran berbasis jaringan. Sorenya presiden Jokowi me­nge­luar­kan peraturan yang berbeda dengan membatalkan pera­turan menteri perhubungan. Selain masalah itu, Jonan juga sering bersinggungan dengan Ahok dengan kebijakan Gu­ber­nur DKI Jakarta itu. Jonan menjadi menteri yang diten­dang dari istana setelah bebe­rapa kali bermasalah dengan Ahok. Sama halnya Rizal Ramli (RR) yang suka me­ngusik proyek reklamasi DKI Jakarta. Pada akhirnya nasib RR sama dengan Jonan.

Kedua, Archandra Tahar (AT), mendapat kepercayaan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ar­chan­dra menggantikan Sudir­man Said (SS) yang tak lagi ma­suk kabinet. Digantinya SS dengan  AT untuk mengelola bidang ESDM di Indonesia menurut saya bukanlah ma­salah tidak bagusnya kiner­janya. Masalahnya SS berbeda pendapat dengan Jokowi ten­tang Blok Masela dan Freefort. Polemik yang terjadi antara  SS dengan RR (Menteri Ke­mari­timan) menyebabkan kedua menteri ini ditendang dari istana.

Masalah itu hanya bagian terkecil SS dikeluarkan dari istana. Yang lebih utama SS tak bisa dilepaskan sebagai orangnya JK. Jokowi tidak menginkan orang yang berada dibawah jajaranya melawan. SS dalam masa menjalankan jabatanya tidak bisa membaca visi politik Jokowi.

Ketiga, Airlangga Hartato (AH) mendapat jabatan seba­gai Menteri Perindustrian, menggantikan Saleh Husin. Masuknya kader Partai Golkar ke jajaran kabinet kerja tidak bisa dilepaskan dari dukungan partai beringin kepada Jokowi. Beberapa hari setelah Jokowi mengumumkan komposisi kabinet yang baru. Partai Golkar mengadakan rapimnas yang menyatakan dukungan penuh terhadap Jokowi seba­gai presiden tahun 2019. AH adalah upaya Jokowi me­rang­kul parpol untuk masuk de­ngan membentuk koalisi ge­muk.  Masuknya menteri yang berasal dari partai beringin secara tidak langsung Golkar mengumumkan kesiapannya untuk bersama Jokowi.

Keempat, Prof. Muhajir, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dibe­ri kepercayaan untuk menjabat Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Bas­wedan. Pergantian Anis de­ngan Muhajir saya memiliki dua alasan tentang ini, (1) Anis memberikan kemer­de­kaan dan kebebasan buku-buku yang berhaluan kiri untuk beredar. Desakan bebe­rapa kalangan yang ingin melarang buku tersebut bere­dar. Anis mengajarkan kita semua untuk tidak mem­be­leng­gu ilmu pengetahuan. Bagi Jokowi ini adalah masa­lah yang menganggu orang-orang disekitarnya, makanya sejak awal saya mengatakan ideologi Jokowi masih kabur antara seorang nasionalis, sosialis atau kapitalis.

(2) Anis dianggab mem­ba­ha­yakan Jokowi untuk maju ke pe­­riode kedua tahun 2019. Anis yang berupaya mem­be­rikan kesejahteraan  guru serta mengurangi beban tugas bagi siswa. Anis menjadi sosok inspiratif dunia pendidikan, anjuran Anis yang meminta orang tua mengantarkan anak pada hari pertama sekolah beberapa waktu lalu. Banyak yang mengartikan Anis sedang mendekatkan antara orang tua dengan sekolah. Pendidikan bukan hanya tugas guru tetapi orang tua. Anis diasumsikan sedang membangun modal sosial untuk tahun 2019. (3) Mengganti Anis dengan Mu­hajir tidak bisa dilepaskan dari keinginan Jokowi merang­kul Muhamadiyah dalam ja­jaran kabinet kerja.

Kelima, Eko Putro Sanjoyo (EPS) , politisi Partai Ke­bangkitan Bangsa (PKB) meng­­gantikan posisi rekan sesama partainya, Marwan Jafar (MJ) yang dicopot dari jabatan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Trans­migrasi. MJ selama menjabat bermasalah dengan penge­lolaan pendamping desa yang tidak tranpran.

Kenam, Asman Abnur (AA), representasi dari Partai Ama­nat Nasional (PAN) meng­gantikan Yuddy Chrisnandi (YC). AA lagi-lagi menjadi bagian deal-deal politik Jo­kowi dengan parpol yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi. PAN yang dulunya mendukung Prabowo-Hatta cukup sabar menunggu masuk istana, sama halnya langkah Golkar yang satu barisan de­ngan PAN pada 9 Juli 2014.

 Ketujuh, Sri Mulyani (SM) kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, meng­gan­ti­kan Bambang Brodjonegoro (BB). Kepulangan SM ke Indo­nesia setelah menjadi orang nomor dua Bank Dunia me­nimbulkan tanda tanya dan du­kungan beberapa pihak. SM se­lain masih diduga masih memiliki hubungan dengan kasus Bank Century yang terbengkalai. SM adalah refre­sentatif yang tidak diinginkan PDI-P. Dalam posisi ini Jokowi sedang menunjukan kuatnya  ia sebagai presiden yang tidak bisa diintervensi dengan mu­dah, sekalipun Megawati.

Kedelapan, Enggar Lukita politisi Partai Nasdem  yang pernah menjadi Ketua Real Estate Indonesia (REI) di­angkat menjadi Menteri Per­dagangan, menggantikan Tho­mas Lembong yang dige­ser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pergantian Thomas merupakan akibat gagalnya ia memberikan harapan terhadap kondisi perdagangan Indo­nesia. Enggar dipilih untuk membantu Jokowi, selain ini adalah pengganti jatah Nas­dem yang dulunya Menko­pulkam, Tedjo, harus diganti dengan Luhut Binsar Pan­jaitan (LBP).

Kesembilan, Wiranto  yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanur dia dipercaya Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Ko­ordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Lu­hut Binsar Pandjaitan. Diang­katnya Wiranto menjadi Men­kopolhukam menjadi tanda tanya besar tentang kemba­linya kita kepada romantisme 1998. Pertarungan politik ma­sa lalu akan kembali di ma­sa sekarang. Jokowi sedang mem­pertemukan Wiranto de­ngan Prabowo Subianto dalam panggung formal pemerintah dan oposisi.

Kesepuluh, Sofyan Djalil kembali mendapat jabatan tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Men­teri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dia menggantikan Ferry Mursidan Baldan.  Ber­tahankanya Sofyan dijajaran kabinet tidak bisa dipungkiri Sofyan adalah anak emas  Jusuf Kalla, sama halnya LBP dan Rini Soemarno yang men­jadi anak emas Jokowi.

Kesebelas, Tom Lembong akan bergeser posisi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menggantikan Franky Siba­rani. Sedangkan Franky di­ang­kat menjadi wakil men­teri peridustriaan sebagai orang kedua belas yang men­­da­pat­kan posisi baru.  Ter­kahir, LBP digeser men­jadi menteri kema­ritiman menggantikan Rizal Ramli. Pergantiaan ini bukan hanya berhubungan dengan tujuan deal-deal politik Joko­wi tetapi juga sebagai langkah penguatan politik kema­riti­man Jokowi yang men­duet­kan LBP-Wiranto. Per­gan­tian kabi­net yang sebelumnya dan seka­rang, inilah kabinet asli Joko­wi yang ditunjukan secara bertahap. (*)

 

ARIFKI
(Pengamat Politik)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 23 Oktober 2019 - 11:44:37 WIB

    Bahlil Lahadalia, dari Sopir Angkot, Punya 10 Perusahaan dan kini Menteri Jokowi

    Bahlil Lahadalia, dari Sopir Angkot, Punya 10 Perusahaan dan kini Menteri Jokowi Serba keterbatasan dalam hidupnya tak membuat pria yang besar di Papua ini berkecil hati. Ia coba hidup mandiri mulai sebagai sopir angkot hingga buka usaha sendiri. Puncaknya, Bahlil Lahadalia sukses sebagai pengusaha dan be.
  • Selasa, 30 Juli 2019 - 23:14:27 WIB

    Surat drg Romi Kepada Jokowi: Pak Presiden, Saya Mohon Keadilan

    Surat drg Romi Kepada Jokowi: Pak Presiden, Saya Mohon Keadilan PADANG,HARIANHALUAN.COM- Dokter gigi Romi Syofpa Ismael tengah memperjuangkan nasibnya yang mengalami diskriminasi gagal menjadi (PNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, karena kondisi disabilitas. .
  • Selasa, 22 November 2016 - 00:38:35 WIB

    Kemesraan Jokowi-Prabowo

    Sejak unjuk rasa Aksi Bela Islam Jilid II, 4 No­vomber 2016 lalu, Presiden Joko Widodo mu­lai membuka diri terhadap sejumlah pi­hak. Jokowi secara intens membangun ko­munikasi dan silaturahmi dengan sejumlah alim ulama, p.
  • Senin, 07 November 2016 - 00:43:41 WIB
    MISTERI AKTOR POLITIK :

    Akankah Jokowi Menuai Badai?

    Pernyataan Presiden Jokowi soal adanya aktor politik yang menunggangi Aksi Bela Islam II, Jumat (4/11) lalu, kini masih menjadi misteri. Karena, saat menggelar jumpa pers usai rapat terbatas, Sabtu (5/11) dinihari, karena jum.
  • Senin, 03 Oktober 2016 - 03:29:31 WIB

    Quo Vadis Reformasi Hukum di Era Jokowi

    Quo Vadis Reformasi Hukum di Era Jokowi Cakupan reformasi hukum sangatlah luas, yang dapat meliputi reformasi konstitusi, reformasi legislasi, reformasi peradilan, reformasi aparat penegak hukum (apgakum), penegakan hukum untuk pelanggaran HAM serta menumbuhkan bud.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]