PASCAPERTIKAIAN SIJUNJUNG-DHARMASRAYA

Titik Koordinat Batas Berbeda


Selasa, 02 Agustus 2016 - 03:35:58 WIB

PADANG, HALUAN — Tahun ini Pemprov akan fokus menyelesaikan tapal batas di enam kabupaten/kota yang bermasalah, termasuk tapal batas Dharmasraya dan Sijunjung.

“Enam daerah itu masing-masing tapal batas Padang Pariaman dengan Kota Pariaman, Padang Pariaman dengan Kota Padang, Kabupaten Solok dengan Dharmasraya, Sijunjung dengan Dhar­masraya, Tanah Datar dengan Padang Panjang, dan Agam dengan Tanah Datar,” kata Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar, Mardi.

Sebenarnya, lanjut Mardi, yang memicu per­masalahan di Sijunjung dan Dharmasraya hanya karena pemasangan spanduk selamat datang yang dipasang di zona abu-abu. Atau dengan kata lain, zona yang masih dalam pembahasan. 

“Untuk masalah tersebut, bupati kedua daerah sudah bertemu dan rapat bersama gubernur, dan asisten 1 membahas tapal batas,” katanya.

Tapal batas kedua daerah ini masih bermasalah karena, keduanya sama-sama mengajukan bukti yang berbeda. Dalam hal ini, terjadi perbedaan titik koordinat dan bukti keduanya membuat Pemprov tidak bisa menentukan tapal batas untuk kedua daerah ini. 

Ia juga mengatakan, Jumat (5/8) mendatang wakil gubernur akan melakukan kunjungan langsung ke dua daerah ini untuk membicarakan secara langsung dan akan mengundang sejumlah tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana masing-masing tapal batas.

“Jika tidak juga ditemukan solusi, maka akan diambil jalan tengah untuk dikembalikan pada Kemendagri,” katanya.

Telusuri Penyebab Pertikaian

Komisi I DPRD Sumbar juga berencana turun ke Sijunjung dan Dharmasraya, Rabu dan Kamis mendatang (3-4 Agustus, red).

“Kita akan telusuri nanti saat pertemuan dengan Pemkab Sijunjung dan Dharmasraya Rabu depan,” tutur Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Mu­nandar didampingi anggota komisi Siti Izzati Aziz, Senin (1/8) di Padang.

Menurut Aristo, jika terjadi pertikaian antar dua daerah, baik menyangkut tapal batas dan masalah lain, sudah kewajiban provinsi untuk me­nye­lesaikannya. Pada pertemuan nanti, pihaknya akan mencari tahu pemicu pertikaian. Untuk penyelesaian, pemerintah dua kabupaten itu diminta merangkul niniak mamak.

“Niniak mamak dinilai wajib untuk dilibatkan. Mereka memiliki peran penting dalam tatanan sosial masyarakat,” tambah Siti. 

Apalagi, kata dia, persoalan masyarakat per­batasan tak bisa dilepaskan dari tanah ulayat yang mereka dimiliki. Tak hanya itu, Aristo juga mengimbau masyarakat dua daerah tersebut, agar sama-sama menahan diri. Dengan demikian ke­mungkinan terulangnya konflik dimasa mendatang bisa dihindari.

Sebelumnya, karena persoalan tapal batas, pada Jumat (29/7) ratusan warga Parit Rantang, Kenagarian Kunangan, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung membakar 10 unit rumah warga Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. (h/len/rin)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]