PT KAI DUKUNG LANGKAH KAJATI

PH : Perkara BMP Tidak Layak


Selasa, 02 Agustus 2016 - 03:37:39 WIB

PADANG, HALUAN — PT Ke­reta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar mengapresiasi langkah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar untuk menuntaskan pe­rkara PT KAI dengan PT BMP.  Sementara Penasehat Hukum PT Basko Minang Plaza menilai, perkara yang dilaporkan KAI tidak layak dilanjutkan.

Ketua Tim Penasehat Hukum PT KAI, Miko Kamal dalam jumpa pers di Kantor PT KAI Divre II di Simpang Haru, Padang, Senin (1/8) mendukung pernyataan Kajati yang terbit di media tanggal 23 dan 25 Juli 2016 untuk menun­taskan  laporan PT KAI yang sudah di­ajukan sejak tahun 2011 lalu.

“Kami meminta Kajati me­netapkan posisi hukum Basrizal Koto selaku pemilik BMP yang telah dilaporkan PT KAI meng­gunakan surat palsu dalam proses menerbitkan sertifikat hak guna bangunan  nomor 200, 201 dan 205. Basko sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2012 lalu,” ujar Miko.  

Dalam kronologisnya, Miko mengatakan sebelum tahun 2010, pihak BMP berstatus sebagai penyewa tanah PT KAI seluas 2000 meter yang berada di bela­kang areal Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Karena di tahun 2010 dan 2011 pihak Basko sudah tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa, maka PT KAI mela­kukan penertiban. Namun, saat tim KAI turun ke lokasi pada 2011, tahu-tahu pihak BMP su­dah memiliki sertifikat tanah yang sah.

Miko juga mengklaim bahwa pihak PT KAI sudah menang sampai di Mahkamah Agung dalam perkara gugatan wan pres­tasi dan sudah memerintahkan untuk mengeksekusi lahan seng­keta tersebut. Namun, pihak BMP mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan hingga sekarang putu­sannya belum keluar.

Tidak Layak

Menanggapi keterangan PT KAI itu, penasehat hukum BMP Erizal Effendi menegaskan, bahwa laporan PT KAI tahun 2011 itu, tidak layak lagi dilanjutkan.

“PT KAI sampai sekarang tidak bisa membuktikan bahwa lahan yang diklaim miliknya itu adalah miliknya. Kalau KAI yakin punya bukti, silakan gugat ke pengadilan,” ujar Erizal.

Sebelumnya, kata dia, KAI sudah menggugat Kantor Perta­nahan Kota Padang untuk membatalkan sertifikat HGB 200, 201 dan 205. Nyatanya sampai ke MA, gugatan itu NO. Artinya, hingga hari ini, sertifikat HGB atas nama Basrizal Koto itu sah secara aturan hukum Negara RI.

Menurut Erizal, laporan PT KAI ke Polda Sumbar itu sudah empat kali bolak-balik dari polisi ke kejaksaan. Sesuai Surat Kese­pakatan Bersama MA, Kejaksaan Agung, Menkumham dan Kapolri Nomor 009/KMA/SKB/V/2010, pada angka 8 secara tegas dinya­takan, apabila berkas perkara sudah tiga kali diajukan pihak penyidik dan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak bisa dilanjutkan.

“Demi adanya kepastian hu­kum, kami sudah mengajukan surat untuk menghentikan penyi­dikan perkara ini ke Polda Sumbar dengan tembusan ke Kajati, Kaba­reskrim dan Jampidum,” kata Erizal yang berjanji akan menjelaskan secara detail kepada pers, Selasa (2/8) hari ini. (h/mg-ang/rk)   

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]