SIDANG KASUS MUNIR

Nama SBY Kembali Disebut-sebut


Rabu, 03 Agustus 2016 - 03:56:46 WIB

JAKARTA, HALUAN — Nama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali disebut dalam sidang sengketa informasi terkait dengan belum dibukanya hasil investigasi pembunuhan aktivis Munir hingga kini.

Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Selasa (2/8), menggelar sidang pemeriksaan terhadap saksi yakni mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus tewasnya Munir.

Sengketa itu bermula dari permohonan yang diajukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ter­hadap Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan belum dibukanya hasil investigasi tersebut.

Saksi yang dihadirkan adalah Hendardi, mantan anggota TPF dan Usman Hamid, mantan se­kretaris TPF. Sidang pemeriksaan saksi dipimpin oleh Wakil Ketua KIP Evi Trisulo Diana Sari.

Pihak pemohon yakni Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras Yati Andriani mem­pertanyakan hasil laporan TPF atas kasus meninggalnya Munir. Hal itu mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan TPF, di mana pemerintah wajib mem­beritahukan hasil temuannya.

Di dalam persidangan, sebagai saksi pertama, Hendardi menga­takan TPF sudah memberikan laporan hasil investigasi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden periode 2004-2009. Namun sejak laporan tersebut diserahkan, SBY belum pernah secara terbuka mengung­kapkan hasil invetigasi TPF.

"Saya memberikan kesaksian bahwa laporan TPF itu diberikan kepada Presiden melalui ketua TPF Brigjen Marsudi Hanafi," ujarnya, di Gedung PPI, Jakarta, Selasa (2/8).

Menurutnya, Presiden seha­rusnya memberitahukan hasil inves­tigasi yang telah dilakukan oleh TPF. Dia menuturkan TPF saat itu me­min­ta maaf karena tak bisa me­ngung­kapkan seluruh hasil inves­tigasi. Di­ke­tahui, Munir dibunuh saat melakukan perjalanan dari Jakarta me­nuju Amsterdam, Belanda, pada Sep­tember 2004, melalui racun arsenik.

Saksi kedua, Usman Hamid menyatakan TPF sudah melakukan pertemuan lima kali dengan Pre­siden SBY. Pada pertemuan per­tama yakni pada 3 Maret 2005, dihadiri oleh Ketua Komnas Pe­rem­puan Kumala Chandra, Retno Marsudi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Ketua dan Wakil Ketua TPF.

Namun untuk pertemuan de­ngan SBY selanjutnya dari 11 Mei 2005, 18 Mei 2005, 19 Juni 2005 dan 24 Juni 2005 hanya dihadiri TPF. "Semua laporan kami berikan pada SBY, namun kewenangan untuk mempublikasikan tetap berdasarkan dari SBY," kata Usman.

Dia menambahkan setiap nama yang diduga terlibat dalam rencana pembunuhan Munir sudah masuk dalam dokumen yang diserahkan kepada SBY. Namun, publikasi terhadap masyarakat tetap berada di tangan SBY yang saat itu masih menjabat sebagai presiden.

Meski demikian, TPF, je­lasnya, sempat mengalami perom­bakan formasi usai menjalani lima pertemuan tersebut. Perombakan ini bertujuan untuk mengganti anggota yang tidak aktif dalam melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan Munir. Sidang sengketa informasi itu akan di­lanjutkan kembali pada 18 atau 19 Agustus nanti.  (h/cnn)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]