SERTIFIKAT BASKO HOTEL DAN MALL SAH

BMP Minta Kepastian Hukum


Rabu, 03 Agustus 2016 - 04:36:35 WIB
BMP Minta Kepastian Hukum KUASA dan penasehat hukum Basko dan PT Basko Minang Plaza (BMP), Erizal Efendi (kiri) didampingi GM Basko Grand Mall, Robby Wiryawan dalam jumpa pers dengan wartawan di Basko Hotel, Selasa (2/8) siang. (NASRIZAL)

PADANG, HALUAN —Pe­ngusaha H Basrizal Koto meminta agar jangan ada lagi pihak-pihak yang mem­ba­ngun opini bahwa Basko Hotel dan Basko Grand Mall telah mencaplok tanah negara.

"Semua lahan tempat berdirinya hotel dan mall yang dulunya bernama Mi­nang Plaza itu, dari awal berdiri sampai hari ini, me­miliki sertifikat sah. Negara Republik Indonesia yang menerbitkan sertifikat itu melalui Badan Pertanahan Nasional," kata Basko, pang­gilan akrab pengusaha Mi­nang ini, kepada Haluan  melalui telepon, tadi malam. 

Hal itu disampaikan Bas­ko terkait masih belum tuntasnya permasalahan se­bagian lahan yang diklaim PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar, seba­gai miliknya itu. Malah, pihak KAI, menurut Basko, berusaha membangun opini, bahwa dia dan PT Basko Minang Plaza (BMP) telah mencaplok tanah negara.

PT KAI mendeklarasi­kan dirinya bagian dari ne­gara, sementara sertifikat lahan Basko Hotel dan Mall, juga diterbitkan negara. Jika ada yang tidak benar, kata Basko, semestinya negara, melalui  Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau penga­dilan yang harus mengorek­sinya.

"Sampai detik ini, belum ada satupun putusan pe­ngadilan, baik peradilan tata usaha negara maupun pera­dilan umum yang mem­batal­kan sertifikat itu. Jika putu­san itu ada, saat ini juga akan saya serahkan lahan itu," ujar Basko.    

Sebagai pengusaha pri­bumi yang merintis usaha dari bawah, Basko menegas­kan, dirinya belum pernah mendirikan usaha atau mela­kukan tindakan yang 'aneh-aneh' dan melanggar hukum. Baik di Riau, di Kepri, di Jakarta apalagi di kampung halamannya sendiri di Ranah Minang.     

"Terus terang, sejak beberapa tahun belakangan saya merasa tidak nyaman lagi investasi di kampung," kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR), tiga periode ini.

Untuk itu, Basko meminta kepada semua pihak, terutama penegak hukum dan pemerintah daerah, untuk saling meng­hor­mati dan menjaga agar adanya kepastian hukum.

Kepastian Hukum

Menyangkut kepastian hu­kum ini, kuasa dan penasehat hukum Basko dan  PT Basko Minang Plaza (BMP), Erizal Efendi dalam jumpa pers dengan wartawan di Basko Hotel, siang kemarin, mengungkapkan pihak­nya sudah memasukkan gugatan baru kepada Pengadilan Negeri Padang. PT KAI Divre II Sumbar digugat dalam perbuatan melawan hukum, telah merusak jalan pintu masuk Basko Hotel dan Mall pada tanggal 6 Juni 2015 lalu.

PT KAI Divre II Sumbar, papar Erizal, sudah dua kali melakukan perbuatan melawan hukum di areal Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Pertama, pada 1 November 2011. Kedua pada 6 Juni 2015.  Pada peristiwa per­tama, PT KAI merusak dan me­masang plang besi di atas lahan Basko Hotel yang nyata-nyata memiliki sertfikat sah. Peristiwa kedua pimpinan dan karyawan PT KAI merusak paving blok jalan pintu masuk Basko Hotel, yang sudah ada surat ukur dari BPN atas nama BMP.

Selain menggugat secara per­data, pihak BMP dan Basrizal Koto juga melaporkan tindak pidana pengrusakan secara ber­sama-sama dan penghinaan yang diduga dilakukan Vice Presiden PT KAI Sumbar waktu itu, Ari Soepriadi.  Namun, laporan pi­dana ini, sampai sekarang belum satupun yang tuntas penanga­nannya.

Sementara di sisi lain, dua laporan pidana dari PT KAI ke Polda Sumbar, diproses. Satu sudah diputus pengadilan, yakni menghukum petugas keamanan Basko Hotel yang membuka pa­lang besi yang dipancang di areal Basko Hotel yang resmi memiliki sertifikat. Satu lagi laporan polisi dari PT KAI yang menuduh Bas­rizal Koto telah menggunakan surat palsu dalam menerbitkan sertifikat.

"Laporan atas klien kami, Bapak Basrizal Koto ini sudah lebih lima tahun prosesnya. Dari surat Polda yang kami terima, jaksa penuntut umum sudah empat kali mengembalikan berkas untuk diperbaiki (P-19)," kata Erizal Efendi didampingi GM Basko Grand Mall Roby Wiryawan dan tim kuasa hukum BMP.

Berdasarkan fakta itu, kata Erizal, sesuai Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian RI Nomor 009/KMA/SKB/V/2010 pada angka 8, pihaknya sudah mengajukan surat ke Polda Sumbar untuk meng­hentikan penyidikan perkara tersebut.

Angka 8 dari SKB itu secara tegas menyatakan, demi adanya kepastian hukum, apabila berkas perkara sudah tiga kali diajukan pihak penyidik dan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak bisa dilanjutkan.

"Nah, perkara klien kami ini, malah sudah empat kali dikem­balikan jaksa (P-19), berarti sudah sangat tidak layak. Kita percaya, jajaran Polda Sumbar tentu menghormati keputusan bersama yang disepakati Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua MA itu," kata Erizal Efendi.

Bersertifikat

Di bagian lain penjelasannya kepada wartawan cetak dan elek­tronik ini, Kuasa dan Penasehat hukum BMP dan Basko, Erizal Efendi memaparkan kronologis pendirian Basko Hotel dan Basko Grand Mall yang dulu bernama Minang Plaza.

Tahun 1990-an, kata Erizal, kliennya Basrizal Koto bersama sejumlah pengusaha Minang diundang ke Padang oleh Gu­bernur Hasan Basri Durin untuk membangun kampung halaman. Pengusaha itu antara lain Abdul Latief, Fahmi Idris, Aminuzal Amin, Nasroel Chas dan Is Anwar. Mereka pun sepakat mendirikan Nagari Development Coorpo­ration (NDC).

Namun, NDC tidak jalan, akhirnya Basrizal Koto atas duku­ngan Pemprov dan Pemko Padang mendirikan PT Basko Minang Plaza (BMP) tahun 1993 sesuai akta pendirian PT BMP Nomor: 49 tanggal 30 November 1993.

Tahun 1994, PT BMP mem­bangun Mall Minang Plaza (sekarang bernama Basko Grand Mall) di atas lahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 141 tanggal 10 Agustus 1996 terletak di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Surat Ukur No. 230 seluas 8.585 M2 tanggal 8 Januari 1996 atas nama PT BMP.

SHGB No.141 berasal dari lahan PT Pembangunan Padang yang telah dibebaskan PT BMP tahun 1992. PT Pembangunan Padang sebelumnya memiliki SHGB No.4 tahun 1984 yang berasal dari Tanah Negara Eigen­dom Verponding 1650 seluas 11.750 M2 yang telah berakhir haknya pada tanggal 18 Sep­tember 1993. Dari luas 11.750 M2 itu, PT BMP telah menyerahkan kepada negara untuk kepentingan pembangunan pelebaran jalan dan sungai seluas 3.165 M2. Penyerahan ini dengan sukarela tanpa ganti rugi. Dikurangi tanah yang diserahkan ke negara itu, bersisa lahan seluas 8.585 M2. Inilah lahan PT BMP yang ke­mudian menjadi SHGB No.141 tahun 1996. Di atas lahan ini, sekarang berdiri Basko Hotel dan Basko Grand Mall.

Untuk kepentingan jalan dan parkir dan atas persetujuan Pemko Padang, pada tahun 1994 Basrizal Koto membebaskan lahan di samping bekas SHGB 4 tahun 1984 atas nama PT Pembangunan Padang. Lahan di sebelah timur sisa Eigendom Verponding 1650 itu, saat itu ditempati sejumlah masyarakat antara lain Kasim Bakri, Nazar, M Yunus, Ahmad Sarkawi, Norma, Maimanah. Me­lalui panitia yang dibentuk Pemko Padang bersama Camat Padang Utara waktu itu, Drs. Fabian dan Lurah Air Tawar Timur, Basrizal Koto memberikan ganti rugi atas delapan rumah warga yang ada di sana. Sejak tahun 1994 itu, lahan yang sudah diganti rugi tersebut dikuasai oleh Basrizal Koto. Lahan tersebut dalam perkembangannya ditim­bun, dipagar dan sebagian diba­ngun jalan dan lahan parkir Basko Grand Mall dan Basko Hotel.

Setelah lahan yang dibebas­kan itu dikuasai belasan tahun oleh BMP, tahun 2010 Basrizal Koto mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Na­sional (BPN) Kota Padang. Semua persyaratan seperti surat per­mohonan, Surat Pernyataan Pe­nguasaan Fisik, Surat Keterangan Lurah dan Camat serta uang wajib ke Negara, Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lain-lain, dipenuhi oleh Basrizal Koto.

Karena semua persyaratan telah dipenuhi sesuai yang diten­tukan PP 24 tahun 1997, maka BPN Kota Padang menerbitkan SHGB No. 200 seluas 1.986 M2, SHGB No. 201 seluas 951 M2, SHGB No.203 seluas 1.719 M2, SHGB No.204 seluas 175 M2 dan SHGB No. 205 seluas 1.013 M2, semuanya atas nama H Basrizal Koto.

PT KAI Klaim

Lalu, pada 1 November 2011, perkara dengan PT KAI pun meletup. Perkara ini bermula dari sengketa hak, dimana PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II  Sumbar mengklaim, bahwa lahan parkir Basko Hotel dan Basko Mall yang sudah ada sertifikat itu, adalah milik mereka.  PT KAI mendasarkan kepemilikannya dengan adanya surat perjanjian sewa menyewa antara PT KAI dengan BMP. 

Berdasarkan klaim itu, sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa 1 No­vember 2011, pimpinan bersama ratusan karyawan PT KAI Divre II Sumbar berseragam lengkap, datang menyerbu dan masuk ke areal parkir Basko Hotel dan Mall. Bersama mereka juga datang sejumlah pekerja membawa pera­latan kerja seperti martil, mesin bor, alat las, pancang besi dan sebagainya. Mereka pun merusak paving blok dan memancang plang besi di areal Basko Hotel itu.

Pada tanggal 6 Juni 2015, peristiwa serupa terulang lagi. Kali ini lokasinya di pintu gerbang masuk Basko Hotel dan Mall, di samping Batalyon 133 Yudha Sakti. Meski sudah ada surat peringatan dari Kapolresta Padang untuk tidak melakukan tindakan itu, tapi ratusan karya­wan PT KAI di bawah pimpinan langsung Vice President Ari Soe­priadi, tetap nekad mengebor dan merusak paving blok jalan dan memancang plang besi di depan gerbang itu.

Dua kali tindakan PT KAI ke areal Basko Hotel dan Mall itulah, akhirnya yang berbuntut se­jum­lah perkara, baik di PTUN, Penga­dilan Negeri maupun ke Polresta Padang dan Polda Sumbar.

Gugatan PT KAI ke PTUN untuk membatalkan sertifikat HGB itu, sudah diputus MA dan inkracht. Putusannya, menolak gugatan PT KAI. Sedang gugatan wan prestasi yang diajukan PT KAI, sudah diputus MA dan sekarang dalam proses Penin­jauan Kembali (PK). Terakhir, Selasa (2/8) PT BMP memasukkan gugatan perbuatan melawan hu­kum ke PN Padang. (h/mg-ang/nas/rk)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Agustus 2016 - 03:37:39 WIB
    PT KAI DUKUNG LANGKAH KAJATI

    PH : Perkara BMP Tidak Layak

    PADANG, HALUAN — PT Ke­reta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar mengapresiasi langkah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar untuk menuntaskan pe­rkara PT KAI dengan PT BMP. Sementara Penasehat Hukum PT Basko Minang Pla.
  • Rabu, 01 Juni 2016 - 04:48:30 WIB

    Lima Disabilitas Ikut SBMPTN

    Lima Disabilitas Ikut SBMPTN PADANG, HALUAN – Sejumlah calon mahasiswa berkebutuhan khusus (disabilitas) ikut ambil bagian dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016 di Panitia Lokasi (Panlok) 17. Mahasiswa berkebutuhan khusus in.
  • Selasa, 31 Mei 2016 - 04:49:27 WIB

    Hari ini, 35.796 Peserta Ikuti SBMPTN

    Hari ini, 35.796 Peserta Ikuti SBMPTN PADANG, HALUAN – Hari ini (Selasa, red) 35.796 orang calon mahasiswa akan me­ngikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang diadakan Panitia Lokal 17. Selain ujian tulis atau Paper Based Test (PBT), ta.
  • Senin, 23 Mei 2016 - 17:37:05 WIB

    35. 717 Calon Mahasiswa Ikut SBMPTN

    PADANG, HALUAN — Universitas Negeri Padang (UNP) mencatat sebanyak 35.717 bakal calon mahasiswa ikut ambil bagian dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBM­PTN) 2016..
  • Jumat, 29 April 2016 - 11:59:03 WIB

    Eksis Perkenalkan Kiat Jitu Lulus SBMPTN

    PADANG, HALUAN — Menghadapi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016 Lembaga Bimbingan Belajar (Bimbel) Exis Padang mem­per­siapkan kiat-kiat jitu untuk lulus SBMPTN..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]