Mencegah Terjadinya (Kembali) Kabut Asap


Kamis, 04 Agustus 2016 - 04:45:38 WIB
Mencegah Terjadinya (Kembali) Kabut Asap Ilustrasi.

Masih segar di ingatan kita semua bencana kabut asap tahun 2015 yang lalu. Riau dan Sumsel menjadi daerah yang paling banyak di temukan titik api di pulau Sumatera. Akibatnya, selama hampir berbulan-bulan pulau andalas diselimuti oleh asap.

Hal ini membuat Riau ba­gaikan berada di negeri ka­yangan. Indahnya langit biru, awan, dan pancaran sinar matahari tidak terlihat lagi di langit bumi lancang kuning karena ditutupi oleh kabut asap. Semuanya berkubang di dalam kabut asap.

Masyarakat Riau di sana sini meraung kesakitan. Me­reka merasakan kesulitan untuk melihat lingkungan di sekitarnya karena jarak pan­dang yang kian tipis. Bahkan oksigen yang didapatkan se­cara gratis dari alam menjadi ‘’barang’’ langka dan mahal karena kualitas udara yang buruk sehingga mereka yang mulanya tidak punya riwayat penyakit pernapasan karena pekatnya kabut asap men­derita gangguan pernapasan. Tidak hanya itu saja, masya­rakat Riau harus rela membeli tabung oksigen dengan harga yang tidak murah demi me­menuhi pasokan oksigen bagi tubuh.

Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Tentunya belakangan ini kita telah merasakan hawa panas yang terasa menyengat di kulit. Pantauan satelit menemukan hotspot di beberapa wilayah di provinsi Riau bermunculan. Sepanjang Januari 2016 hing­ga awal Juli 2016 sekitar 1.300-1.5002 hektare areal lahan dan hutan terbakar di Riau. Ini jelas alarm bahaya.

Pengalaman pahit tahun lalu yang masyarakat Riau rasakan tentu kita tidak ingin bencana kabut asap terjadi terus menerus dan berulang-ulang di bumi lancang ku­ning. Sudah banyak derita dan akibat negatif lainnya yang kita rasakan. Mari belajar mengambil hikmah dari pe­nga­laman pahit tersebut. Saat­nya seluruh komponen ma­syarakat Riau bersatu padu dalam melakukan upaya nyata agar bencana kabut asap tidak terulang lagi dan pergi untuk selamanya dari bumi lancang kuning.

Penyebab Utama

Maraknya aksi illegal lo­ging dan pembakaran hutan untuk membuka lahan men­jadi faktor utama penyebab ‘’negara api’’ melancarkan serangan kabut asap ke pro­vinsi Riau. Hal ini tidak terle­pas dari perbuatan tercela para penguasa (white collar crime). Hutan dijadikan sebagai ko­mo­ditas transaksi ‘’jual beli’’ melalui pengeluaran izin pe­ngelolaan hutan.

Sektor kehutan ini sangat  rawan dikorupsi karena gam­pang dijadikan pundi-pundi untuk mendapatkan dana politik. Korupsinya tidak menggunakan anggaran ne­gara, tapi penyalahgunaan jabatan untuk pemberian izin yang menyimpang demi ke­pentingan pribadi. Sektor kehutanan menjadi sumber korupsi besar-besaran.

Menurut data lembaga Cen­ter for International Fo­res­try Research (CIFOR), menye­butkan dalam laporannya bulan lalu bahwa kepala da­erah mendapat uang suap dalam jumlah besar dari peru­sahaan-perusahaan perke­bunan yang memerlukan izin usaha. Dimana di temukan adanya indikasi bahwa lahan kerap sengaja dibakar demi mengklaim kepemilikan. Ba­nyak pihak yang mendapat keuntungan besar dari keba­karan ini.

Tercatata beberapa nama terkait yang telah di tetapkan oleh KPK  sebagai tersangka  yang  terbukti menyalah­gu­nakan wewenang dalam pener­bitan izin pemanfaatan hutan (IUPHHK-HT-HTI). seperti mantan Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), Arwin As (eks Bupati Siak), Asral Rahman (eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2002-2003), Syuhada Tasman (eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2003-2004) dan Burhanuddin Husin (eks kepala dinas kehu­tanan Provinsi Riau (2005-2006) serta  mantan gubernur Riau Annas Maamun yang terbukti menerima suap dari pengusaha sawit Gulat Medali Emas Manurungn yang kala itu merupakan ketua asosiasi petani kelapa sawit Indonesia cabang Riau (2014) .

Salah satu persoalan yang memberikan ruang terjadinya korupsi adalah ketidakpastian kawasan hutan. Di antaranya pengukuhan kawasan hutan yang tidak kunjung selesai hingga saat ini. kesemrawutan praktik perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan terutama terlihat dari ba­nyaknya perizinan yang dibe­rikan tidak sesuai dengan peruntukkan ruangnya. Bah­kan tidak jarang pula tum­pang tindih dengan perizinan lainnya yang punya kecen­derungan menerobos peratu­ran perundang-undangan atau peraturan di atasnya.

Di sisi lain, perubahan kawasan hutan maupun tata ruang yang ada pun diteng­garai lebih banyak digunakan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan usaha eksploitasi skala besar, bahkan bukan untuk masyarakat. Pihak peru­sahaan yang mengantongi izin dari pemda untuk mengelola hutan dengan seenaknya mela­kukan hal-hal yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di republik ini. Mereka kerap kali mem­per­kerjakan penduduk setempat hanya untuk membuka lahan baru dengan cara membakar hutan atau gambut demi mene­kan pengeluaran modal yang besar.

Jagalah Hutan

Hutan merupkan sumber kehidupan kedua terbesar setelah matahari di muka bumi ini. Hutan sebagai paru-paru dunia harus dijaga keles­tarian­nya demi keberlangsungan semua makhluk hidup di mu­ka bumi.

Ancaman kerusakan hutan baik itu yang disebabkan oleh bencana alam, apalagi ulah manusia (human eror) sangat jelas menimbulkan dampak negatif yang luar biasa besar­nya bagi kehidupan kita se­mua. Oleh karena itu diper­lukan kesadaran dan aksi nyata dalam menjaga keberlang­su­ngan hutan kita dengan meli­batkan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya melalui gerakan masif seperti kampanye, sosialisasi, dan edukasi. Ada beberapa upaya pencegahan supaya bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak terjadi kembali.

Pertama, seluruh stake­holder harus mengetahui ke­wa­jiban dan haknya terhadap lingkungan hidup sesuai de­ngan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlin­dungan dan Pengelolaan Ling­ku­ngan Hidup (UUPPLH). Setiap orang berhak atas  ling­ku­ngan hidup yang baik dan bersih. Pemda harus menjamin kualitas lingkungan di dae­rahnya karena ini menyangkut HAM dan amanat UUD 1945.

Pemda sebagai otoritas yang mempunyai wewenang mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk mengelola hutan harus memastikan sega­la administrasi yang berkaitan dengan lingkungan seperti Amdal harus melalui meka­nisme yang benar. Penyusun Amdal harus memilki serti­fikasi kompetensi penyusun Amdal (Pasal 28 UUPPLH). Komisi penilai Amadal juga harus memiliki lisensi dari menteri, gubernur atau bupati/walikota (Pasal 29 UUPPLH). Dalam melaksanakan tugas­nya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu (Pasal 30 UUPPLH).

Selanjutnya adalah mela­kukan kebijakan moratorium/jeda tebang yakni Penghentian sementara segala bentuk akti­vitas yang berpotensi merusak hutan baik kualitas maupun kuantitas dikawasan hutan dan kawasan non hutan guna menjamin kelestarian eko­sistim hutan dan keselamatan hidup manusia.

Kemudian Pemda memi­liki peran untuk melakukan pengawasan terhadap kor­po­rasi yang memegang hak pe­nge­lolaan hutan (Pasal 71 ayat (1) UUPPLH). Ada dua bentuk pengawasan yang dapat dila­ku­kan oleh pemda kepada pemegang izin usaha. (1) pem­da harus memaksa dan mewa­jib­kan audit lingkungan hi­dup yang dilakukan secara kom­­prehensif dan berkala ter­ha­dap usaha/kegiatan yang me­miliki resiko tinggi terha­dap lingkungan hidup dan pe­nang­gung jawab izin yang me­nun­jukkan ketidaktaatan ter­ha­dap peraturan pe­run­dang-undangan (Pasal 48 UUP­PLH).

Bagi pemgang izin/pe­nang­gung jawab usaha yang terbukti melakukan pence­ma­ran dan perusakan lingkungan harus dijatuhkan sanksi yang tegas mulai dari teguran ter­tulis berupa peringatan keras untuk melakukan penang­gulangan dan pemulihan fung­si lingkungan hidup, paksaan pemerintah (bestuurdwang) seperti penghentian sementara atau seluruh kegiatan produksi, uang paksa (dwangsom), denda (bestuurboete) sampai pem­bekuan atau pencabutan izin usaha (Pasal 76 UUPPLH).

(2). Menciptakan sistem informasi (Pasal 62 UUPPLH) yang menyediakan seluruh date base mulai dari urusan administrasi izin usaha dan laporan penataan pemegang izin/penanggung jawab usaha agar mudah di akses oleh berbagai pihak, terutama ma­syarakat untuk mengetahui sepak terjang perusahaan yang diberi izin, khususnya yang berdampak kepada lingku­ngan hidup dan jaminan hu­kum supaya bukti pencemaran atau perusakan lingkungan yang dibawa masyarakat ke­pada aparat penegak hukum dapat di respon dan ditindak lanjuti segera mungkin.

Dengan tersedianya sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat akan membantu memaksimalkan peran masyarakat terhadap lingkungan hidup seperti yang telah diatur dalam Pasal 70 UUPPLH yang meliputi; pe­nga­wasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, kebe­ratan, pengaduan dan penyam­paian informasi/laporan ke­pada aparat.

Kedua, dengan meman­fa­atkan perkembangan tek­no­logi satelit guna mendeteksi sedini mungkin terjadinya Karhutla. Salah satu gagasan dari pak Husnul Kausarian seorang dosen UIR yang di­muat pada portal berita Go­Ri­au.com (28/09/2015) patut di­realisasikan oleh pemerin­tah.

Dalam tulisannya tersebut, beliau menyarankan agar pe­me­rintah untuk segera mem­per­barui satelit NOAA buatan Amerika Serikat yang digu­nakan pemerintah dalam me­mantau hotspot memiliki banyak kekurangan seperti resolusinya yang terlalu ren­dah (besar dari 1 km) menye­babkan jumlah hotspot yang terdeteksi tidak dapat diten­tukan secara tepat dan sistem peringatan atau alarm titik api banyak mengalami kesalahan yang diakibatkan oleh panas matahari dan panas alami dari permukaan tanah bukan dari panas dari titik api.

Mengingat wilayah geo­grafis Indonesia yang beragam dan sangat luas, salah satu teknologi yang menurut be­liau pantas untuk digunakan adalah satelite remote sensing yang memiliki resolusi tinggi dengan cakupan area yang luas, memiliki pandangan sinoptik peristiwa yang berkai­tan dengan lingkungan, dan pengolahan komputerisasi semi-automatis dalam ana­lisa­nya serta biaya yang relatif ren­dah per satuan luas cakupan.   

Diusulkan juga kede­pan­nya pemprov Riau untuk mem­­buat Ranperda yang me­nga­­tur tentang persentasi ke­ter­­sediaan ruang untuk hutan dan rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hi­­dup (RPPLH) dengan mem­­per­­hati­kan karakteristik wila­yah Riau yang memiliki lahan gam­­but terluas di pulau Su­ma­te­­ra yakni 4,04 juta hek­tare (56,1 %) atau 45% dari luas da­ratan provinsi Riau dengan mem­perhatikan ke­ten­tuan da­lam PP No. 71 Ta­hun 2014 Ten­­tang Perlin­du­ngan dan Pe­nge­lolaan Eko­sistem Gam­but yang melarang membuka la­han gambut yang memiliki ke­te­balan lebih dari tiga meter. (*)

 

AGUNG HERMANSYAH
(Analis Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Unand, Padang)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 30 Oktober 2016 - 15:23:28 WIB
    BERKUNJUNG KE HUTAN NAGARI PULAKEK DAN KOTO BARU (2)

    Menolak Sawit, Mencegah Bencana Ekologi

    Menolak Sawit, Mencegah Bencana Ekologi Mereka sadar akan fungsi hutan sebagai sumber air, tempat berlindung satwa dan penghasil oksigen serta pencegah bencana ekologi.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]