SIDAK DPRD KE SAMSAT

Harus Jelas Biro Jasa dan Calo


Kamis, 04 Agustus 2016 - 04:56:42 WIB

PADANG, HALUAN — Meng­hindari praktik per­ca­loan yang kerap membe­ban­kan masyarakat, terhitung 11 Juli lalu Samsat Padang memperbolehkan pengu­rusan pajak dilakukan mela­lui pihak ketiga atau dikenal dengan istilah biro jasa.

Anggota Komisi III DP­RD Sumbar, Albert Hendra Lukman mengatakan, harus ada perbedaan jelas antara layanan yang diberikan biro jasa dengan calo-calo yang selama ini pernah ada.

“Masyarakat harus tahu apa perbedaan biro jasa dengan calo, kapan biro jasa bisa dimanfaatkan, dan be­rapa harga yang ditetapkan untuk satu kali bantuan pengurusan pajak. Jangan sampai biro jasa seperti calo yang dilegalkan,” papar Al­bert di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Sumbar ke Samsat Padang, Rabu (3/8) kemarin.

Ditambahkan Albert, mes­­­ti ada pengawasan se­hingga layanan biro jasa tak memberatkan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Sum­bar Iswandi Latif me­nye­but, 95 persen Penda­patan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak kenda­raan. Ka­re­nanya pihak Sam­sat diminta me­maksimalkan pene­ri­ma­an pajak dari masyarakat.

“Masyarakat harus diberi kenyamanan dalam mem­ba­yarkan pajak. Jika itu di­la­kukan penerimaan yang di­target dari bidang ini bisa di­capai,” tutur Iswandi.

Terkait kedatangan rom­bo­ngan DPRD Sumbar ke Sam­sat hari itu, dikatakan, tu­juannya adalah untuk melihat layanan yang dibe­rikan Samsat saat memungut pajak dari masyarakat. Sebab beberapa waktu lalu DPRD menerima laporan dari ma­syarakat tentang adanya dugaan percaloan di UPTD Samsat Padang

Pada Sidak hari itu, te­rangnya, Komisi III tidak menemukan persoalan yang berarti. Memang terlihat antrian panjang di bagian depan gedung kantor tersebut, tapi itu karena terbatasnya luas ruangan pelayanan. Untuk pungli tidak ditemukan.

Anggota Komisi III, H M Nurnas menambahkan mes­kipun hari itu tak ditemukan adanya masalah, tak bisa ditampikkan sejauh ini ma­sih ada laporan dari masya­rakat yang mengeluh tentang pe­layanan di Samsat.

Salah satunya berkaitan dengan sulitnya melakukan  pembayaran pajak bagi me­reka yang tak memiliki KTP. Guna memuluskan pem­ba­yaran, pemilik kendaraan yang tak punya KTP tadi kerap terjebak dengan calo yang menawarkan bantuan dengan bayaran mahal.

“Jika memang telah ada bi­ro jasa resmi yang tersedia di Samsat, kami minta itu di­sosialisasikan. ” sebut Nur­nas.

Menanggapi tentag biro jasa, Jaya Isman mengatakan, penunjukan biro jasa ini dari Dirlantas Pol­da Sumbar. Baru diben­tuk pada 11 Juli lalu di Pa­dang. (h/len)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]