CAPAIAN PAJAK SERET

Pemerintah Pangkas APBN 2016


Kamis, 04 Agustus 2016 - 04:58:25 WIB
Pemerintah Pangkas APBN 2016 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Seskab Pramono Anung (kiri) memberikan keterangan pers terkait kebijakan pemotongan anggaran dalam APBN 2016 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8). (ANTARA)

JAKARTA, HALUAN — Menteri Ke­uangan Sri Mulyani Indrawati me­mutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016. Hal ini lantaran target penerimaan negara dari perpajakan diperkirakan akan meleset hingga Rp219 triliun di bawah target.

Dia menyebut, anggaran belanja pemerintah yang akan dikurangi adalah Rp65 triliun, sementara dana transfer ke daerah dibabat hingga Rp68,8 triliun. Pemangkasan anggaran terutama ditu­jukan untuk aktivitas yang dianggap tidak menunjang program prioritas pemerintah.

“Terutama berkaitan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan dan bahkan termasuk belanja pem­bangunan gedung pemerintah yang belum dianggap prioritas saat ini,” katanya di Kompleks Istana Kepre­sidenan, Jakarta, Rabu (3/8).

Sri Mulyani mengaku akan berkoordinasi dengan para men­teri koordinator (Menko) dan Badan Perencanaan dan Pemba­ngunan Nasional (Bappenas) untuk me­nyisir belanja Kemen­terian dan Lembaga (K/L) agar belanja peme­rintah dapat dikura­ngi, tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk belanja prioritas.

“Tanpa mengurangi ko­mit­men pemerintah untuk belanja prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan, tunjangan profesi guru, tunjangan belanja kesehatan tetap diprio­ritaskan sebagai hal yang akan dijaga untuk tidak dilakukan pemotongan. Namun kami akan melakukan penelitian dengan Bappenas dan Menko yang lain untuk bisa melihat scope efisiensi yang bisa dikurangi,” imbuh dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pemangkasan pengeluaran untuk daerah memang turut dipangkas. Namun, hal tersebut lebih karena persoalan dana bagi hasil yang berkurang karena penerimaan pajak yang diperkirakan akan lebih kecil.

“Sedangkan yang lainnya, kami akan mencoba agar APBN tetap bisa memiliki ruang untuk membuat ekonomi tumbuh sehat, namun dengan akurasi dari belan­ja maupun dari sisi penerimaan. Sehingga pemerintah bisa mem­bangun kepercayaan diri dalam perekonomian,” tandasnya.

Sebelumnya, Sri mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun ini diperkirakan akan meleset dari target dalam Anggaran Penda­patan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang sebesar Rp1.539 triliun. Tahun ini, rea­lisasi penerimaan pajak tahun ini Rp219 triliun di bawah target.

Dia mengatakan, terjadi teka­nan yang sangat berat terhadap target penerimaan pajak tahun ini jika melihat realisasi penerimaan pajak pada dua tahun terakhir. Ini dikarenakan basis perhitungan target penerimaan pajak di tahun ini menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan pada dua tahun se­belumnya.

Pada 2014, realisasi peneri­maan pajak Rp100 triliun di bawah target yang ditetapkan. Sementara tahun lalu, realisasi penerimaan meleset Rp248,9 triliun dari target yang ditetapkan.

Sebelumnya, Menteri Koor­dinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 tidak mungkin dirilis tanpa pe­mangkasan.

“Ya sekarang kan kita sama-sama tahu, anggaran di kemen­terian dan lembaga memang harus dipangkas,” ujar Darmin di Kom­pleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6).

Meski begitu, Darmin menja­min anggaran untuk program prioritas tidak dipang­kas. ”Se­hingga tidak mengganggu per­tumbuhan ekonomi nasional,” kata dia. Anggaran di Kemenko Pereko­nomian sendiri mengalami pemo­tongan sebesar Rp 42.397. 339. 000.Sehingga jumlah angga­ran setelah mengalami penye­suaian di APBN-P 2016 adalah Rp 359. 213.389.000.

Namun, Darmin kembali me­mastikan Kemenko Pereko­no­mian akan terus mengontrol jalannya program prioritas di lembaga dan kementerian terkait yang merupakan mitra kerjanya. “Pastinya menjaga terpenuhinya logistik nasional akan menjadi prioritas dan itu akan selalu dikoordinasikan dan dikawal ketat,” kata Darmin.

“Selain itu antisipasi kenaikan harga dan inflasi supaya tidak terlalu tinggi, dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak ter­ganggu” ujar dia.(h/sdc/kpc)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]