Mengefektifkan Penerimaan PNS


Jumat, 05 Agustus 2016 - 04:12:10 WIB
Mengefektifkan Penerimaan PNS Ilustrasi.

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengeluarkan pernyataan yang membuat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) “Sport Jantung”. Pernyataan sang Menteri perihal rencana pemangkasan satu juta PNS untuk menghemat keuangan negara.

Mereka (PNS), yang diru­mahkan tersebut, merupakan mereka yang tidak ber­kom­peten, tidak profesional dan tidak disiplin dalam bekerja. Dalam perampingan kuantitas PNS ini, Pemerintah me­nar­getkan pengurangan dari 4,5 juta PNS menjadi 3,5 juta PNS. Pelaksanaannya dalam waktu yang bertahap. Bisa kita ba­yangkan berapa banyak peng­hematan anggaran dari pe­rampingan jumlah PNS ini.

Wacana yang menyebar inipun juga mendapat kla­rifikasi dari beberapa pihak, mulai dari Partai Politik hingga Presiden. Partai Politik yang melakukan klarifikasi adalah PDI-P. Klarifikasi dilakukan lantaran PDI-P sebagai partai pengusung pemerintah belum diajak diskusi oleh Menpan RB perihal rasionalisasi PNS ini. Kemudian, klarifikasi yang dilakukan Presiden adalah meluruskan niatan pemerintah. Bahwasanya, pemerintah me­mang ingin melakukan peram­pingan terhadap kuantitas PNS. Hanya saja, bukan dalam konteks PHK, tetapi pe­nge­tatan jalur penerimaan PNS. Sehingga tidak menimbulkan keriuhan bahkan keti­dak­sta­bilan politik dalam negeri, mengingat satu juta bukan angka yang sedikit untuk jumlah PNS

Preventif

Rasionalisasi PNS dengan angka satu juta ini, mau tidak mau harus membuat para PNS memasang kuda-kuda. Ba­yangan dirinya menjadi satu dari satu juta itu, mem­penga­ruhi kondisi psikis dan men­talnya. Terlebih, zaman se­karang mencari lapangan pe­kerjaan sulit, atau bahkan ketidaksesuaian antara jumlah angkatan kerja dengan lapa­ngan pekerjaan yang tersedia. Sehingga, kenaikan angka pengangguran dan kemis­kinan menjadi imbasnya.

Hemat saya, persoalan yang menjadi indikator pada rasionalisasi berakar dari ke­cacatan sistem penerimaan dan penempatan PNS. Yang pertama, PNS yang tidak ber­kompeten dibidangnya. Hal ini bagi saya cukup meng­he­rankan, bagaimana bisa terjadi PNS berada pada bidang yang notabene bukan keahliannya? Hal ini jelas melanggar prinsip Right Man in the Right Place. Kesesuaian bidang pada da­sarnya berpengaruh kepada kinerja dan produktifitas ker­janya. Karena, jika bidang dengan keahlian sesuai, oto­matis akan banyak ke­mam­puan PNS yang tersalurkan. Sehingga, kualifikasi teknis setiap PNS harus jelas untuk menghindari persoalan PNS yang tidak berkompeten pada bidang yang ditempatkan tersebut.

Yang kedua, PNS yang ti­dak profesional dalam bekerja. Untuk menciptakan birokrasi yang sehat, salah satu prinsip yang ditawarkan Webber ada­lah mengedepankan hubu­ngan yang tidak rasional (Im­personal Relation). Biasanya, perilaku tidak profesional itu terjadi pada dua kasus yang berbeda, yaitu pada pene­rimaan PNS dan pelayanan. Dalam hal penerimaan, istilah Backing-an atau penggunaan orang dalam dalam membantu kelulusan menjadi PNS sering kita dengar, misalnya dirumah-rumah sakit. Banyak perawat-perawat baru yang diterima lantaran “dititip” kenalan, sepupu atau bahkan orang tuanya yang  memiliki jabatan. Perilaku semacam ini hanya akan memperpanjang barisan dinasti politik dan sifat haus kekuasaan para birokrat.

Kemudian dalam hal pela­ya­nan, modusnya juga sama. Yai­tu Backing-an atau peng­gu­naan orang dalam. Siapa yang punya modal ini, urusan bi­­rokrasinya relatif aman dan ce­­pat. Misalnya mengurus KK atau KTP yang biasanya satu ming­­gu, bisa menjadi satu atau dua hari. Seder­hananya, me­­reka yang me­miliki modal de­­mikian, akan lebih di­uta­ma­­kan.

Nah, mental-mental seperti inilah yang perlu diperbaiki untuk mengatasi persoalan yang menjadi alasan peram­pingan kauntitas PNS tadi, ketimbang langsung kepada merumahkan mereka. Yang hanya akan memunculkan rentetan persoalan baru. Re­volusi Mental!

Stabilitas

Rentetan permasalahan yang muncul pasca-rasio­nalisasi tersebut misalnya peningkatan pengangguran dan masyarakat miskin. Efek dari peningkatan jumlah pe­ngangguran dan kemiskinan tersebut, adalah ter­gang­gu­nya stabilitas sosial dan po­litik negeri. Misalnya, ang­ka keja­hatan atau kriminal naik, sehingga mengganggu ke­amanan lingkungan. Wajar sa­ja ini terjadi, karena angka ke­se­jahteraan masyarakat turun.

Dalam hal suksesi pem­bangunan politik, kondisi sosial dan politik memainkan peranan penting dalam pem­bangunan. Bukti peranan pen­ting ini, adalah dapat mem­perlancar atau bahkan mem­perlambat proses pem­ba­ngu­nan. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan ma­syarakat. Karena, menurut saya integrasi peran-peran fung­sional dalam suatu masyarakat belum dapat terjadi, jika urusan-urusan pribadi atau keluarganya be­lumlah lancar, karena kontek­nya adalah skala prioritas. Misalnya, bagaimana sese­orang bisa bersinergi dengan lingkungan jika urusan perut, keuangan keluarga dan belanja anak belum terpenuhi?

Benang merahnya, kese­jahteraan masyarakat menjadi puncak dari kondisi sosial politik tadi. Karena, tuntutan akan lebih banyak daripada dukungan yang masuk kepada pemerintah. Sehingga, ke­bijakan yang akan lahir me­rupakan turunan dari tuntutan, bukan turunan dukungan ling­kungan kepada pemerintah.

Apa yang dilakukan oleh Presiden, saya fikir adalah hal yang tepat. Meluruskan isu yang sedang membuat kondisi publik negatif. Karena, jika isu yang berkembang adalah ra­sio­nalisasi melalui jalur PHK, maka cara itu merupakan cara yang spontan dan bersifat massal. Sehingga, si PNS tidak memiliki persiapan untuk menghadapinya. Berbeda hal­nya dengan apa yang disam­paikan Presiden, yang me­luruskan dengan cara penge­tatan jalur penerimaan. Se­hing­ga, efektivitas dan efi­siensi PNS menjadi targetnya. Dengan demikian, para PNS memiliki banyak waktu sebe­lum memasuki masa pensiun untuk memutar otak ketika anaknya gagal masuk PNS.

Beberapa ciri khusus da­lam pembangunan politik, terlihat pada pola dasar ke­biasaan atau gambaran ting­kah laku pemerintah yang rasional dan bertanggung jawab. Demi suksesnya pem­ba­ngunan politik tersebut, maka pemerintah sudah se­mes­tinya menghindari kebi­jakan atau wacana yang –katakanlah– gegabah dan merugikan ma­sya­rakat secara umum, atau salah satu pihak yang me­miliki kekuatan po­litik. Ar­tinya, jika tidak mu­tua­lisme, paling tidak apa yang dila­kukan pemerintah tidak yang bersidat para­sitisme. Perihal aturan atau kebijakan yang akan dike­luarkan, pemerintah juga ha­rus tau sampai mana batasan politik aturan tersebut.

Kemudian, perihal kebi­jakan tersebut, pemerintah membuat “tekanan khusus” kepada pihak eksekutor (ke­men­trian dll) dalam hal me­nyukseskan program-program yang sudah dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, serta diimbangi dengan sikap penerimaan partisipasi massa. Terkahir, yang paling penting itu semua, adalah landasan bahwasanya politik bukan dijadikan pemerintah untuk mencapai tujuan golongan atau penguasa, tetapi untuk alat pemecah masalah. (*)

 

IKHSAN YOSARIE
(Analis Pembangunan Politik FISIP Universitas Andalas, Padang)
 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]