PTUN Lanjutkan Sidang Gugatan terhadap Gubernur


Jumat, 05 Agustus 2016 - 04:30:59 WIB
PTUN Lanjutkan Sidang Gugatan terhadap Gubernur

PADANG, HALUAN — Sidang gugatan mantan Kepala Kesbangpol Sumbar,  H. Irvan Khairul Ananda di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, kembali digulirkan kemarin (4/8).  Namun sidang dengan agenda persiapan (melengkapi dan perbaikan gugatan) itu sama-sama tidak dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai tergugat dan Irvan Khairul Ananda selaku pengggugat.

Berbeda pada sidang sebelumnya, kali ini Gubernur Sumbar sudah menyiapkan enam orang yang tergabung dalam tim kuasa hu­kum yang akan membelanya dalam meng­hadapi sidang lanjutan di PTUN Padang.

Pantauan Haluan, sidang dengan agen­da per­siapan itu dijadwalkan dimulai pada pu­kul 09.00 WIB, namun molor dan dimulai pa­da pukul 10.00 WIB.  Sidang juga masih dila­kukan secara tertutup di sebuah ruang si­dang di PTUN. Dari enam orang tim  kuasa hu­kum yang ditunjuk oleh Pemprov Sum­bar, hanya dua orang tim kuasa hukum Gu­bernur Irwan Prayitno yang hadir yakni Ke­pala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hu­kum Pemeprov Sumbar Desi Ariati dan Ka­su­bag Perlindungan Hukum herwin Mus­tika.

“Ini sidang kedua dengan agenda persia­pan atau perbaikan berkas gugatan. Maka da­ri itu sidang masih dilakukan secara ter­tutup,” sebut Panitera PTUN Padang Darman mem­berikan keterangan usai  sidang.

Ia mengatakan, dalam sidang tersebut semua berkas sudah dianggap sempurna sehingga bisa dilanjutkan persidangan berikutnya pada Kamis (11/8) mendatang.

”Semua berkas dalam persidangan ini sudah dianggap sempurna. Untuk sidang depan agendanya masih persiapan yakni meminta Gubernur menceritakan krono­logis kejadian yang berujung ke PTUN ini,” ujarnya dan menyebutkan sidang masih akan dilakukan secara tertutup.

Ia menambahkan, jika dalam persi­dangan berikutnya, Gubernur tidak hadir, hal itu dibolehkan karena Gubernur sudah menunjuk tim kuasa hukumnya.

“Kalau persidangan sebelumnya me­mang tidak ada pemberitahuan kepada PTUN adanya tim kuasa hukum Gubernur. Sekarang suratnya sudah kita terima, jadi ada enam orang yang diberi, kuasa untuk menjadi kuasa hukum Gubernur,”ujarnya.

Katanya, dalam perkara tersebut dipre­diksi akan menghabiskan waktu hingga tiga bulan mulai dari tahapan-tahapan persi­dangan hingga putusan dari pengadilan.

Wilson Saputra selaku Penasehat Hu­kum Irvan Khairul Ananda mengatakan, kliennya sangat dirugikan dalam keputusan yang diambil oleh Gubernur.

Dia menilai apa yang dilakukan Guber­nur merupakan perbuatan semena-mena dan tidak sesuai dengan kaedah sistem Pe­merintahan yang sangat merugikan klienya.

Untuk itu dia meminta Gubernur men­cabut SK pemberhentian kliennya tersebut karena telah merusak nama baik kliennya.

Dia menyebut, dampak yang terjadi secara personal terhadap kliennya karena sikap Gubernur tersebut adalah, tertun­dannya Irvan Khairul Ananda memeperoleh atau mendapatkan kenaikan pangkat penghargaan.

Seperti diketahui dari enam pejabat yang di­ca­but wewenangnya oleh Gubernur hanya Irvan Khairul Ananda yang memperkarakan kasus itu di PTUN Padang. (h/mg-ang)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]