PTUN Lanjutkan Sidang Gugatan terhadap Gubernur


Jumat, 05 Agustus 2016 - 04:30:59 WIB

PADANG, HALUAN — Sidang gugatan mantan Kepala Kesbangpol Sumbar,  H. Irvan Khairul Ananda di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, kembali digulirkan kemarin (4/8).  Namun sidang dengan agenda persiapan (melengkapi dan perbaikan gugatan) itu sama-sama tidak dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai tergugat dan Irvan Khairul Ananda selaku pengggugat.

Berbeda pada sidang sebelumnya, kali ini Gubernur Sumbar sudah menyiapkan enam orang yang tergabung dalam tim kuasa hu­kum yang akan membelanya dalam meng­hadapi sidang lanjutan di PTUN Padang.

Pantauan Haluan, sidang dengan agen­da per­siapan itu dijadwalkan dimulai pada pu­kul 09.00 WIB, namun molor dan dimulai pa­da pukul 10.00 WIB.  Sidang juga masih dila­kukan secara tertutup di sebuah ruang si­dang di PTUN. Dari enam orang tim  kuasa hu­kum yang ditunjuk oleh Pemprov Sum­bar, hanya dua orang tim kuasa hukum Gu­bernur Irwan Prayitno yang hadir yakni Ke­pala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hu­kum Pemeprov Sumbar Desi Ariati dan Ka­su­bag Perlindungan Hukum herwin Mus­tika.

“Ini sidang kedua dengan agenda persia­pan atau perbaikan berkas gugatan. Maka da­ri itu sidang masih dilakukan secara ter­tutup,” sebut Panitera PTUN Padang Darman mem­berikan keterangan usai  sidang.

Ia mengatakan, dalam sidang tersebut semua berkas sudah dianggap sempurna sehingga bisa dilanjutkan persidangan berikutnya pada Kamis (11/8) mendatang.

”Semua berkas dalam persidangan ini sudah dianggap sempurna. Untuk sidang depan agendanya masih persiapan yakni meminta Gubernur menceritakan krono­logis kejadian yang berujung ke PTUN ini,” ujarnya dan menyebutkan sidang masih akan dilakukan secara tertutup.

Ia menambahkan, jika dalam persi­dangan berikutnya, Gubernur tidak hadir, hal itu dibolehkan karena Gubernur sudah menunjuk tim kuasa hukumnya.

“Kalau persidangan sebelumnya me­mang tidak ada pemberitahuan kepada PTUN adanya tim kuasa hukum Gubernur. Sekarang suratnya sudah kita terima, jadi ada enam orang yang diberi, kuasa untuk menjadi kuasa hukum Gubernur,”ujarnya.

Katanya, dalam perkara tersebut dipre­diksi akan menghabiskan waktu hingga tiga bulan mulai dari tahapan-tahapan persi­dangan hingga putusan dari pengadilan.

Wilson Saputra selaku Penasehat Hu­kum Irvan Khairul Ananda mengatakan, kliennya sangat dirugikan dalam keputusan yang diambil oleh Gubernur.

Dia menilai apa yang dilakukan Guber­nur merupakan perbuatan semena-mena dan tidak sesuai dengan kaedah sistem Pe­merintahan yang sangat merugikan klienya.

Untuk itu dia meminta Gubernur men­cabut SK pemberhentian kliennya tersebut karena telah merusak nama baik kliennya.

Dia menyebut, dampak yang terjadi secara personal terhadap kliennya karena sikap Gubernur tersebut adalah, tertun­dannya Irvan Khairul Ananda memeperoleh atau mendapatkan kenaikan pangkat penghargaan.

Seperti diketahui dari enam pejabat yang di­ca­but wewenangnya oleh Gubernur hanya Irvan Khairul Ananda yang memperkarakan kasus itu di PTUN Padang. (h/mg-ang)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 04 Januari 2018 - 10:45:48 WIB

    Polemik Jabatan Ketua DPRD Padang, Gubernur Abaikan Penetapan PTUN

    Polemik Jabatan Ketua DPRD Padang, Gubernur Abaikan Penetapan PTUN PADANG, HARIANHALUAN.COM - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didesak untuk segera melaksanakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, dan mengembalikan jabatan Ketua DPRD Padang kepada Erisman. Sampai sekarang, ja.
  • Jumat, 16 Desember 2016 - 01:32:41 WIB

    Erisman Tidak Terima Putusan PTUN

    PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Kota Padang Erisman tidak terima, gugatannya terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pa­dang, SK No.04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016, tentang pem­ber­hentiannya dari jabatan Ket.
  • Kamis, 15 Desember 2016 - 02:06:33 WIB
    OBJEK PERKARA BELUM FINAL

    PTUN Tolak Gugatan Erisman

    PADANG, HALUAN – Gugatan Ketua DPRD (DPRD) Kota Padang Erisman terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pa­dang, ter­kait SK No.04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016, ter­tanggal 6 Juni 2016, tentangpemberhentiannya dari jabatan Ke.
  • Jumat, 12 Februari 2016 - 03:58:43 WIB
    Dugaan Mala Administrasi Dana Haji

    PTUN Kabulkan Gugatan Sarlina Putri

    PADANG, HALUAN — Ma­jelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pa­dang, akhirnya mengabul­kan gugatan Sarlina Putri, salah seorang PNS di Kantor Camat Barangin, Kota Sa­wahlunto, Kamis (11/2), atas dugaan melakukan.
  • Rabu, 23 Desember 2015 - 03:19:49 WIB
    Gugatan Pemberhentian Direksi PDAM

    Walikota Padang Kalah di PTUN

    PADANG, HALUAN — Majelis hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Padang me­mutuskan mengabulkan guga­tan Andi Taslim atas Walikota Pa­dang Mahyeldi Ansharullah. Majelis pada persidangan yang berlangsung Selasa (22/12).

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]