PEMEKARAN NAGARI HARUS HATI-HATI

Ulayat dan Sako jadi Pemicu Sengketa


Jumat, 05 Agustus 2016 - 13:46:08 WIB

PADANG, HALUAN — Lembaga Kerapatan Adat Alam dan Minangkabau (LKAAM) beserta niniak mamak di nagari sepakat pemekaran nagari di Sumatera Barat dilakukan secara hati-hati jika tidak ingin terjadi konflik di kemudian hari. Sebelum diputuskan menjadi nagari baru, batas nagari secara administratif dan batas nagari secara adat sudah harus jelas.

Di Sumatera Barat, se­banyak 242 nagari dari 10 kabupaten dan kota me­ng­aju­kan pemekaran. Daerah yang paling banyak mengajukan pemekaran adalah Pasaman Barat yakni 78 nagari dari nagari induk 19 nagari. Proses pemekaran sudah mencapai 40 persen. Namun, kontra masih terjadi terutama dari mamak adat atau penghulu adat di nagari yang bersangkutan.

Datuak Binar Rajo Alam di Nagari Lingkuang Aua, Pasa­man Barat mengatakan saat ini nagari sudah tertata dengan baik, jika datang nagari baru, maka batas nagari akan diubah lagi. Begitu juga dengan anak kemenanakan yang sudah ber­diam sekian lama, bisa ter­pisah-pisah karena batas nagari baru.

“Misalnya, keturunan da­tuak ini ada di nagari A, karena dimekarkan keturunan nagari A ini sebagian masuk ke nagari B. Ini bagaimana nanti,” jelas Datuak Binar kepada Haluan, Kamis (4/8).

Ia menambahkan, jika han­ya bantuan yang diharapkan dari penataan nagari, itu harus dikaji ulang kembali. Karena, nagari merupakan daerah ke­kuasaan niniak mamak.

“Walaupun di Pasbar ter­dapat tiga etnis suku, Minang, Jawa, Batak atau Mandailing, mereka semua punya datuak. Orang Mandailing baralek harus izin datuak dan meng­guna­kan Adat Minang. Ini buktinya masyarakat Pasbar merupakan masyarakat adat,” jelasnya panjang lebar.

Jika pemerintah bisa men­jamin tidak akan terjadi seng­keta nantinya, dia sepenuhnya mendukung.

Sementara itu, di Kabu­paten Agam, terdapat 23 nagari yang ingin dimekarkan. Kepala Badan Pemberdayaan Masya­rakat dan Pemerintah Nagari (BPMPN) Kabupaten Agam, Welfizar mengingatkan bahwa pemekaran nagari ini harus lahir dari hasil mufakat.

“Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, pembentukan nagari harus mem­pertim­bang­kan hasil evaluasi tingkat per­kembangan pemerintah, pra­karsa masyarakat nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemam­puan serta potensi nagari,” ungkap Welfizar.

Sosialisasi mengenai ke­bija­kan pemekaran nagari telah dilakukan pemerintah kabu­paten terhadap unsur wali­nagari, Bamus dan KAN pada 23 nagari yang dinilai memilki peluang untuk mekar. Saat ini jumlah nagari di kabupaten Agam 82, nagari dengan wila­yah yang luas kebanyakan terdapat di wilayah Agam bagian barat.

Ketua LKAAM Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu menya­takan ia akan menentang peme­karan nagari, jika masyarakat di nagari dan pemerintah tidak menyepakati pembentukan batas nagari secara adminis­tratif dan batas nagari secara adat terlebih dahulu.  Apalagi jika di daerah tersebut terdapat sumber daya alam seperti ke­bun sawit, tambang, maka pemekaran nagari harus dila­ku­kan secara hati-hati. Tak hanya pemakaian sako yang akan bermasalah, kerukunan masya­rakat yang selama ini damai bisa rusak.

Dek arok labo gadang, anak kemenakan dikorbankan. Cakak banyak antar nagari pun bisa tajadi,” kata Datuak Rajo Pangulu.

Sayuti juga melihat, proses lahirnya nagari baru di Minang­kabau tidaklah semudah pem­bentukan desa di Pulau Jawa dan tidak hanya bicara tentang batas minimal jumlah pen­duduk. Pembentukan nagari di Minangkabau melalui proses panjang. Bermula dari taratak, dusun, koto dan nagari.

Prosesnya bermula dari orang di kampung-kampung pada satu nagari lama, pindah dan membuka lahan baru ber­ladang jauh dari nagarinya. Kemudian lahir pemukiman yang disebut taratak. Pertalian dengan kampung asal usul masih kuat dan utuh. Mereka masih bermamak dan ber­penghulu andiko ke kampung asalnya sebagai kepala keluarga dalam masyarakat adat.

Ketika wilayah taratak ber­kembang, jumlah penduduk bertambah sehingga menjadi dusun.  Syarat menjadi dusun itu setidaknya ada tiga suku. War­ga dusun ini masih ber­mamak ke kam­pung lama tempat asal usulnya.

Kemudian, ketika dusun telah punya penduduk yang cukup rapat dan terus ber­tam­bah menjadi empat suku, dan lahan terus ditambah, lahirlah koto. Mereka terus memperluas perkampungan di sekitar wila­yah itu. Mereka manaruko sawah dan membuka lahan kering berladang. Mereka men­dirikan perkampungan baru dan menjadi banyak kampung yang berpusat pada koto. Kam­pung-kampung dari daerah pusat itu bersama-sama mereka membuat nagari.

Kampung-kampung baru menjadi nagari baru meru­pakan keberlanjutan hidup paruik baranak pinak dan berkembang menjadi jurai. Di nagari baru ini saudara perem­puan yang banyak dalam kaum sesuku mendirikan rumah ber­dekatan atau mengelompok. Di sini tempat kediaman tetap yang baru bagi paruik yang berpisah dari keluarga di kam­pung lama. Hubungan selanjut­nya tetap erat, diatur kesatuan geneologis (suku-tali darah) yang tidak dibatasi teritorial kampung lama dan baru. Di sini mereka menetapkan struk­tur baru pemerintahan di wila­yah nagari baru, KK (tunga­nai), penghulu andiko, tuo kampuang atau jorong, peng­hulu ampek suku, dan lainnya.

“Jadi tidak sederhana, bu­tuh proses yang panjang. Dan perlu diingat, jika nagari dime­kar­kan, KAN tidak perlu dime­karkan. Jika dilakukan akan merusak tatanan,” katanya.

Ia juga menjelaskan, hingga saat ini ulayat dan sako masih menjadi sumber sengketa di masyarakat. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan wali nagari, tetapi menjadi kewenangan Kerapatan Adat nagari (KAN).

Sayuti menambahkan, jika secara adat, banyak hal yang harus dipertimbangkan, maka secara syarak, pembentukan nagari juga diatur. Berdasarkan hadits nabi disebutkan kullu biladi, qiyamu fil ‘adati yang artinya setiap nagari berdiri dengan adat.  Maknanya, pem­bentukan nagari harus mengi­kuti aturan masyarakat yang akan mendiaminya. (h/ows/ks/eni)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 05 Desember 2016 - 01:31:00 WIB
    KATA MENTERI AGRARIA

    Masalah Tanah Ulayat di Sumbar Rumit

    Masalah Tanah Ulayat di Sumbar Rumit PADANG, HALUAN — Per­soalan pensertifikatan tanah ulayat masih menjadi pekerjaan besar Kanwil BPN se-Sumatera Barat. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang me­miliki tanah ulayat, tapi belum mengantongi sertifikat..
  • Jumat, 30 September 2016 - 03:49:43 WIB

    LKAAM:Ulayat Bukan Penghalang Investasi

    PADANG, HALUAN — Sengketa lahan tanah ulayat masih menjadi momok menakutkan bagi kalangan investor dan niniak mamak sendiri di Minangkabau. Sulitnya penyelesaian sengketa ini, telah menimbulkan beberapa masalah seperti yang.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]