Ombudsman Soroti Pengutan di SMPN


Jumat, 05 Agustus 2016 - 13:54:57 WIB

PADANG, HALUAN — Om­buds­man RI Perwakilan Su­­matera Barat menduga te­lah terjadi pungutan liar (pung­­li) yang dilakukan be­be­rapa Satuan Pendidikan Da­sar tingkat SMP di Kota Pa­dang. Kali ini pungli di­la­ku­kan dengan alasan pen­da­naan psikotes, guna penen­tuan lokal siswa setelah Pe­ne­­rima­an Peserta Didik Baru se­lesai.

“Ada laporan yang masuk ke Ombudsman. Warga me­nga­ku dimintai uang sebesar Rp50.000 oleh Kepala SMP 31 Kota Padang. Pelapor mem­­perlihatkan salinan su­rat per­mintaan uang yang me­nye­butkan pelaksanaan psi­kotes bekerja sama de­ngan se­buah yayasan,” kata Asisten Om­budsman RI Per­wakilan Sum­bar, Adel Wa­hidi dalam ke­terangan pers­nya, Kamis (4/8).

Dalam surat tersebut, jelas Adel, kepsek me­nye­butkan, sebagai sekolah per­contohan perlu melakukan tes psikologi, namun tidak memiliki anggaran.  Om­buds­man juga melihat pu­ngutan serupa terjadi di beberapa sekolah.

“Untuk laporan ini se­dang dalam proses verifikasi. Kekhawatirannya, ini dila­ku­kan secara jamak oleh seluruh SMP Negeri di Kota Padang. Atau dilakukan oleh sekolah yang dianggap sebagai percontohan sehing­ga merasa boleh melakukan pungutan,” jelas Adel.

Adel menyayangkan ada­nya pungli yang seharusnya sudah dihilangkan karena program unggulan pendidi­kan gratis Walikota Padang. Permendiknas No­mor 44 tahun 2012 tentang Pungu­tan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Sa­tuan Pendidikan Dasar, de­ngan tegas melarang SMP Ne­geri melakukan pungu­tan.

“Tidak boleh ada peneri­maan biaya pendidikan orang­­­tua atau wali secara lang­sung yang bersifat me­ngi­kat, jumlah dan jangka waktu pemungutannya di­ten­tukan oleh Kepsek atau­pun komite,” tegas Adel.

Ombudsman akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang untuk menghentikan pu­ngu­tan tersebut. Karena sudah ada BOS satu juta rupiah per siswa per tahun yang berasal dari APBN, ditambah Bosda dari APBD Kota Padang yang bisa digu­nakan oleh kepsek.

“Silahkan minta orang­tua berpartisipasi, tapi hanya dalam bentuk sumbangan yang tidak bersifat wajib dan mengikat,” tegasnya.

Kepala SMPN 31, Mar­dawati mem­benarkan ada pelaksanaan psikotes. Hanya saja, kegiatannya merupakan ke­se­pakatan komite kelas VII dan orangtua siswa.

“Tes ini bertujuan untuk membantu penjurusan anak-anak di SMA nanti, juga penentuan siswa yang akan dimasukkan ke kelas ung­gul,” jelasnya.

Mardawati menekankan bahwa psikotes tersebut me­ru­pakan permintaan dari orangtua dan disepakati oleh komite, pihak sekolah hanya mengetahui. Ia seba­gai kep­sek mendukung ba­gai­mana siswa sekolahnya menjadi le­bih baik dan ikut mema­ju­kan pendidikan Ko­ta Pa­dang.

Mardawati menam­bah­kan, besaran uang yang disepakati itu hanya digu­nakan untuk pelaksanaan tes. Mulai dari pengadaan soal, pengawas, dan lembaga yang mengadakan tes.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pa­dang, Habibul Fuadi menga­takan bahwa pihaknya belum menerima laporan ini.

“Setelah laporan masuk, akan diklarifikasi ke­be­na­ran nya. Seperti apa aturan, pro­ses, dan isi laporan terse­but. Kalau memang dinya­takan se­bagai pungli, pihak dinas akan menindak sesuai de­ngan atu­ran yang ada,” jelas Ha­bi­bul.

Ia juga menjelaskan, da­na BOS yang sudah diserah­kan ke sekolah tidak mampu menanggung semua kegia­tan, karena harus menye­suai­kan dengan item perun­tu­kan­nya. Sumbangan dibo­leh­kan, jika ada kese­pakatan orang tua bersama komite sekolah. (h/mg-uje)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 11 Februari 2020 - 19:18:05 WIB

    Ombudsman Nyatakan RSUP M. Djamil Padang Lakukan Maladministrasi, Ini Alasannya

    Ombudsman Nyatakan RSUP M. Djamil Padang Lakukan Maladministrasi, Ini Alasannya PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat serahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pengaduan masyarakat atas nama Dewi Suriani mengenai dugaan penundaan berlarut dalam pengurusan admini.
  • Kamis, 01 September 2016 - 20:36:16 WIB
    Pelayanan e-KTP Amburadul

    Disdukcapil Padang Disemprit Ombudsman

    Disdukcapil Padang Disemprit Ombudsman Dia mengaku telah melakukan perekaman data setahun lalu, namun hingga saat ini belum mendapat e-KTP. Akibatnya, pihaknya mengalami kendala mengakses layanan publik yang saat ini sudah mengharuskan identitas berupa e-KTP.
  • Rabu, 08 Juni 2016 - 15:23:06 WIB

    Ombudsman Minta Kepastian Layanan Distribusi BBM

    Ombudsman Minta Kepastian Layanan Distribusi BBM PADANG, HALUAN -- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat meminta Pertamina segera menyelesaian persoalan gangguan layanan distribusi BBM dari Depot Pertamina Bungus Teluk Kabung. .
  • Jumat, 20 Mei 2016 - 16:39:53 WIB

    Ombudsman: Layanan Publik Membaik

    PADANG, HALUAN — Ombudsman Per­wakilan Sumbar menilai, Pemko Padang dinilai sudah memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan publik. Hal itu terlihat dari adanya perubahan layanan, seperti kelengkapan sarana dan pening.
  • Sabtu, 23 April 2016 - 04:37:24 WIB
    Cegah Kebocoran Soal UN

    Ombudsman : Sisir Lokasi Berpotensi

    PADANG, HALUAN—Om­budsman mengimbau se­luruh pihak pengawas dan pihak yang terkait dengan penye­lenggara Ujian Na­sional (UN) SMP agar me­nyisir sejumlah tempat yang berpo­tensi untuk terjadinya pereda­ran kunci jawa.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]