Rawan Korupsi, Riau Jadi Daerah Binaan KPK


Sabtu, 06 Agustus 2016 - 04:03:08 WIB

PEKANBARU, HALUAN — Provinsi Riau dinyatakan sebagai salah satu daerah binaan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2016, bersama lima provinsi lainnya. Ini membuktikan rendahnya komitmen daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Demikian diungkapkan Peneliti Kebijakan Publik Forum Indonesia untuk Trans­paransi Anggaran Riau, Triono Hadi, kemarin.

Dikatakan Triono, ke­bijakan tim supervisi KPK yang menetapkan Riau se­bagai daerah rawan korupsi sudah tepat. Hal ini meng­ingat banyaknya kasus korup­si di Riau, baik terkait pe­nyim­pangan anggaran mau­pun korupsi sumber daya alam.

“Tidak hanya itu, tidak munculnya inovasi pe­me­rintah daerah untuk upaya pemberantasan korupsi. Se­mangat keterbukaan yang masih rendah serta komitmen daerah terkait dengan upaya pencegahan juga masih mi­nim,” ungkap Triono.

Untuk itu, lanjut Triono, sebagai daerah yang dinilai sebagai sebagai daerah rawan korupsi, Pemerintah Provinsi Riau harus segera berbenah, dari buruknya tata kelola pemerintah, baik akibat dari faktor internal maupun ekter­nal.

Faktor internal dimaksud Triono yakni dari diri birok­rat sendiri yang masih belum sadar dan melanggengkan budaya korupsi dalam mela­kukan pekerjaan. “Pejabat-pejabat yang begitu harus dibuang. Karena justru akan merusak tata pemerintahan yang baik,” lanjut Triono.

Sementara faktor eks­ternal, lanjutnya, yang justru berkontribusi terhadap tindak pidana korupsi. Triono meya­kini bahwa banyak pihak eksternal yang memiliki ke­kuatan dan berpengaruh be­sar terhadap buruknya ki­nerja pemerintah dan me­nyebabkan korupsi terjadi.

Sementara, Pengamat Hukum dari Universitas Is­lam Riau, Kasmanto Rinaldi SH MSi, menerangkan kalau korupsi merupakan kete­gorisasi gejala sosial, yang maknanya bahwa kejahatan itu hampir terjadi di banyak wilayah.

Menurutnya, korupsi ti­dak hanya terjadi di Riau dalam artian karena Riau merupakan provinsi kaya akan sumber daya alam. “Namun bisa juga terjadi di daerah yang pendapatannya kecil,” kata Kasmanto.

Dengan ditetapkannya Riau sebagai wilayah binaan KPK, Kasmanto menyebut hal tersebut bisa saja menjadi model pencegahan. Ini nan­tinya akan dijadikan model pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Dalam artian, keber­adaan pengawasan langsung KPK bisa atau tidak mengen­dalikan korupsi di Riau,” sebut Kasmanto Rinaldi.

Dengan status yang dise­matkan ke Riau, Kasmanto menegaskan hal ini seha­rusnya menjadikan penye­lenggara pemerintahan di wilayah ini dan stakeholder lainnya untuk tidak main-main dengan perbuatan ko­rup­si. Dengan sistem yang ada di KPK sulit bagi korup­tor bisa lepas dari jeratan hukuman jika terlibat dalam perbuatan korusi tersebut.

“Semoga ke depannya Provinsi Riau, pengelolaaan anggarannya bisa benar baik secara mekanismenya mau­pun secara pendistri­busian­nya,” harapnya.

Senada, Pengamat Hu­kum dari Universitas Riau, Dr Erdianto Effendi SH M­Hum juga menyebut kalau kekayaan Riau menjadi salah satu faktor penyebab ba­nyaknya perilaku korup di Bumi Lancang Kuning ini.

Selain itu, sikap ma­syara­kat Riau yang permitif juga memicu perilaku korup se­jum­lah oknum penyelenggara negara di Riau. “Dari aspek kultur, masyarakat Riau ini permitif. Cenderung tidak mau tahu dengan aktifitas orang, dan pemaaf. Misalnya ada suatu bentuk pelang­garan, masyarakat cuek dan terkesan memaafkan. Itu disebut dengan budaya hu­kum. Budaya hukum kita ini budaya hukum toleran. Sank­si sosial yang diberi ma­syarakat terhadap pelaku korup itu sangat lemah,” sebut Erdianto.

Terkait ‘cap’ sebagai salah satu provinsi terkorup, Er­dianto menyebut hal ini bu­kan suatu penilaian yang mengenakkan. Namun, pe­me­rintah dan masyarakat Riau mesti mengambil hik­mah dari kebijakan KPK tersebut.

“Pemprov Riau mesti melakukan pengetatan angga­ran. Pemanfaatan penggu­naan anggaran,” sarannya.

“Libatkan ahli-ahli hu­kum untuk memberikan pen­cerahan kepada stakeholder, seperti instansi teknis. Korup­si itu umumnya terjadi karena ketidaktahuan. Mereka me­ng­anggap ini tidak korupsi. Tapi menurut pandangan penegak hukum, dia korupsi,” lanjutnya.(h/dod)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 07 Maret 2020 - 08:03:57 WIB

    DLH Akui Pantai Muaro Gunung Padang dan Muaro Lasak Rawan Tumpukan Sampah

    DLH Akui Pantai Muaro Gunung Padang dan Muaro Lasak Rawan Tumpukan Sampah PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Video pendek yang bersumber dari pasangan traveler kenamaan Jake Snow dan Marie Fe yang viral di media sosial sejak beberapa hari lalu membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang geram. Betapa.
  • Jumat, 30 September 2016 - 02:54:38 WIB

    Meski Ilegal, Karaoke di Perawang Dibiarkan Beroperasi

    SIAK, HALUAN — Peme­rintah Kabupaten (Pemkab) Siak sampai saat ini belum bisa mengeluarkan izin tempat hi­buran. Padahal, di Perawang sudah ada beberapa karaoke keluarga yang beroperasi secara ilegal dan dibiarkan..
  • Rabu, 28 September 2016 - 02:00:36 WIB

    Tiga Wilayah di Pekanbaru Rawan Begal

    PEKANBARU, HALUAN — Te­rung­kapnya komplotan begal sadis di wilayah Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, menambah daftar lokasi rawan kejahatan di wilayah hukum Polresta Pekan­baru..
  • Rabu, 14 September 2016 - 02:07:15 WIB

    Produk Tidak SNI di Bintan Rawan Diselundupkan

    BINTAN, HALUAN — Pen­yidik Pegawai Negeri Sipil (PP­NS) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi serta UKM (Disperindagkop UKM) Bintan, Setia Kurniawan men­sinyalir produk-produk tak ber­label SNI rawan di­sel.
  • Senin, 01 Agustus 2016 - 03:04:19 WIB

    Enam Kabupaten di Riau Masih Berstatus Rawan Karhutla

    Enam Kabupaten di Riau Masih Berstatus Rawan Karhutla Pekanbaru, Haluan — Enam kabupaten di Provinsi Riau dinyatakan berstatus sebagai kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga November mendatang Provinsi Riau masih menetapkan status siaga darurat karhutla..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]